Jakarta — Sidang ke-21 Forum PBB tentang Hutan (UNFF21) ditutup pekan lalu dengan seruan baru untuk mengambil tindakan mendesak dan lebih besar guna menghentikan deforestasi serta mempercepat kemajuan menuju pencapaian tujuan hutan global, seiring dengan pengakuan para negara bahwa upaya saat ini masih belum memadai untuk memenuhi target tahun 2030.
Forum yang diselenggarakan di Markas Besar PBB pada 11–15 Mei tersebut mempertemukan sekitar 400 peserta dari kalangan pemerintah, organisasi internasional, dan masyarakat sipil untuk mengevaluasi kemajuan Rencana Strategis PBB untuk Hutan (2017–2030) serta menetapkan prioritas untuk dua tahun ke depan, sebagaimana dirangkum oleh Institut Internasional untuk Pembangunan Berkelanjutan (IISD) pada Senin, 18 Mei.
Pada acara pembukaan, Ketua Dewan Ekonomi dan Sosial PBB (ECOSOC) Lok Bahadur Thapa menekankan pentingnya isu ini dengan menggambarkan hutan sebagai “ujian atas kemampuan kita untuk menepati janji-janji multilateralisme.” Pada forum ini, diluncurkan Laporan Tujuan Hutan Global 2026, yang menunjukkan bahwa meskipun kemajuan bergerak ke arah yang benar, kemajuan tersebut tidak terjadi dengan kecepatan atau skala yang dibutuhkan.
Laporan tersebut menyoroti berbagai tantangan yang terus berlanjut, termasuk deforestasi dan degradasi hutan yang masih terjadi, meskipun investasi dalam restorasi dan pengelolaan hutan berkelanjutan (SFM) terus meningkat. Luas hutan global telah berkurang sekitar 40 juta hektar selama dekade terakhir, sementara pendanaan masih jauh di bawah perkiraan sebesar 300 miliar dolar AS yang dibutuhkan setiap tahun untuk mencapai tujuan-tujuan terkait hutan.
Menanggapi hal tersebut, berbagai negara mengadopsi resolusi komprehensif yang memaparkan langkah-langkah untuk periode 2027–2028, yang mencakup bidang-bidang seperti pembiayaan, pemantauan, keterlibatan pemangku kepentingan, dan kerja sama internasional. Resolusi tersebut menyerukan peningkatan investasi dari semua sumber, penguatan pembangunan kapasitas, serta peningkatan transfer teknologi guna mendukung upaya konservasi dan restorasi hutan.
Salah satu fokus utama pembahasan adalah semakin melebarnya kesenjangan pendanaan dan menurunnya kontribusi sukarela ke Dana Perwalian UNFF yang mendukung kegiatan forum tersebut. Para delegasi mencatat bahwa keterbatasan sumber daya semakin parah di tengah perluasan mandat forum, sehingga memunculkan kekhawatiran terkait kapasitas pelaksanaannya.
Pembicaraan tersebut juga mengungkap adanya perbedaan pendapat yang masih mendalam antara negara-negara maju dan berkembang, terutama terkait tanggung jawab pendanaan, transfer teknologi, dan peran kebijakan nasional. Meskipun terdapat ketegangan tersebut, resolusi akhir disetujui secara konsensus setelah keberatan-keberatan yang diajukan pada menit-menit terakhir ditarik kembali.
Forum tersebut juga menekankan pentingnya menyelaraskan upaya konservasi hutan dengan agenda global yang lebih luas, termasuk kerangka kerja terkait iklim, keanekaragaman hayati, dan degradasi lahan. Para delegasi menyoroti peluang-peluang yang akan datang, seperti Dekade PBB untuk Penghijauan dan Reboisasi (2027–2036), guna menggalang tindakan terkoordinasi.
Ke depannya, UNFF21 telah memulai persiapan untuk tinjauan tahun 2030 terhadap Kesepakatan Internasional tentang Hutan dan mendorong negara-negara untuk meningkatkan kontribusi nasional sukarela serta pelaporannya. Masukan dari sidang ini juga akan menjadi bahan pertimbangan dalam pembahasan di Forum Politik Tingkat Tinggi tentang Pembangunan Berkelanjutan.
Saat sesi berakhir, para peserta kembali menegaskan bahwa meskipun kerangka kebijakan dan solusi pada umumnya telah tersedia, tantangan utamanya terletak pada pelaksanaannya—yang membutuhkan kemauan politik yang lebih kuat, pendanaan, dan kerja sama internasional untuk melindungi hutan-hutan di dunia. (nsh)
Foto banner: Sidang Pleno Pembukaan UNFF21. Foto oleh IISD/ENB | Angeles Estrada Vigil
