Jakarta — Indonesia harus mempercepat penerapan energi surya untuk memenuhi permintaan listrik yang terus meningkat, memperkuat kemandirian energi, dan mendukung pembangunan ekonomi rendah karbon, demikian disampaikan oleh Institute for Essential Services Reform (IESR) pada pembukaan Indonesia Solar Summit (ISS) 2026.
Diselenggarakan di Bali pada 14–16 Juli, pertemuan tahunan ini untuk pertama kalinya diadakan di luar Jakarta, mempertemukan para pemimpin nasional dan regional untuk membahas perluasan tenaga surya serta transisi energi hijau di Indonesia.
Acara tersebut dihadiri oleh para gubernur dari Bali, Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Nusa Tenggara Timur (NTT), yang semuanya telah berkomitmen untuk mencapai emisi nol bersih lebih awal dari target nasional. Bali menargetkan untuk mencapai emisi nol bersih pada tahun 2045, sedangkan NTB dan NTT menargetkan tahun 2050.
Gubernur Bali Wayan Koster mengatakan bahwa provinsi tersebut berencana untuk secara signifikan meningkatkan kapasitas listriknya hingga tahun 2030 melalui proyek-proyek tenaga surya berskala besar, termasuk instalasi panel surya di atap dan terapung. Ia menyoroti rencana untuk mengubah Nusa Penida menjadi “Green Island” yang sepenuhnya ditenagai oleh energi terbarukan pada tahun 2030, dengan seluruh transportasi menggunakan kendaraan listrik bertenaga baterai.
Direktur Eksekutif IESR, Fabby Tumiwa, mengatakan bahwa daerah-daerah di Indonesia memiliki keunggulan masing-masing yang seharusnya menjadi dasar dalam menyusun strategi pengembangan energi terbarukan mereka. Bali berpotensi menjadi model pariwisata rendah karbon yang didukung oleh energi surya. Di sisi lain, NTB dapat mengembangkan ekosistem manufaktur panel surya dan penyimpanan energi, sedangkan NTT—dengan potensi energi surya yang diperkirakan mencapai 369 gigawatt-peak (GWp)—dapat muncul sebagai pusat energi terbarukan nasional.
Selama ISS, IESR juga meluncurkan peta jalan untuk mengembangkan rantai pasok fotovoltaik surya dalam negeri Indonesia. Laporan tersebut menyatakan bahwa Indonesia memiliki potensi besar untuk membangun industri manufaktur fotovoltaik surya yang terintegrasi, namun juga memperingatkan bahwa regulasi yang tidak konsisten, permintaan domestik yang terbatas, dan rantai pasok yang terfragmentasi tetap menjadi hambatan utama.
Fabby mendesak pemerintah untuk menerapkan kebijakan yang stabil, meningkatkan permintaan terhadap komponen tenaga surya buatan dalam negeri, memperkuat kapasitas manufaktur, berinvestasi dalam pengembangan tenaga kerja, serta mendorong penelitian dan inovasi. Ia juga mendesak agar peraturan mengenai tingkat komponen dalam negeri (TKDN) diterapkan secara lebih konsisten dan proses perizinan dipercepat guna meningkatkan kepercayaan investor.
Peta jalan tersebut merekomendasikan untuk memperkuat produksi modul dan sel surya pada tahun 2030, mengintegrasikan produksi wafer dan polisilikon pada tahun 2040, serta mengembangkan teknologi surya generasi berikutnya dan sistem daur ulang pada tahun 2060.
ISS juga memberikan penghargaan kepada organisasi-organisasi yang mendorong adopsi energi surya melalui ajang Solar Awards. Jawa Barat menerima penghargaan dalam kategori pemerintah daerah, Universitas Gadjah Mada mendapat penghargaan atas upaya penelitian dan pendidikannya di bidang energi surya, sedangkan Danone Indonesia mendapat pengakuan atas pemanfaatan tenaga surya untuk mengurangi emisi karbon dalam operasinya.
Sementara itu, Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal mengatakan bahwa provinsi tersebut siap berkontribusi sekitar 10 GW terhadap target nasional untuk membangun pembangkit listrik tenaga surya sebesar 100 GW, dengan memanfaatkan empat pembangkit listrik tenaga surya berkapasitas 5 megawatt yang sudah ada serta beberapa instalasi berkapasitas lebih kecil di seluruh wilayah Lombok, termasuk pulau-pulau Gili Trawangan, Gili Meno, dan Gili Air.
Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena mengatakan bahwa perluasan pembangkit listrik tenaga surya, yang dipadukan dengan penyimpanan baterai, akan membantu menggantikan pembangkit listrik berbahan bakar diesel di seluruh pulau-pulau kecil di provinsi tersebut sekaligus mendukung sektor pertanian, perikanan, pariwisata, akses air bersih, dan usaha kecil. Ia menambahkan bahwa sumber daya surya yang melimpah di NTT menjadi landasan yang kokoh untuk mempercepat transisi energi bersih di wilayah tersebut. (nsh)
Foto banner: IESR
