Jakarta – Rencana pemerintah untuk mengembangkan pembangkit listrik tenaga surya sebesar 100 gigawatt (GW) disambut baik oleh para pakar iklim dan energi sebagai langkah ambisius yang berpotensi mempercepat transisi energi di Indonesia. Namun, mereka mengingatkan bahwa inisiatif tersebut harus didukung oleh pelaksanaan yang kuat dan tata kelola yang baik agar tidak mengulangi kelemahan-kelemahan yang pernah terjadi dalam pengembangan energi terbarukan.
Dalam konferensi pers untuk Indonesia Net Zero Summit pada Rabu, 29 Juli, pendiri Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI), Dino Patti Djalal, menggambarkan pengumuman pemerintah tersebut sebagai “angin segar” dan mengatakan bahwa Indonesia membutuhkan target energi terbarukan yang ambisius.
Dia mengatakan bahwa pemerintah sedang bergerak ke “arah yang benar”, yang ditandai dengan “pengumuman pembangkit listrik tenaga surya sebesar 100 gigawatt. Ini merupakan angin segar karena setidaknya kita membutuhkan target-target yang ambisius,” kata Dino.
Reaksi-reaksi tersebut muncul sehari setelah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia mengumumkan bahwa tahap pertama program tenaga surya 100 GW akan segera dimulai menyusul rapat kabinet terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto.
Bahlil mengatakan bahwa pemerintah telah menyetujui tahap pertama proyek tersebut dan bahwa upacara peletakan batu pertama akan dilaksanakan dalam waktu dekat, dengan Presiden Prabowo diperkirakan akan memimpin upacara peluncuran tersebut. Ia mengatakan kepada para wartawan setelah pertemuan bahwa mereka “membahas tentang implementasi PLTS 100 gigawatt yang Insya Allah dalam waktu dekat akan ditandai dengan groundbreaking pertama. Jadi ini langsung sudah jalan, menyangkut dengan PLTS dan tahap pertama sudah disetujui untuk bisa dilaksanakan, nanti Bapak Presiden sendiri yang rencananya akan meresmikan”.
Babak baru bagi Indonesia
Dino mengatakan bahwa pengumuman tersebut menandai apa yang mungkin menjadi babak baru dalam transisi energi bersih Indonesia, namun ia menekankan bahwa keberhasilan akan bergantung pada pelaksanaan, bukan sekadar janji.
“Yang kita inginkan adalah bukan hanya target yang ambisius, tapi implementasi… Sekarang sudah 2025, masih mandek di 11-12%. Kenapa? Karena nggak serius, tidak ada implementasi… Jadi sekarang kita melihat ada babak baru, dan mudah-mudahan ini bisa direalisasikan.”
Dino menambahkan bahwa tantangan sesungguhnya saat ini adalah memastikan rencana tersebut terlaksana. Ia menyatakan menyambut baik pernyataan dan ambisi tersebut, tapi yang paling penting adalah mewujudkannya, “It’s time to deliver!”, katanya sesuai dengan tema INZS 2026.
Lembaga Reformasi Layanan Esensial (IESR) juga menyambut baik rencana pemerintah tersebut, namun menekankan bahwa rencana tersebut harus dilaksanakan dalam kerangka tata kelola yang baik serta transformasi sistem energi Indonesia yang lebih luas.
Dalam pernyataan yang dikeluarkan pada hari Rabu, IESR menyatakan bahwa program tenaga surya 100 GW tersebut harus diintegrasikan dengan upaya elektrifikasi desa guna memastikan bahwa masyarakat, terutama di daerah terpencil dan perbatasan, mendapatkan akses ke layanan energi yang andal dan produktif, bukan sekadar meningkatkan statistik elektrifikasi nasional.
Menurut IESR, program tersebut seharusnya mendukung pemanfaatan listrik yang produktif yang dapat mendorong pembangunan ekonomi lokal sekaligus mempercepat transisi energi yang adil.
Lembaga tersebut menyatakan bahwa peta jalan “Solar Archipelago” yang mereka susun bertujuan untuk menyediakan listrik bagi pulau-pulau serta wilayah-wilayah terluar, perbatasan, dan tertinggal (3T) di Indonesia melalui penerapan pembangkit listrik tenaga surya berskala besar berbasis masyarakat sebelum tahun 2030. Mengintegrasikan program elektrifikasi desa ke dalam program 100 GW tidak hanya akan membantu mencapai target kapasitas tenaga surya nasional, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi pedesaan, demokratisasi energi, serta transisi energi yang lebih adil, demikian pernyataan organisasi tersebut.
Fabby Tumiwa, Direktur Eksekutif IESR, mengatakan bahwa organisasinya menghargai komitmen pemerintah terhadap program tersebut, namun mendesak agar pelaksanaannya dilakukan dalam kerangka tata kelola yang baik dan transformasi sistem energi yang komprehensif. (nsh)
Foto banner: Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memberikan keterangan pers di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, pada Selasa, 28 Juli 2026. Sumber: BPMI Setpres/Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden
