SUDUT PANDANG
Cermin krisis ekologis dan tata kelola lanskap di Riau
oleh: Arpiyan Sargita* Kematian gajah Sumatra yang terus berulang di Provinsi Riau tidak bisa lagi dipandang sekadar insiden perburuan satwa liar. Peristiwa-peristiwa tersebut merupakan indikator
Belajar perubahan iklim ke Negeri Cina
oleh: Tara Indira Aisha Abdullah* Pemanfaatan bahkan eksploitasi sumber daya alam sering kali bersifat merusak dan dilakukan secara tidak terkendali. Kegiatan seperti pertambangan maupun penebangan
Reformasi Hukum Kehutanan tak terpisah dari hak-hak masyarakat adat dan komunitas lokal
oleh: Azam Hawari* Sejak 2024, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah memasukkan revisi Undang-Undang Kehutanan ke dalam Program Legislatif Nasional Prioritas 2024–2029. Panitia Kerja berencana menyelesaikan
Prinsip-prinsip panduan ASEAN untuk kerangka hukum kehutanan sosial yang efektif
Prinsip Panduan ASEAN untuk Kerangka Hukum Kehutanan Sosial yang Efektif (ASEAN Guiding Principles for Effective Social Forestry Legal Frameworks, atau AGP) menyajikan kerangka kerja regional
Kekuatan tata kelola iklim yang inklusif
oleh: Mochamad Indrawan* dan Kishore Dhavala** Program Kampung Iklim atau yang lebih dikenal sebagai ProKlim, merupakan salah satu instrumen kebijakan publik paling inovatif yang telah
Tata kelola panas bumi di Indonesia harus memberdayakan masyarakat lokal
Memberikan otonomi yang lebih besar kepada pemerintah daerah dan memprioritaskan hak asasi manusia adalah kunci untuk mewujudkan tujuan energi terbarukan Indonesia, menurut dua orang peneliti.
