Jakarta — Menteri Keuangan baru Indonesia sebaiknya memanfaatkan masa transisi kepemimpinan ini untuk memperkuat keuangan berkelanjutan dan memastikan modal dari sektor publik maupun swasta mendukung perlindungan hutan dan ketahanan lingkungan, demikian disampaikan Indonesian Working Group on Forest Finance (IWGFF) hari Selasa, September 15.
Presiden Prabowo Subianto menunjuk Suahasil Nazara sebagai menteri keuangan pada Senin, menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa. IWGFF menyatakan bahwa pergantian ini seharusnya menjadi kesempatan untuk memperkuat kredibilitas, transparansi, dan akuntabilitas kebijakan fiskal dan keuangan Indonesia.
Kelompok keuangan kehutanan tersebut menyerukan agar anggaran negara, insentif fiskal, perpajakan, pembiayaan perbankan, investasi, dan pengelolaan aset negara diselaraskan dengan transisi menuju ekonomi rendah karbon, konservasi hutan, dan ketahanan iklim.
IWGFF juga mendesak pemerintah untuk mencegah pembiayaan yang berpotensi menimbulkan risiko lingkungan, dengan menyatakan bahwa diperlukan koordinasi yang lebih erat antara Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia, lembaga penegak hukum, dan kementerian yang mengawasi sumber daya alam.
“Keuangan negara harus menghitung biaya yang selama ini sering tidak terlihat: kehilangan tutupan hutan, emisi, kebakaran hutan dan lahan, kerusakan daerah aliran sungai, serta biaya pemulihan lingkungan,” kata Marius Gunawan, pakar kehutanan dan lingkungan IWGFF.
Dia mengatakan bahwa pembangunan yang tampak murah dalam jangka pendek bisa jadi justru membebani pemerintah dan masyarakat jika risiko lingkungan diabaikan.
IWGFF menyatakan bahwa menteri baru tersebut akan dihadapkan pada tantangan untuk menyeimbangkan prioritas pengeluaran pemerintah, disiplin fiskal, dan stabilitas ekonomi dengan kebutuhan yang semakin meningkat akan keuangan berkelanjutan.
Lembaga tersebut menyerukan penerapan yang lebih ketat terhadap prinsip tambahan, transparansi, langkah-langkah perlindungan lingkungan dan sosial, serta akuntabilitas dalam pembiayaan, sekaligus mendorong pengembangan berkelanjutan dari keuangan hijau, keuangan berkelanjutan, pembiayaan campuran, dan mekanisme pembiayaan berbasis kinerja dengan standar integritas yang jelas.
IWGFF tersebut juga mendesak pemerintah untuk memperkuat pendekatan “follow the money” dan “follow the asset” dalam menangani kejahatan ekonomi yang melibatkan hutan dan sumber daya alam lainnya. Melacak aliran dana, kepemilikan aset, serta hubungan antara perusahaan dan lembaga keuangan dapat membantu memastikan bahwa kejahatan yang berkaitan dengan kehutanan, pertambangan, dan perkebunan ditangani tidak hanya sebagai pelanggaran sektoral, tetapi juga sebagai masalah keuangan dan tata kelola.
IWGFF menyatakan harapannya agar kepemimpinan Nazara dapat membantu mempercepat transformasi menuju sistem keuangan yang lebih ramah lingkungan dan transparan, sekaligus memastikan bahwa sektor keuangan menjadi bagian dari solusi untuk perlindungan hutan dan lingkungan. (nsh)
Foto banner: Cuì Yún Fù/Pexels.com
