oleh Roffie Kurniawan
Indonesia memperkirakan bahwa meningkatnya investasi pusat data akan mendorong kenaikan permintaan listrik dalam beberapa tahun mendatang, sehingga menambah tekanan untuk memperluas infrastruktur pembangkit dan jaringan listrik sekaligus menyediakan lebih banyak tenaga listrik terbarukan yang dibutuhkan oleh perusahaan-perusahaan digital.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia mendorong para investor pusat data untuk membangun fasilitas di Indonesia, dengan alasan bahwa sumber daya energi surya, hidro, panas bumi, dan sumber daya energi lainnya di negara ini dapat memenuhi kebutuhan listrik industri yang terus meningkat.
“Kami tahu bahwa di beberapa negara, permintaan energi sudah mulai menghadapi tekanan, terutama untuk energi terbarukan,” kata Bahlil dalam sebuah konferensi energi di Tangerang. “Ada begitu banyak pusat data.”
“Para investor tidak perlu ragu untuk membangun pusat data di Indonesia,” katanya dalam konferensi dan pameran Electricity Connect 2026 yang diselenggarakan oleh Masyarakat Kelistrikan Indonesia (MKI) dan Enlit Asia di ICE BSD, Tangerang, pada 22–24 September.
Indonesia berencana menambah kapasitas pembangkit dan penyimpanan energi sebesar 69,5 GW dalam rangka Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2034 yang disusun oleh Perusahaan Listrik Negara (PLN), dengan sekitar 70 persen di antaranya berasal dari sumber energi terbarukan.
Pemerintah secara terpisah menargetkan kapasitas tenaga surya sebesar 100 GW dalam waktu tiga tahun, kata Bahlil. Pemerintah juga sedang menggalakkan pengembangan sumber daya pembangkit listrik tenaga air berskala besar, termasuk potensi kapasitas sekitar 23 GW di Sungai Mamberamo, Papua, dan 12 GW di Sungai Kayan, Kalimantan.
Tekanan jaringan
Namun, meningkatnya permintaan terhadap pusat data secara pesat menimbulkan tantangan yang tidak hanya sebatas penambahan kapasitas pembangkit listrik.
PLN melihat adanya ketidaksesuaian antara lokasi yang diinginkan pengembang pusat data untuk membangun fasilitas mereka dan lokasi yang memiliki ketersediaan kapasitas listrik dan infrastruktur jaringan.
“Untuk pusat data, terdapat ketidakseimbangan antara permintaan pusat data dengan kesiapan kapasitas sistem tenaga listrik dan kesiapan infrastruktur,” kata Wakil Presiden PLN Imam Makhfud dalam sebuah diskusi panel.
Sebuah proyek besar dapat membutuhkan daya sebesar 500 MW atau bahkan 1.000 MW, sehingga PLN harus melakukan studi aliran daya, studi gangguan singkat, dan studi stabilitas, serta kemungkinan harus melakukan investasi besar-besaran dalam infrastruktur baru.
PLN ingin agar para pengembang memberikan informasi terperinci mengenai perkiraan beban listrik mereka satu atau dua tahun sebelumnya agar perusahaan listrik tersebut dapat bersiap-siap. Masalahnya bervariasi tergantung pada skala proyek.
Imam mengutip pembahasan mengenai tambahan permintaan sebesar 1.000 MW di Jawa Timur, di mana beban sebesar itu berpotensi memberikan tekanan pada cadangan pembangkit listrik di wilayah tersebut.
Untuk proyek-proyek yang membutuhkan daya sekitar 30 MW hingga 100 MW, kapasitas pembangkit mungkin sudah mencukupi, namun infrastruktur transmisi bisa menjadi kendala. Pengadaan peralatan untuk membangun sambungan baru bisa memakan waktu sekitar satu tahun, katanya.
Pentingnya lokasi
Pemerintah juga sedang mempertimbangkan untuk mengarahkan investasi pusat data ke wilayah-wilayah di mana infrastruktur listrik dan telekomunikasi dapat mendukungnya dengan lebih baik.
Pemerintah juga sedang mempertimbangkan untuk mengarahkan investasi pusat data ke wilayah-wilayah di mana infrastruktur listrik dan telekomunikasi dapat mendukungnya dengan lebih baik.
Karawang, pusat industri di sebelah timur Jakarta, sudah menarik minat yang cukup besar dari para pengelola pusat data, namun subsistem kelistrikan lokalnya memiliki kapasitas tambahan yang terbatas, kata Imam. “Banyak pusat data yang ingin membangun infrastruktur pusat data di kawasan Karawang. Namun, ketersediaan jaringan lokal di Karawang masih terbatas,” katanya.
Subsistem kelistrikan lain di sekitarnya memiliki kapasitas yang tersedia lebih besar, sehingga pengembang mungkin perlu bersikap fleksibel dalam hal pemilihan lokasi.
Kementerian Komunikasi dan Informatika sedang menyusun peraturan terkait pusat data secara terpisah dan mempertimbangkan lokasi-lokasi di luar pusat-pusat yang sudah mapan seperti Jakarta dan Batam. “Jika semuanya berada di Jakarta dan Batam, pada akhirnya pasokan listrik akan habis,” kata Denny Setiawan, Direktur Jenderal Infrastruktur Digital di kementerian tersebut, kepada MLex.
Denny menyebutkan Surabaya, Makassar, Bali, Mandalika, dan Manado sebagai lokasi yang potensial. Pemerintah dapat mendorong pusat data untuk berkumpul di kawasan industri atau kawasan ekonomi khusus, di mana infrastruktur listrik dan telekomunikasi dapat direncanakan secara terpadu.
Energi bersih
Listrik dari sumber terbarukan akan menjadi faktor lain dalam persamaan ini karena, menurut Bahlil, operator pusat data semakin banyak yang mencari pasokan listrik rendah karbon.
Olga Arfiandani, koordinator penetapan tarif listrik di Direktorat Listrik Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, mengatakan bahwa untuk menarik investasi pusat data, diperlukan lebih dari sekadar ketersediaan pembangkit listrik yang memadai.
“Pusat data tidak hanya [berkaitan dengan] pasokan energi yang memadai, tetapi juga ketersediaan kapasitas, kualitas daya, skalabilitas, dan prediktabilitas,” katanya.
“Persaingan dalam investasi pusat data akan semakin bergantung pada kemampuan untuk menyediakan ‘pasokan listrik yang andal, dapat disesuaikan, rendah karbon, serta koneksi yang cepat,’” kata Olga.
Oleh karena itu, tantangan bagi Indonesia adalah memperluas pembangkit energi terbarukan sambil memastikan ketersediaan kapasitas baru dan infrastruktur transmisi di lokasi-lokasi yang diminati oleh pusat data yang semakin membutuhkan pasokan listrik.
Foto banner: Brett Sayles/Pexels.com
