Jakarta — Seruan untuk mengambil tindakan iklim yang lebih tegas dan mendesak mendominasi pembahasan dalam Indonesia Net-Zero Summit (INZS) 2026, di mana para pemimpin nasional dan internasional memperingatkan bahwa menunda tindakan terhadap perubahan iklim akan menimbulkan konsekuensi yang sangat serius bagi umat manusia, pembangunan ekonomi, dan generasi mendatang.
Dalam pidatonya di hadapan para pembuat kebijakan, diplomat, pemimpin bisnis, akademisi, organisasi masyarakat sipil, dan ratusan peserta muda, Dino Patti Djalal, pendiri dan ketua Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI), menggambarkan perubahan iklim sebagai tantangan utama abad ke-21 dan mendesak Indonesia untuk menjadi salah satu pemimpin global dalam isu iklim.
“Perubahan iklim kini menjadi agenda nomor dua, tiga, empat, atau lima dalam urusan dunia,” kata Dino. “Namun, perubahan iklim tidak akan berhenti karena alasan apa pun.”
Dia berpendapat bahwa sementara dunia sedang teralihkan perhatiannya oleh konflik-konflik geopolitik, ketidakpastian ekonomi, dan persaingan teknologi, perubahan iklim semakin parah.
“Iklim adalah fondasi utama yang menentukan kesehatan, politik, perdamaian, keamanan, ekonomi, industri, migrasi, pangan, energi, air, lapangan kerja—segala hal,” katanya. “Jika kita tidak menangani masalah iklim dengan benar, maka segala hal lainnya pun akan berantakan.”
Dino memperingatkan bahwa sisa anggaran karbon untuk menjaga pemanasan global agar tetap mendekati 1,5 derajat Celsius sedang menyusut dengan cepat, sehingga hanya menyisakan jendela waktu yang sempit untuk mengambil tindakan yang berarti sebelum tahun 2030.
“Waktu kita semakin menipis dan anggaran karbon kita juga semakin menipis,” katanya, sambil menambahkan bahwa membatasi pemanasan global adalah “tantangan matematis, bukan tantangan ideologis.”
Ia menyerukan kepada Indonesia agar mempercepat penerapan energi terbarukan, melindungi hutan dan lahan gambut, memperkuat pasar karbonnya, serta memanfaatkan posisinya di G20 untuk mendorong diplomasi iklim yang ambisius. Ia juga mendorong kerja sama yang lebih erat antara pemerintah dan masyarakat sipil dalam memajukan aksi iklim.
Di akhir pidatonya, Dino menyampaikan pesan kepada generasi muda Indonesia, dengan menyebut mereka sebagai generasi terakhir yang mampu mencegah bencana iklim.
“Kalian adalah generasi terakhir yang bisa menyelamatkan umat manusia dari bencana iklim,” katanya. “Perubahan iklim adalah perjuangan terbesar umat manusia.”
Menteri Lingkungan Hidup Moh Jumhur Hidayat turut menekankan urgensi tersebut, dengan menyatakan bahwa perlindungan lingkungan merupakan salah satu dari sedikit isu yang mampu mempersatukan masyarakat lintas generasi, budaya, dan negara.
“Saya yakin bahwa tekad untuk menghormati dan melindungi Bumi adalah salah satu aspirasi yang dapat mempersatukan semua orang—Generasi Z, generasi yang lebih tua, tanpa memandang etnis, agama, dan kebangsaan,” katanya.
Jumhur mencatat bahwa Indonesia menempati posisi strategis dalam agenda iklim global berkat hutan tropisnya yang luas dan keanekaragaman hayati yang dimilikinya.
“Indonesia sangat penting dalam hal isu-isu lingkungan karena hutan hujan yang luas dan keanekaragaman hayati yang luar biasa,” katanya, sambil menyebut perubahan iklim, hilangnya keanekaragaman hayati, dan polusi sebagai “tiga krisis planet” dunia.
Selain mitigasi dan adaptasi, Jumhur mengusulkan penambahan pilar ketiga dalam strategi iklim Indonesia: kemakmuran.
“Kita sudah memiliki upaya mitigasi dan adaptasi, tetapi Indonesia harus menambahkan unsur kemakmuran,” katanya, sambil menekankan bahwa kebijakan iklim seharusnya menghasilkan manfaat ekonomi yang nyata bagi masyarakat lokal yang melindungi hutan, hutan mangrove, dan ekosistem lainnya.
Ia mengatakan bahwa restorasi lingkungan, perdagangan karbon, energi terbarukan, dan inisiatif ramah lingkungan lainnya seharusnya dapat menciptakan lapangan kerja dan peluang pendapatan baru sekaligus mendukung upaya Indonesia menuju emisi nol bersih.
Mantan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, yang kini menjabat sebagai Utusan Khusus Sekretaris Jenderal PBB untuk Urusan Air, menyoroti dimensi lain dari krisis iklim: keamanan air.
“Tidak ada Net Zero tanpa ketahanan air,” kata Retno. “Air memungkinkan upaya mitigasi, air memungkinkan adaptasi, dan ekosistem air merupakan solusi iklim.”
Retno menjelaskan bahwa pembahasan mengenai emisi nol bersih sering kali berfokus pada sektor energi, transportasi, dan industri, sementara sektor air terabaikan, padahal sektor air memainkan peran sentral dalam menjaga ketahanan iklim.
Dia memperingatkan bahwa meskipun telah terjadi kemajuan global dalam memperluas akses terhadap air bersih dan sanitasi, kemajuan tersebut masih terlalu lambat dan tidak merata, sementara risiko yang berkaitan dengan air terus meningkat.
Menurut Retno, dunia saat ini menghadapi tiga tantangan air yang saling terkait: kelebihan air akibat banjir, kekurangan air akibat kekeringan, serta sumber daya air yang semakin tercemar. Perubahan iklim, katanya, memperparah masing-masing ancaman tersebut.
“Perubahan iklim merupakan faktor yang memperparah ancaman dan memperburuk semua tantangan terkait air,” katanya.
Retno menyerukan agar implementasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG) ke-6 mengenai air bersih dan sanitasi dipercepat, serta agar kerja sama antara pemerintah, dunia usaha, masyarakat sipil, dan masyarakat setempat diperkuat.
“Tidak ada individu maupun negara yang mampu mengatasi tantangan air dan perubahan iklim sendirian,” katanya, sambil menekankan bahwa kerja sama di antara semua pemangku kepentingan sangat penting untuk membangun ketahanan air “bagi masyarakat, bagi planet ini, dan demi kemakmuran.”
Sepanjang konferensi tersebut, para pembicara sepakat pada satu pesan utama: perubahan iklim bukan lagi sekadar masalah lingkungan yang jauh dari kehidupan kita, melainkan tantangan ekonomi, sosial, dan kemanusiaan yang mendesak yang membutuhkan tindakan terkoordinasi.
Mulai dari mempercepat penerapan energi terbarukan dan melindungi hutan hingga memperkuat ketahanan air serta memastikan bahwa tindakan iklim memberikan manfaat bagi masyarakat setempat, Indonesia Net-Zero Summit 2026 menegaskan bahwa tahun-tahun mendatang akan menjadi masa yang menentukan apakah Indonesia—dan dunia—masih dapat mewujudkan masa depan yang lebih aman dan berkelanjutan. (nsh)
Foto banner: Pendiri Foreign Policy Community of Indonesia, Dino Patti Djalal, membuka Indonesia Net-Zero Summit 2026 di Jakarta (tanahair.net)
tanahair.net adalah mitra media Indonesia Net-Zero Summit 2026
