Jakarta — Pemerintah Indonesia sedang memperketat langkah-langkah kesiapsiagaan di seluruh negeri karena pola El Niño yang kuat diperkirakan akan memperpanjang kondisi kekeringan hingga akhir 2026 dan awal 2027, sehingga memicu kekhawatiran akan memburuknya kekeringan, kebakaran hutan, kelangkaan air, dan ketahanan pangan.
Peningkatan kewaspadaan ini terjadi seiring dengan munculnya sejumlah kebakaran dan insiden terkait kekeringan di berbagai wilayah di seluruh negeri dalam beberapa hari terakhir, yang menunjukkan dampak musim kemarau yang semakin parah.
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) telah memperingatkan bahwa fenomena El Niño telah memasuki fase kuat, dengan probabilitas sebesar 98 persen untuk terus berlangsung selama 9 hingga 12 bulan ke depan. Meskipun fenomena El Niño tidak berarti kekeringan yang terus-menerus sepanjang periode tersebut, pihak berwenang menyatakan bahwa tumpang tindihnya fenomena ini dengan puncak musim kemarau di Indonesia, yang berlangsung dari Juli hingga Oktober, dapat secara signifikan menekan curah hujan di wilayah-wilayah yang rentan.
Daerah-daerah yang diperkirakan akan paling parah terdampak antara lain Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Sumatra Selatan, Kalimantan Selatan, Sulawesi, dan Papua Selatan.
“Kesiapsiagaan harus dilakukan secara lintas sektor,” kata Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani dalam rapat koordinasi nasional pada hari Senin, 29 Juni. “Risiko kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, kualitas udara, hingga kesehatan masyarakat perlu diantisipasi sejak dini melalui koordinasi yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan,” katanya.
Risiko kebakaran, kekeringan sudah mulai terwujud
Menurut Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), kebakaran hutan dan lahan dilaporkan terjadi selama akhir pekan di beberapa provinsi. Di Provinsi Jawa Tengah, kebakaran seluas empat hektar melanda lahan di Sukoharjo. Kebakaran terpisah juga terjadi di Aceh dan Jawa Barat, termasuk kebakaran seluas dua hektar di Sumedang.
Pihak berwenang berhasil memadamkan semua kebakaran yang dilaporkan, namun para pejabat memperingatkan bahwa kenaikan suhu dan cuaca kering yang berkepanjangan berpotensi memicu lebih banyak insiden serupa dalam beberapa bulan mendatang.
Kekurangan air semakin parah
Pihak berwenang mendesak pemerintah daerah untuk memasukkan risiko iklim ke dalam perencanaan, meningkatkan pengelolaan air, dan memantau dengan cermat informasi resmi terkait iklim dan bencana, seiring Indonesia bersiap menghadapi musim kemarau yang berpotensi berlangsung lama dan parah.
Di Jawa Tengah, pendistribusian air bersih darurat sedang berlangsung di Banyumas, Boyolali, dan Klaten. BNPB melaporkan bahwa hampir 845.000 liter air telah didistribusikan di Klaten saja, yang bermanfaat bagi hampir 10.000 warga di empat desa. Dampak kekeringan serupa sebelumnya dilaporkan terjadi di Bekasi, Jawa Barat, dan Bima, Nusa Tenggara Barat, di mana ribuan rumah tangga mengalami berkurangnya akses terhadap air bersih.
Untuk mengurangi dampak El Niño, BNPB telah memperluas langkah-langkah kesiapsiagaan darurat, termasuk operasi modifikasi cuaca, pengeboran sumur air tanah, dan pembangunan sistem pipa air bersih di daerah-daerah yang rawan kekeringan.
Lembaga tersebut menyatakan telah membangun 109 sumur bor di tujuh provinsi, termasuk Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Lampung, dan Nusa Tenggara Timur. Lembaga tersebut juga telah memperkuat koordinasi di enam provinsi prioritas yang rentan terhadap kebakaran hutan dan lahan berskala besar.
Kepala BNPB Suharyanto mengatakan bahwa tindakan dini sangat penting untuk mencegah terulangnya krisis kabut asap parah dan kebakaran hutan seperti yang terjadi pada tahun-tahun El Niño sebelumnya.
“Kita tidak boleh menunggu sampai bencana terjadi,” kata Suharyanto. “Seluruh pemerintah daerah, kementerian/lembaga, TNI, Polri, serta seluruh pemangku kepentingan harus memperkuat langkah mitigasi dan kesiapsiagaan sejak sekarang agar dampak kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan dapat diminimalkan.”
Selain risiko bencana, pemerintah semakin khawatir mengenai dampak ekonomi, terutama terhadap sektor pertanian dan harga pangan. Penurunan curah hujan dapat mengganggu siklus penanaman, menurunkan hasil panen, dan mengancam ketahanan pangan nasional, yang berpotensi memicu inflasi. (nsh)
Foto banner: Upaya penanganan darurat oleh BPBD Kota Langsa atas kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Kota Langsa, Provinsi Aceh, pada Minggu (28/6). Sumber foto: BPBD Kota Langsa
