Jakarta – Pemadaman listrik besar-besaran baru-baru ini melumpuhkan sebagian besar wilayah Sumatra, sehingga memicu kembali kekhawatiran mengenai stabilitas dan pembiayaan infrastruktur kelistrikan Indonesia yang sudah tua. Pada Jumat, 22 Mei 2026, gangguan pada saluran transmisi 275 kV antara Muara Bungo dan Sungai Rumbai di Jambi, yang kemungkinan dipicu oleh cuaca ekstrem, memicu “efek domino” yang melumpuhkan pembangkit listrik di seluruh pulau. Gangguan sistemik ini berdampak pada sekitar 13,1 juta pelanggan dan mematikan beban listrik lebih dari 5.300 MW.
Dalam siaran pers tertanggal 23 Mei 2026, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) meminta PT PLN (Persero) untuk memaksimalkan upaya pemulihan guna mengembalikan aktivitas sosial dan ekonomi ke keadaan normal. Wakil Menteri ESDM Yuliot menekankan bahwa pemerintah sedang melakukan penyelidikan teknis menyeluruh untuk mengidentifikasi akar permasalahan dan menyusun langkah-langkah mitigasi guna mencegah terjadinya “blackout” atau pemadaman listrik di masa mendatang.
Selain itu, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menginstruksikan PLN untuk memprioritaskan keandalan jaringan tulang punggung Sumatra melalui pembangunan saluran listrik 500 kV/275 kV serta penyiapan infrastruktur “blackstart” guna mempercepat pemulihan saat terjadi keadaan darurat di masa mendatang.
Ketidaksesuaian pembiayaan
Meskipun insiden di Sumatra menyoroti kelemahan operasional yang mendesak, sebuah laporan terbaru dari Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) menunjukkan bahwa akar ketidakstabilan jaringan listrik Indonesia terletak pada ketidaksesuaian pembiayaan struktural. Menurut laporan yang dirilis hanya beberapa minggu sebelum terjadinya pemadaman listrik, perluasan jaringan listrik Indonesia terhambat oleh cara pendanaan transmisi, bukan karena kurangnya ambisi kebijakan.
Saat ini, investasi di bidang transmisi harus bersaing secara internal dalam struktur terintegrasi vertikal PLN dengan biaya pengadaan bahan bakar dan biaya pembangkitan.
Analisis IEEFA menyoroti kesenjangan investasi yang mencolok: meskipun Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034 mensyaratkan investasi transmisi sebesar USD 2,4 miliar per tahun, rata-rata investasi yang terealisasi sejak 2019 hanya sebesar USD 1,4 miliar. Kekurangan ini disebabkan oleh fakta bahwa transmisi, yang secara historis merupakan aset berisiko rendah dan stabil, dibiayai sebagai aset berisiko tinggi karena terintegrasi dalam neraca konsolidasi PLN, yang menanggung fluktuasi harga bahan bakar dan risiko nilai tukar.
Akibatnya, sementara entitas transmisi di seluruh dunia sering kali memperoleh utang dengan tingkat bunga mendekati tingkat utang negara, PLN menghadapi biaya dana yang tinggi (~8,5%) dibandingkan dengan tingkat pengembalian ekuitas yang rendah (~2%).
Untuk mengatasi hal ini, IEEFA mengusulkan pembentukan subholding transmisi PLN melalui pemisahan keuangan. Model ini akan membawa Indonesia dari sekadar pemisahan fungsional menuju pemisahan keuangan penuh, sehingga memungkinkan jaringan transmisi untuk menggalang modal jangka panjangnya sendiri. Langkah tersebut akan selaras dengan peran Danantara, perusahaan induk investasi negara Indonesia yang baru, yang kemudian dapat berinvestasi dalam perluasan jaringan transmisi dengan ketentuan yang mencerminkan profil risiko yang berdiri sendiri.
IEEFA menyoroti contoh-contoh sukses model ini di tingkat internasional, yaitu di India dan Vietnam. Di India, Power Grid Corporation of India (PGCIL) beroperasi sebagai perusahaan utilitas mandiri, mengumpulkan sekitar USD 800 juta per tahun dan mempertahankan tingkat pengembalian ekuitas yang diatur sebesar 15% untuk membiayai sendiri ekspansi. Sementara di Vietnam, National Power Transmission Corporation (EVNNPT) mencapai rekor investasi modal pada tahun 2023 meskipun perusahaan induknya mengalami kerugian miliaran dolar, membuktikan bahwa pemisahan keuangan melindungi pengembangan jaringan listrik selama krisis energi yang lebih luas.
Yang terpenting, IEEFA menekankan bahwa restrukturisasi ini tidak berarti privatisasi atau liberalisasi pasar. Sektor transmisi akan tetap menjadi monopoli milik negara yang diatur, sesuai dengan Undang-Undang Dasar Indonesia. Namun, dengan menetapkan tarif transmisi yang transparan, Indonesia dapat membuka peluang investasi senilai USD 30 miliar yang dibutuhkan untuk proyek-proyek berskala besar, seperti rencana ekspor listrik terbarukan ke Singapura, sekaligus akhirnya menyediakan infrastruktur utama yang andal yang diperlukan untuk mencegah terjadinya kekacauan seperti yang baru-baru ini terjadi di Sumatra. (nsh)
Foto banner: Gambar dibuat menggunakan DALL·E dari OpenAI melalui ChatGPT (2025)
