Jakarta – Pemerintah melalui Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 telah menyiapkan alokasi anggaran sebesar Rp394,3 triliun untuk subsidi dan kompensasi energi. Angka ini mengalami kenaikan sebesar 17,8 persen dibandingkan pagu tahun 2024 yang hanya sebesar Rp334,8 triliun.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa peningkatan anggaran ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam memperkuat ketahanan energi nasional.
“Ketahanan energi adalah prioritas yang penting, dan kami mengalokasikan Rp421,7 triliun untuk ketahanan energi dalam RAPBN 2025, dengan porsi Rp 394,3 triliun untuk subsidi dan kompensasi energi,” kata Sri Mulyani saat konferensi pers RAPBN 2025, Senin, 19 Agustus.
Sri Mulyani menjelaskan, dana subsidi dan kompensasi energi tersebut akan dialokasikan untuk beberapa program utama. Di antaranya adalah melanjutkan subsidi LPG tabung 3 kilogram, solar, dan minyak tanah.
Selain itu, subsidi energi juga akan digunakan untuk mendukung listrik bagi rumah tangga miskin dan rentan, serta mendorong transisi energi yang efisien dan adil.
“Pemerintah juga akan memastikan ketepatan sasaran dari program-program subsidi ini, sehingga bisa benar-benar dinikmati oleh mereka yang berhak,” tambah Sri Mulyani.
Tak hanya itu, anggaran ini juga akan digunakan sebagai insentif fiskal untuk meningkatkan lifting minyak dan gas, sebagai respons terhadap permintaan dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif. Pemerintah berencana melakukan revisi terhadap Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 2017 terkait cost recovery dan PP Nomor 53/2017 terkait gross split untuk meningkatkan daya tarik investasi di sektor migas.
“Kami akan selalu berkoordinasi dengan kementerian teknis untuk memastikan instrumen fiskal dapat mendorong produksi ketahanan energi dengan peningkatan lifting minyak dan gas,” ujar Sri Mulyani.
Selain subsidi energi, RAPBN 2025 juga mengalokasikan Rp131,3 triliun untuk subsidi non-energi. Jumlah ini meningkat signifikan sebesar 35,5 persen dari pagu tahun 2024 yang hanya sebesar Rp96,9 triliun. Dana ini akan difokuskan pada ketahanan pangan melalui subsidi pupuk, serta mendukung program perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
“Pemerintah terus berupaya mendukung masyarakat dengan memberikan subsidi yang tepat sasaran, baik dalam bentuk energi maupun non-energi. Ini termasuk memberikan kemudahan akses Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi UMKM, petani, dan nelayan, serta insentif pajak untuk sektor usaha,” tutup Sri Mulyani.
Dengan peningkatan anggaran ini, pemerintah berharap dapat memperkuat ketahanan energi dan ekonomi nasional, serta mendukung pencapaian target pembangunan yang berkelanjutan. (Hartatik)
