Jakarta – Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI telah menyetujui alokasi Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp3 triliun untuk PT PLN (Persero) pada tahun 2025. Langkah ini diambil untuk mendukung upaya PLN mencapai target Rasio Elektrifikasi dan Rasio Desa Berlistrik (RDB) 100 persen, serta mewujudkan keadilan energi di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar).
Anggota Komisi VI DPR RI, Muhammad Sarmuji, mengungkapkan dukungan penuh DPR terhadap alokasi PMN untuk PLN. “Kita mendukung sepenuhnya tentang penguatan listrik desa, pemasangan jaringan listrik sampai ke pelosok-pelosok,” ujarnya dalam rapat kerja dikutip dari Parlementaria, Jumat, 11 Juli.
Pada kesempatan itu, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir, berharap bahwa PMN yang diberikan kepada PLN dapat memberikan manfaat besar bagi pertumbuhan ekonomi nasional.
“Kita harapkan bagaimana PMN ini bisa tepat sasaran dan bisa memberikan manfaat yang lebih banyak lagi untuk pertumbuhan ekonomi ataupun hal-hal kebijakan yang menjaga pertumbuhan yang terjadi saat ini secara menyeluruh,” kata Erick.
Sementara itu, Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, menjelaskan bahwa PLN bersama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah menyusun roadmap program Listrik Desa (Lisdes) untuk mencapai Rasio Desa Berlistrik PLN 100 persen. Untuk mendukung target tersebut, PLN mengajukan alokasi PMN guna melistriki sebanyak 85 ribu pelanggan di 1.092 desa pada tahun 2025.
“PLN terus berusaha menghadirkan listrik ke semua pelosok meskipun dihadapi dengan tantangan aksesibilitas, geografis, dan kondisi rawan keamanan maupun konflik sosial. Program Lisdes yang tersisa merupakan daerah-daerah ekstrem yang semakin sulit dijangkau, penuh risiko, remote area, dan berada di 3T,” lanjut Darmawan.
Darmawan juga menjelaskan bahwa dengan transformasi digital yang dilakukan oleh PLN, roadmap Lisdes kini terintegrasi dengan peta geospasial, sehingga perencanaan dan eksekusi Lisdes menjadi lebih terukur dan tepat sasaran.
“Kemudian telah dilakukan juga komunikasi ke Forkopimda (Forum Koordinasi Pimpinan Daerah). Di daerahnya masing-masing, setiap GM bertemu dengan para Gubernur, Bupati, DPRD, dan stakeholder lain untuk mendapatkan dukungan, karena program listrik desa ini bukanlah program PLN saja, tetapi ini adalah program negara. Kami terus pastikan agar jangan sampai ada saudara kita yang masih hidup dalam kegelapan,” jelas Darmawan.
Dalam periode 2015-2022, PLN telah memanfaatkan dana PMN sebesar Rp49,81 triliun untuk pembangunan infrastruktur kelistrikan, termasuk melistriki 7.980 desa yang dinikmati oleh 1,37 juta masyarakat di seluruh Indonesia. Hingga Mei 2024, capaian Rasio Desa Berlistrik (RDB) Nasional berada di angka 99,87 persen. PLN terus berupaya menyerap dana PMN secara optimal guna mendukung tercapainya target RDB 100 persen.
“PMN digunakan untuk pengembangan infrastruktur ketenagalistrikan di seluruh penjuru Nusantara menuju keadilan sosial dan kemandirian energi. Hadirnya listrik pada daerah-daerah akan menciptakan multiplier effect melalui peningkatan penyerapan tenaga kerja dan peningkatan ekonomi sektor riil, sehingga dapat menjadi daya dorong pertumbuhan perekonomian daerah setempat,” kata Darmawan.
Dengan alokasi PMN ini, diharapkan PLN dapat terus memperluas akses listrik ke seluruh pelosok Indonesia, mendukung pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama di wilayah yang masih terisolasi. (Hartatik)
