Singapura – Di tengah meningkatnya ketidakpastian geopolitik dan risiko iklim yang semakin parah, edisi kelima Asia Infrastructure Forum (AIF) 2026 dibuka pada Selasa, 16 Juni, di Suntec Singapore Convention and Exhibition Centre. Dengan tema “Bold Actions for a Sustainable Asia” atau “Langkah-Langkah Berani untuk Asia yang Berkelanjutan”, acara dua hari ini telah mengumpulkan lebih dari 800 tokoh pemerintah, investor, dan pengembang proyek untuk menjembatani kesenjangan investasi regional yang besar dan mewujudkan proyek-proyek infrastruktur dari “ambisi menjadi realisasi”.
Forum ini diselenggarakan pada saat yang sangat krusial bagi kawasan ini. Goncangan global yang terjadi belakangan ini, mulai dari fluktuasi harga energi dan penyesuaian rantai pasokan hingga peristiwa iklim ekstrem, telah memperlihatkan keterbatasan dari perencanaan infrastruktur yang bersifat incremental.
Dalam pidato pembukaannya, Indranee Rajah, Menteri di Kantor Perdana Menteri Singapura sekaligus Menteri Kedua Bidang Keuangan dan Pembangunan Nasional, mengatakan bahwa infrastruktur tidak lagi sekadar berkaitan dengan pembangunan dasar. “Infrastruktur kini menjadi semakin krusial,” ujar Menteri Indranee. “Di luar tujuan pembangunan dasar, jelas bahwa infrastruktur memainkan peran kunci dalam menjaga kepentingan strategis negara serta memastikan keamanan dan ketahanan ekonomi.”
Dia mendesak para pemimpin regional untuk tidak hanya mengambil langkah-langkah reaktif, sambil menekankan bahwa “bertindak dengan berani berarti mempersiapkan masa depan, bahkan di tengah ketidakpastian” dan bahwa negara-negara harus tetap “proaktif” dalam menghadapi peristiwa iklim yang merusak.
Menutup kesenjangan triliunan dolar
Skala tantangan ini sangat besar. Perkiraan terkini menunjukkan bahwa hingga tahun 2040, dunia membutuhkan investasi infrastruktur sebesar 106 triliun dolar AS, dengan Asia menyumbang dua pertiga dari kebutuhan tersebut. Meskipun kebutuhan ini sangat besar, masih terdapat kesenjangan yang signifikan; misalnya, IMF memperkirakan bahwa negara-negara berkembang di Asia membutuhkan 1,1 triliun dolar AS per tahun hanya untuk mitigasi perubahan iklim, namun investasi yang sebenarnya baru mencapai 333 miliar dolar AS.
Lavan Thiru, Direktur Eksekutif Infrastructure Asia, menekankan bahwa tujuan utama forum ini adalah untuk mengubah kebutuhan yang sangat besar tersebut menjadi peluang konkret yang layak didanai. Ia mengatakan bahwa tema tahun ini mencerminkan urgensi yang semakin mendesak akan kolaborasi yang tegas dan terkoordinasi antara sektor publik dan swasta guna mengubah peluang infrastruktur menjadi proyek-proyek yang layak diinvestasikan dan dapat dilaksanakan.
Ia juga mencatat bahwa kondisi global saat ini menuntut kemajuan yang tidak mengorbankan lingkungan: “Hari ini, kita berkumpul di tengah masa-masa yang penuh ketidakpastian… [Tema ini] mendorong kita untuk terus membangun perekonomian dan komunitas kita dengan cara yang tidak mengorbankan kesehatan planet kita, meskipun tantangan bertebaran di mana-mana”.
Peluang konkret: proyek senilai 16 miliar dolar AS
Forum ini berfungsi sebagai pasar langsung untuk pembangunan regional, yang menampilkan lebih dari 15 proyek yang akan datang dengan nilai total yang diperkirakan melebihi USD16 miliar. Proyek-proyek prioritas ini mencakup sektor-sektor penting, termasuk Proyek Kereta Bawah Tanah Metro Manila senilai USD2,95 miliar di Filipina dan Rencana Induk Kereta Api Perkotaan Hanoi di Vietnam. Di sektor energi terbarukan, proyek-proyek yang ditampilkan meliputi Sistem Penyimpanan Energi Baterai Madhya Pradesh di India dan inisiatif taman surya di Bangladesh. Segmen ekonomi sirkular menyoroti proyek-proyek pengolahan limbah menjadi energi, seperti proyek Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) di Sunter, Jakarta.
Untuk mendukung ambisi-ambisi tersebut, Infrastructure Asia mengumumkan empat Nota Kesepahaman (MoU) bersejarah dengan Kelompok Bank Dunia, Kelompok Pengembangan Infrastruktur Swasta (PIDG), serta lembaga-lembaga dari Indonesia dan Filipina. Perjanjian-perjanjian ini dirancang untuk meningkatkan kelayakan pendanaan proyek, bertukar praktik terbaik, dan membuka peluang mekanisme pembiayaan inovatif seperti pembiayaan campuran.
Menteri Indranee menyimpulkan bahwa meskipun rintangan yang dihadapi kini lebih besar dari sebelumnya, hal itu justru menjadi pendorong bagi kerja sama yang lebih erat: “Sangatlah penting bagi negara-negara di kawasan ini untuk mengambil langkah-langkah yang lebih berani guna memenuhi kebutuhan infrastruktur mereka, melalui kerja sama yang lebih erat antara sektor publik dan swasta”.
*tanahair.net adalah mitra media resmi Asia Infrastructure Forum 2026.
