Insentif ada, tantangan pun nyata bagi industri ramah lingkungan di luar negeri
oleh: Tom Baxter*
Pada Maret 2026, Rencana Lima Tahun ke-15 Tiongkok menetapkan target untuk membangun “sekitar 100 kawasan industri nol karbon tingkat nasional”, yaitu kawasan produksi industri dengan emisi karbon nol bersih atau mendekati nol. Hal ini menandai peningkatan dari apa yang sebelumnya merupakan serangkaian proyek percontohan di berbagai wilayah di seluruh negeri dan mengangkat kawasan-kawasan tersebut menjadi prioritas nasional.
Di Tiongkok, sebagai negara dengan sektor industri yang sangat besar, kawasan industri diperkirakan menyumbang hampir sepertiga dari total emisi negara tersebut, menurut organisasi nirlaba bidang energi RMI. Hal ini berarti target nol karbon dapat menjadi langkah penting dalam mempercepat dan memperdalam proses dekarbonisasi di Tiongkok, terutama di sektor-sektor yang sulit untuk mengurangi emisi seperti baja, semen, dan bahan kimia, yang sering kali terkonsentrasi di kawasan industri.
Seiring dengan semakin eratnya keterkaitan ekosistem industri Tiongkok dengan rantai pasokan industri global, sejumlah analis mempertanyakan apakah upaya Tiongkok dalam mengembangkan kawasan industri nol karbon di dalam negeri juga dapat meluas ke luar negeri. Menurut World Resources Institute (WRI), per tahun 2022, terdapat 159 kawasan industri Tiongkok di luar negeri yang tersebar di seluruh dunia. Jumlah tersebut terus bertambah, dengan kawasan industri baru yang sedang dikembangkan di Zimbabwe, Kenya, dan Indonesia.
Pelajaran apa yang dapat dipetik dunia dari kawasan industri nol karbon di Tiongkok? Dan, apakah ada potensi bagi perusahaan-perusahaan Tiongkok untuk membantu menyebarluaskan model ini ke negara-negara lain, di saat begitu banyak negara mitra Belt and Road Initiative (BRI) sedang gencar-gencarnya mengejar industrialisasi?
Kawasan industri nol bersih di Tiongkok
Sejarah kawasan industri rendah karbon dan nol karbon di Tiongkok dapat ditelusuri setidaknya hingga Rencana Lima Tahun ke-11 (2006–2010), ketika Tiongkok mulai membangun apa yang disebut “kawasan industri ekologi percontohan”. Beberapa peneliti menelusuri sejarahnya lebih jauh lagi hingga tahun 2001, ketika “kawasan industri ramah lingkungan” pertama – sebuah kompleks pengolahan gula dengan fitur ekonomi sirkular – didirikan di Provinsi Guangxi, Tiongkok barat daya.
Selama Rencana Lima Tahun ke-14 (2021–25), Tiongkok meluncurkan kerangka kebijakan iklim “1+N”, yang secara eksplisit mendorong pengembangan “kawasan industri hijau dan rendah karbon” serta “proyek percontohan emisi karbon mendekati nol”. Hal ini menandai “sistematisasi dan perluasan” pengurangan emisi, demikian dicatat dalam sebuah makalah oleh Liu Jingning dan Yang Li, peneliti dari lembaga think-tank lingkungan iGDP yang berbasis di Beijing. Pada tahun 2024, istilah “kawasan industri nol karbon” muncul dalam dokumen-dokumen pemerintah pusat, dan pada Maret 2026 istilah tersebut telah dimasukkan ke dalam Rencana Lima Tahun ke-15. Pada akhir tahun 2025, Komisi Pembangunan dan Reformasi Nasional Tiongkok (NDRC) menerbitkan daftar 52 kawasan industri nol karbon tingkat nasional yang akan dibangun sebelum tahun 2030.
Namun, meskipun prinsip dasar “kawasan industri nol karbon” sudah jelas, yakni bahwa kawasan tersebut harus memiliki emisi karbon nol bersih atau mendekati nol dari operasinya, para pembuat kebijakan Tiongkok belum memberikan definisi tunggal mengenai hal ini, termasuk dalam rencana lima tahun terbaru.
Dalam praktiknya, sebagaimana dicatat dalam laporan iGDP, kawasan industri nol karbon di Tiongkok telah berkembang ke arah yang sangat berbeda-beda di seluruh negeri, sesuai dengan kekuatan ekonomi dan prioritas kebijakan masing-masing provinsi. Salah satu tantangan utama saat ini adalah menyatukan standar serta sistem penghitungan dan sertifikasi karbon.
Kawasan industri Tiongkok di luar negeri
Kawasan industri dianggap oleh para ekonom dan pembuat kebijakan sebagai alat utama dalam pembangunan ekonomi di sebagian besar wilayah dunia. Bersama dengan “saudara” mereka, kawasan ekonomi khusus (KEK), kawasan industri membantu menarik investasi asing, memberikan insentif serta mengurangi risiko pertumbuhan industri dan bisnis, serta memperkuat rantai nilai lokal. Kawasan-kawasan ini telah menjadi elemen sentral dalam pertumbuhan ekonomi transformasional Tiongkok dengan memungkinkan dilakukannya eksperimen terhadap reformasi pasar di tempat-tempat seperti Shenzhen sejak awal tahun 1980-an, ketika reformasi dan pembukaan ekonomi dimulai. Kawasan industri dan KEK juga telah menjadi fitur penting dalam kebijakan ekonomi banyak negara berkembang.
Tiongkok merupakan lokasi terbesar di dunia untuk kawasan industri dan KEK. Menurut data dari RMI, hampir setengah dari 5.383 kawasan industri dan KEK di dunia berada di negara tersebut. Perusahaan-perusahaan Tiongkok juga semakin gencar berinvestasi di kawasan industri di luar negeri, dengan hampir setengahnya berlokasi di Asia Tenggara (45%), sedangkan sisanya sebagian besar berada di Afrika (28%) atau Eropa (25%), menurut laporan WRI.
Beberapa kawasan industri ini memiliki intensitas karbon yang sangat tinggi. Misalnya, kawasan industri peleburan nikel seperti Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) dan Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP), keduanya memiliki investasi yang signifikan dari perusahaan Tiongkok, Tsingshan, sangat bergantung pada pembangkit listrik tenaga batu bara untuk proses industri mereka yang padat energi. IWIP sendiri memiliki kapasitas pembangkit listrik tenaga batu bara sebesar 4,5 GW, yang sebagian besar diinvestasikan dan dioperasikan oleh perusahaan-perusahaan Tiongkok, menurut laporan dari Centre for Research on Energy and Clean Air dan Global Energy Monitor.
‘Go green’
Pemetaan kawasan industri di luar negeri yang ada oleh WRI menunjukkan bahwa sebagian besar kawasan tersebut berlokasi di daerah dengan sumber daya tenaga surya yang melimpah. Penelitian tersebut menyatakan bahwa terdapat potensi kapasitas tenaga surya fotovoltaik (PV) sebesar hampir 420 GW di kawasan-kawasan tersebut, serta kapasitas tenaga angin lebih dari 116 GW. Analisis oleh Jing Song, seorang peneliti di Program Energi Pusat Transisi Berkelanjutan WRI China, mencatat bahwa hal ini berpotensi mengurangi emisi karbon dioksida sebesar 340 juta metrik ton per tahun, setara dengan lebih dari total emisi tahunan Inggris pada tahun 2024.
Selain kelayakan teknis, perubahan dalam kebijakan perdagangan dan pembangunan global semakin mendorong pengembangan kawasan industri ramah lingkungan.
“Satu hal yang jelas adalah bahwa banyak negara berkembang ingin memanfaatkan keunggulan komparatif mereka untuk mendukung peningkatan industri. Mereka ingin beralih ke sektor-sektor dengan nilai tambah yang lebih tinggi, seperti produksi baterai, perakitan kendaraan listrik, dan sebagainya,” kata Yang Muyi, analis energi senior di lembaga think-tank Ember.
“Namun, akan sangat berisiko bagi investor Tiongkok untuk berinvestasi di sektor-sektor bernilai tinggi jika [mereka] masih bergantung pada fondasi berbasis bahan bakar fosil, seperti yang terjadi di banyak kawasan industri di luar negeri,” tambahnya. “Jadi, menurut saya, jika mereka ingin memindahkan rantai pasokan mereka ke luar negeri, mereka tentu ingin mengaitkannya dengan fondasi yang lebih ramah lingkungan.”
Sam Kimmins, direktur bidang energi di Climate Group, sependapat dengan hal ini. “Kemampuan untuk membuktikan klaim nol bersih dan penggunaan listrik terbarukan secara kredibel merupakan faktor yang semakin penting bagi perusahaan,” ujarnya kepada Dialogue Earth.
Kemampuan untuk melakukan hal tersebut dapat menjadi kunci untuk mengakses pasar dan memastikan kelangsungan operasi mereka di masa depan. Ia mencontohkan mekanisme penyesuaian batas karbon (carbon border adjustment mechanism/CBAM) Eropa sebagai salah satu contoh bagaimana aturan perdagangan baru mengubah insentif.
Kimmins mencatat bahwa regulasi seperti CBAM mewajibkan perusahaan untuk melaporkan emisi karbon mereka. Bagi perusahaan yang berorientasi ekspor, “jika Anda dapat beroperasi di kawasan pengembangan [industri] yang memungkinkan Anda memenuhi persyaratan tersebut hanya dengan lokasi [operasi Anda], itu merupakan keunggulan kompetitif yang sangat besar,” katanya kepada Dialogue Earth dalam sebuah konferensi pers di Singapura pada bulan Mei. Manfaat tersebut tidak hanya dirasakan oleh perusahaan, tambahnya, tetapi juga oleh kawasan pengembangan dan negara yang menjadi tuan rumahnya.
Jing Song dari WRI juga menyoroti komitmen Tiongkok untuk menghentikan pembangunan pembangkit listrik tenaga batu bara di luar negeri, serta Pedoman Pembangunan Hijau untuk Investasi Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional yang diterbitkan oleh Kementerian Perdagangan dan Kementerian Ekologi dan Lingkungan Hidup pada tahun 2021, sebagai insentif tambahan bagi kawasan industri di luar negeri untuk mengurangi emisi karbon mereka.
Selain itu, di tingkat provinsi, terdapat beberapa kebijakan terkait evaluasi kawasan industri di luar negeri. Sebagai contoh, Shandong, Guangdong, Hubei, dan Zhejiang semuanya memasukkan kinerja rendah karbon ke dalam penilaian tahunan terhadap kawasan industri di luar negeri yang diinvestasikan oleh perusahaan-perusahaan asal provinsi mereka, demikian disampaikan Jing Song kepada Dialogue Earth.
Jenis kawasan industri juga berperan penting. Tidak semua kawasan industri memiliki intensitas karbon setinggi kawasan peleburan nikel di Indonesia atau kawasan industri baja di Zimbabwe yang saat ini sedang dikembangkan. Kawasan industri yang berfokus pada manufaktur ringan dan perakitan, misalnya, jauh lebih mudah untuk dialiri listrik, asalkan sumber listriknya bersih, ujarnya.
“Dari sudut pandang dekarbonisasi, listrik merupakan ‘sasaran yang paling mudah dicapai’ dan paling dapat diperluas di seluruh kawasan industri Tiongkok di luar negeri,” kata Jing Song. Mengalihkan pembangkitan listrik ke sumber-sumber energi terbarukan dan rendah karbon “dapat menghasilkan pengurangan emisi yang signifikan dan langsung”.
Tantangan dan pelajaran yang dipetik
Memperkenalkan kawasan industri nol karbon ke dalam investasi luar negeri Tiongkok sama sekali tidaklah mudah. Ada banyak hambatan yang harus dihadapi.
Yang terpenting adalah ketersediaan energi bersih, yang bervariasi antar dan di dalam negara, serta bergantung pada sumber daya alam dan infrastruktur, seperti akses ke jaringan listrik, kata Yang dari Ember kepada Dialogue Earth. Masalah lain adalah akses ke lahan, terutama jika kawasan industri perlu mengembangkan sumber energi terbarukan mereka sendiri. Tenaga surya, khususnya, membutuhkan lahan yang luas, yang bisa sulit diperoleh kecuali difasilitasi dengan baik oleh pemerintah daerah, kata Yang.
Atap bangunan dapat menyediakan ruang yang cukup luas untuk pemasangan panel surya. Menurut penelitian WRI, kawasan industri Tiongkok yang sudah ada di luar negeri memiliki ruang atap yang cukup untuk memasang panel surya fotovoltaik (PV) dengan kapasitas lebih dari 2,5 GW. Indonesia, Kamboja, dan Vietnam teridentifikasi sebagai tiga negara teratas untuk kapasitas panel surya tersebut.
Yang juga menyoroti kurangnya dukungan yang dihadapi oleh perusahaan-perusahaan Tiongkok yang berinvestasi di luar negeri. Di dalam negeri, pemerintah provinsi, yang sering kali bersaing untuk menarik investasi, akan melakukan segala upaya untuk memfasilitasi investasi, termasuk di kawasan industri nol karbon. Namun, hal ini tidak selalu terjadi di negara-negara lain.
“Ketika mereka [perusahaan-perusahaan Tiongkok] berekspansi ke luar negeri, mereka harus mengurus semuanya sendiri. Mereka harus membangun kawasan industri, membangun jalan, membangun pelabuhan, dan memperhatikan masyarakat setempat,” kata Yang. Hal ini menyulitkan perusahaan-perusahaan tersebut untuk mengambil inisiatif dalam mendekarbonisasi operasional mereka.
Lalu, apa yang dapat dilakukan oleh pemerintah negara tuan rumah untuk lebih memfasilitasi kawasan industri rendah karbon dan nol karbon?
Salah satu pelajaran yang dapat mereka petik dari Tiongkok adalah memikirkan manfaat ekonomi dari kawasan industri rendah karbon dan nol karbon, alih-alih hanya melihat keuntungan per proyek, yang seringkali tidak cukup untuk membenarkan investasi tersebut, demikian saran Yang. Namun, memahami manfaat yang lebih luas dalam hal daya saing dan peningkatan industri, serta menjadikannya prioritas nasional, dapat membantu menyelaraskan para pemangku kepentingan yang diperlukan, seperti pemerintah daerah, bank, dan perusahaan.
Menurut Kimmins, meskipun pendekatan Tiongkok memang disesuaikan dengan konteksnya sendiri, “prinsip-prinsip desain seperti koordinasi, pembagian risiko, dan perizinan satu atap juga dapat diterapkan dalam ekonomi yang digerakkan oleh pasar”.
Jing Song mengingatkan bahwa, meskipun ada pelajaran yang dapat dipetik dari upaya dekarbonisasi kawasan industri di Tiongkok, hal tersebut “tidak dapat langsung ditiru” di luar negeri karena perbedaan status hukum dan struktur tata kelola kawasan industri Tiongkok yang berada di luar negeri.
“Namun, pengalaman yang cukup luas dari praktik di dalam negeri Tiongkok dapat menjadi acuan yang berharga,” katanya. Sebagai contoh, Panduan Evaluasi Taman Rendah Karbon Shenzhen, yang diterbitkan pada tahun 2018, memberikan skor lebih tinggi bagi taman-taman yang konsumsi energi terbarukannya mencapai lebih dari 15% dari total konsumsi energi.
Pada awal Juni, sekelompok peneliti dari lembaga think tank Indonesia, Institute for Essential Services Reform, mengunjungi Shanghai dan Suzhou untuk mempelajari bagaimana Tiongkok membangun ekosistem transisi energinya. Di sana, mereka mendapat penjelasan dari sebuah perusahaan panel surya bahwa pengembangan kawasan industri nol karbon memerlukan “pendekatan bertahap” dalam jangka waktu yang panjang.
Hal ini merupakan tantangan dalam konteks politik dan ekonomi apa pun. Namun, “tantangan tidak berarti tidak ada kemajuan,” kata Yang dari Ember. “Hal itu akan ditentukan oleh ada atau tidaknya langkah-langkah kebijakan atau keuangan yang serius untuk mengatasi tantangan tersebut dan mendorong kemajuan.”
*Artikel ini pertama kali diterbitkan di Dialogue Earth dalam bahasa Inggris dengan judul: Can China’s zero-carbon industrial parks go global?
Tom Baxter adalah manajer proyek untuk program global Tiongkok dan program pembelajaran Dialogue Earth, berbasis di London.
Foto banner: Turbin angin di kawasan industri rendah karbon di Sheyang, Provinsi Jiangsu. Kawasan industri diperkirakan menyumbang hampir sepertiga dari emisi Tiongkok, sehingga kawasan-kawasan semacam ini dapat menjadi langkah penting dalam mempercepat proses dekarbonisasi negara tersebut (Gambar: Xinhua / Alamy)
