Jakarta – Seiring meningkatnya ketidakpastian terkait pendanaan iklim internasional dan negara-negara maju yang kesulitan memenuhi komitmen yang telah lama diikrarkan, Tiongkok memposisikan kerja sama Selatan-Selatan sebagai mekanisme yang semakin penting untuk membantu negara-negara berkembang mewujudkan transisi energi mereka. Bagi Indonesia, salah satu mitra strategis terdekat Tiongkok di Asia Tenggara, hal ini berpotensi menghasilkan peningkatan investasi, transfer teknologi, dan kerja sama industri di bidang energi terbarukan.
Dalam pidato khusus yang disampaikan pada Indonesia Net-Zero Summit 2026 yang diselenggarakan oleh Foreign Policy Community of Indonesia pada Sabtu, 1 Agustus, Utusan Khusus Tiongkok untuk Perubahan Iklim, Liu Zhenmin, menyatakan bahwa kerja sama di antara negara-negara berkembang kini semakin penting seiring dengan meningkatnya tantangan yang dihadapi tata kelola iklim global.
“Kerja sama Utara-Selatan antara negara-negara maju dan berkembang merupakan inti dari sistem tata kelola iklim global, sementara kerja sama Selatan-Selatan di antara negara-negara berkembang berfungsi sebagai pelengkap yang berharga,” kata Liu, sambil mencatat bahwa berkurangnya komitmen pendanaan iklim dan melemahnya kepemimpinan politik dari negara-negara maju telah mempersulit upaya pemberian dukungan bagi negara-negara berkembang.
Tantangan pembangunan bersama
Liu mengatakan bahwa Indonesia dan Tiongkok berada dalam posisi yang unik karena kedua negara tersebut sedang berupaya melakukan industrialisasi sekaligus mengejar netralitas karbon—suatu tantangan yang sangat berbeda dari jalur historis yang ditempuh oleh negara-negara maju.
“Sebagai negara-negara berkembang utama… Tiongkok dan Indonesia telah bergabung dalam upaya mencapai puncak emisi karbon dan netralitas karbon… sebelum menyelesaikan proses industrialisasi,” katanya. “Tantangan yang kami hadapi sangat berbeda dengan yang dihadapi oleh negara-negara maju.”
Lintasan pembangunan bersama tersebut, menurutnya, memberikan landasan yang kokoh bagi kerja sama bilateral yang lebih mendalam, alih-alih hanya mengandalkan bantuan iklim tradisional antara Utara dan Selatan.
Dari bantuan menjadi kemitraan
Alih-alih menggambarkan Tiongkok sebagai donor konvensional, Liu justru menekankan kemitraan yang dibangun di sekitar investasi, teknologi, dan kerja sama industri.
Salah satu peluang yang segera terbuka adalah rencana ekspansi energi surya Indonesia yang ambisius. Liu menyambut baik program energi surya berkapasitas 100 gigawatt yang diusulkan Presiden Prabowo Subianto dan mengatakan bahwa Beijing mendorong perusahaan-perusahaan Tiongkok untuk ikut serta.
“Saya senang melihat bahwa program tenaga surya 100 gigawatt Presiden Prabowo mendapat sambutan yang baik dari masyarakat Indonesia,” katanya. “Pemerintah saya secara aktif mendorong perusahaan-perusahaan Tiongkok untuk bekerja sama dengan mitra-mitra Indonesia guna mewujudkan program ini.”
Pernyataan tersebut mengisyaratkan bahwa dukungan Tiongkok mungkin tidak hanya terbatas pada pembiayaan, tetapi juga mencakup kemitraan di bidang manufaktur, keahlian teknik, serta penerapan teknologi energi terbarukan.
Teknologi dan keuangan sebagai pendorong utama
Liu menyebut inovasi teknologi dan pembiayaan sebagai dua pendorong utama transisi energi global.
“Pembiayaan dan inovasi teknologi merupakan sumber dan pendorong utama transisi energi global,” katanya, seraya menyerukan kerja sama yang lebih erat dalam mengembangkan teknologi rendah karbon serta berbagi pengalaman praktis antar bangsa.
Ia juga mengakui bahwa bantuan iklim konvensional saja tidak akan cukup, seraya mendesak negara-negara untuk mengembangkan model investasi hijau baru sekaligus mendorong bank-bank pembangunan multilateral untuk menggalang aliran modal yang lebih besar bagi negara-negara berkembang.
Bagi Indonesia, yang membutuhkan ratusan miliar dolar AS untuk mewujudkan ambisi net-zero jangka panjangnya, diversifikasi sumber pendanaan dapat menjadi semakin penting seiring dengan keterbatasan pendanaan publik global untuk iklim.
Pelajaran dari proses transisi Tiongkok sendiri
Dalam diskusi panel selanjutnya, Li Zheng, Dekan Institut Perubahan Iklim dan Pembangunan Berkelanjutan di Universitas Tsinghua, menyatakan bahwa pencapaian Tiongkok di bidang energi terbarukan bukanlah hasil dari kebijakan jangka pendek, melainkan hasil dari perencanaan strategis selama puluhan tahun.
Kevin Zongzhe Li, peneliti di Asia Society Policy Institute’s Center for China Analysis, yang bertindak sebagai moderator dalam diskusi panel mengenai perjalanan pembangunan hijau Tiongkok, mengatakan bahwa pencapaian Tiongkok tersebut berasal dari “arah kebijakan selama beberapa dekade, investasi industri yang berkelanjutan, dan pembangunan kemampuan manufaktur dalam negeri yang terencana.”
Ia mencatat bahwa Tiongkok menambah kapasitas tenaga surya sebesar 315 GW, tenaga angin sebesar 119 GW, dan tenaga air sekitar 18 GW hanya pada tahun 2023 saja, sehingga kapasitas terpasang energi terbarukan mencapai lebih dari 1.800 GW. Pembangkitan listrik dari sumber energi terbarukan mencapai sekitar empat triliun kilowatt-jam—melebihi total konsumsi listrik tahunan gabungan dari 27 negara anggota Uni Eropa.
Dalam pidatonya, Liu menyoroti beberapa aspek transisi energi Tiongkok yang dapat menjadi pelajaran berharga bagi Indonesia dan negara-negara Global Selatan lainnya. Aspek-aspek tersebut meliputi integrasi tujuan iklim ke dalam perencanaan ekonomi nasional melalui kerangka kebijakan “1+N” Tiongkok, pengintegrasian pembangunan hijau ke dalam undang-undang jangka panjang, pembangunan sistem energi terbarukan terbesar di dunia, pengembangan rantai pasok manufaktur energi bersih yang komprehensif, penerapan kebijakan pengelolaan karbon secara nasional, serta pengoperasian sistem perdagangan emisi terbesar di dunia.
Kebijakan 1+N Tiongkok merupakan kerangka kerja yang dirancang untuk mencapai puncak emisi karbon dioksida sebelum tahun 2030 dan netralitas karbon sebelum tahun 2060.
Memperluas kerja sama Selatan-Selatan
Liu mengatakan bahwa Tiongkok telah membangun jaringan kerja sama internasional yang luas di bidang energi bersih, bekerja sama dengan lebih dari 100 negara dan wilayah.
Hingga Juni 2024, Tiongkok telah menandatangani 56 nota kesepahaman mengenai kerja sama Selatan-Selatan dalam bidang perubahan iklim dengan 43 negara berkembang, yang menunjukkan niat Beijing untuk melembagakan kemitraan iklim di seluruh dunia berkembang.
Bagi Indonesia, kerja sama semacam itu dapat mencakup penerapan energi terbarukan, pengembangan industri, transfer teknologi, pengembangan kapasitas, serta investasi dalam rantai pasok energi bersih.
Sebuah peluang strategis
Liu menutup pidatonya dengan menegaskan kembali kesediaan Tiongkok untuk mempererat kerja sama dengan Indonesia seiring upaya kedua negara dalam mewujudkan netralitas karbon.
“Tiongkok siap bekerja sama dengan Indonesia dan pihak-pihak lain untuk memberikan kontribusi yang lebih besar lagi dalam mewujudkan netralitas karbon global,” katanya.
Seiring dengan ketegangan geopolitik yang mengubah wajah kerja sama iklim global dan sumber-sumber pendanaan iklim tradisional yang menghadapi ketidakpastian yang semakin besar, kemitraan Tiongkok-Indonesia mungkin akan menjadi contoh yang semakin penting mengenai bagaimana kerja sama Selatan-Selatan berkembang—dari bantuan pembangunan menuju kolaborasi jangka panjang di bidang industri bersih, teknologi, dan transisi energi. (nsh)
Foto banner: Sekretariat FPCI
tanahair.net adalah media partner Indonesia Net-Zero Summit 2026
