Visi Indonesia 2030: Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Melalui Perpres Nilai Ekonomi Karbon

oleh: Eko Prasetyo

Perubahan iklim secara global telah menjadi perhatian utama seluruh dunia, termasuk Indonesia. Sebagai negara kepulauan dan banyaknya gunung api yang terletak pada sabuk api Pasifik, Indonesia menjadi negara yang sangat rentan bencana termasuk dampak negatif meningkatnya konsentrasi Gas Rumah Kaca (GRK) di atmosfer. Dengan demikian, potensi besar kekayaan alam yang dimiliki Indonesia semestinya dapat dimaksimalkan agar memiliki kontribusi positif dalam mengatasi perubahan dampak iklim. 

Salah satu peran yang telah diambil Pemerintah Indonesia adalah dengan mengesahkan Paris Agreement to the United Nation Framework Convention on Climate Change (Persetujuan Paris atas Konvensi Kerangka Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perubahan Iklim) yang diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 (selanjutnya disebut UU No. 16/2016).

Bersamaan dengan UU No. 16/2016 Pemerintah memiliki visi untuk menurunkan tingkat emisi GRK sampai dengan 29% secara independen dan sampai 41% dengan dukungan internasional pada tahun 2030 [1].

Demi mencapai target tersebut, Pemerintah Indonesia telah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Inventarisasi GRK Nasional. Selain itu, Pemerintah—melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan—juga menerbitkan regulasi untuk mengorganisir tata kerja dalam penyelenggaraan inventarisasi, monitoring, laporan dan verifikasi (MRV) GRK yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 18 Tahun 2015. Tugas tersebut kemudian didelegasikan kepada Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim.

Meskipun demikian, usaha Pemerintah dalam mengatasi perubahan iklim tersebut tampaknya belum banyak membuahkan hasil. Melesetnya usaha ini  tersebut bahkan juga dialami oleh seluruh dunia. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, hal  tersebut terjadi karena tidak memberikan harga pada polusi udara seperti emisi  karbondioksida. Menurutnya, diperlukan perubahan metodologi dalam  menetapkan harga dan mengatasi masalah harga karbon di pasar yang tidak berstandar [2].

Sehingga, pemerintah perlu menyiapkan dua Peraturan Presiden (Perpres), yakni perdagangan karbon (Nilai Ekonomi Karbon/NEK) atau carbon pricing dan tarif energi baru terbarukan (EBT) sebagai bentuk dukungan terhadap pembangunan ekonomi berbasis lingkungan supaya emisi karbon ke atmosfer bisa dikurangi. Kedua aturan tersebut diumumkan saat Menteri Keuangan Indonesia berbicara di Konferensi Iklim 2020 yang diadakan oleh Green Climate Fund (GCF) pada 14 Oktober 2020.

Urgensi

Secara normatif, Perpres tentang NEK diharapkan bisa menjadi payung hukum atas kekosongan hukum dalam menerapkan pasar karbon domestik. Sebab, dalam UU No. 16/2016 tentang Pengesahan Perjanjian Paris tidak dicantumkan materi tersebut. Terlebih, undang-undang yang sifatnya ratifikasi memiliki sifat mengikat antar negara yang melakukan perjanjian atau lebih pada pengikatan keluar, tidak bisa menjadi basis nasional sepanjang belum diatur peraturan yang menjelaskan tentang teknis penerapannya di Indonesia. Maka dari itu, hadirnya Perpres a quo diharapkan bisa menjadi basis legal sekaligus landasan operasional bekerjanya UU No. 16/2016.

Secara sosial, Perpres NEK juga merupakan upaya Pemerintah untuk mengikutsertakan pelaku usaha dalam mensukseskan program penurunan emisi sekaligus membebankan kewajiban untuk menurunkan emisi [3]. Dasarnya dimulai dari keterbatasan yang dimiliki negara dalam pendanaan NDC. Untuk tahun 2018-2030, Indonesia memerlukan sekitar US$19 miliar per tahun atau US$247 miliar. Sedangkan APBN hanya mampu menopang pendanaan sebesar US$5,8 miliar per tahun dan US$0,9 miliar per tahun dukungan pendanaan internasional. Dengan begitu perlu melibatkan aktor di luar negara, terutama pelaku usaha dalam penurunan emisi dan memiliki kewajiban menurunkan emisi. 

Pada tataran yang lebih jauh, urgensi secara sosial—di sisi yang lain—selain mengikutsertakan pelaku usaha dalam upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim sebagai upaya pemenuhan target penurunan emisi GRK, juga membawa manfaat untuk melindungi lingkungan, membawa investasi dengan teknologi “hijau”, serta bisa menjadi sumber pendapatan bagi negara. 

Perlu kajian mendalam

Meskipun Perpres tersebut memiliki urgensi dan dianggap dapat membawa manfaat, namun hal tersebut masih terbatas pada ius constituendum atau hukum yang dicita-citakan. Sebab, Perpres tersebut masih belum terbit, melainkan sebatas Rancangan Peraturan Presiden (Ranperpres). Dokumen terakhir yang bisa diakses adalah Draft Penyempurnaan 1 Ranperpres tentang NEK tanggal 19 November 2020. Selain itu, keterangan terakhir yang disampaikan ke publik terkait Ranperpres tersebut adalah keterangan yang disampaikan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya yang pada pokoknya mengatakan Draf Perpres sudah dalam tahap finalisasi [4].

Mengingat Perpres tersebut masih dalam taraf finalisasi, diperlukan peninjauan kembali terkait dengan substansi atau materi muatan dalam Perpres tersebut. Tentunya materi muatan tidak hanya harus ditinjau berdasarkan aspek normatif saja atau dalam konteks ini adalah keserasian antar peraturan perundang-undangan, melainkan juga dengan konteks sosial dan konteks kebijakan antar lembaga.

Dari segi politik, Pemerintah harus memiliki keinginan (political will) untuk menerapkan kebijakan nilai ekonomi karbon dalam rangka menurunkan tingkat emisi GRK. Keinginan ini harus terintegrasi setidaknya dalam beberapa hal. Pertama, diperlukan konsistensi pengaturan dalam berbagai materi muatan peraturan perundang-undangan, baik di tingkat undang-undang hingga peraturan daerah. Kedua, karena kebijakan ini bersifat multisektoral, bahkan Ranperpres disebutkan secara eksplisit kementerian apa saja yang berperan dalam pengurangan emisi GRK, maka dibutuhkan sinkronisasi antar kementerian dalam rencana kebijakannya, agar tidak terjadi tumpang tindih bahkan bersifat kontraproduktif dengan tujuan pencapaian pengurangan emisi GRK [5].

Dari segi kebijakan, rencana penurunan emisi GRK—selain dimaksudkan untuk menunjang pertumbuhan ekonomi—harus sejalan dengan misi pengentasan kemiskinan atau tetap memprioritaskan kesejahteraan masyarakat. Sebab, kebijakan nilai ekonomi karbon erat kaitannya dengan kerjasama antara pelaku usaha dengan pemerintah. Sehingga, kebijakan juga harus menyasar pada pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat [6]. Selain itu, Pemerintah perlu menjaga konsistensi aksi dengan menjadikan pengurangan emisi GRK sebagai pendekatan baru dalam pembangunan.

Pada tataran konseptual, penentuan baseline memerlukan kajian secara komprehensif per-sektornya. Hal yang perlu dikedepankan adalah penentuan pengurangan emisi nasional (national emissions reduction) yang tidak  hanya mengikuti tren melainkan dibutuhkan simulasi jangka panjang dengan fungsi objektif (objective function) yang jelas. Dengan begitu, visi 2030 Indonesia yang hendak menurunkan tingkat emisi GRK sampai 41% bisa terkonsep dengan jelas dan berjalan dengan optimal.

Catatan: 

[1] Pasal 1 angka 1 dan Pasal 2 ayat (1) Draft Penyempurnaan 1, 19 November 2020, Rancangan Peraturan Presiden tentang Instrumen Nilai Ekonomi Karbon Untuk Pencapaian Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Karbon dalam Pembangunan.

[2] Cantika Adinda Putri, “Ide Besar Sri Mulyani Tangani Emisi Karbon di Dunia”, https://www.cnbcindonesia.com/news/20210630201737-4-257238/ide-besar-sri-mulyani-tangani-emisi-karbon-di-dunia. Akses pada Senin, 9 Agustus 2021, pukul 3.04 WIB.

[3] Lusia Arumingtyas, “Pemerintah Susun Aturan Nilai Ekonomi Karbon, Berikkut Masukan Mereka”, https://www.mongabay.co.id/2020/11/07/pemerintah-susun-aturan-nilai-ekonomi-karbon-berikut-masukan-mereka/. Akses pada Senin, 9 Agustus 2021, pukul 3.18 WIB. 

[4] Anisatul Umah, “Tekan Emisi, Pemerintah Siapkan Aturan Nilai Ekonomi Karbon”, https://www.cnbcindonesia.com/news/20210318143115-4-231144/tekan-emisi-pemerintah-siapkan-aturan-nilai-ekonomi-karbon. Akses pada Senin, 9 Agustus 2021, pukul 3.36 WIB. 

[5] Pasal 13 ayat (2) Draft Penyempurnaan 1, 19 November 2020, Rancangan Peraturan Presiden tentang Instrumen Nilai Ekonomi Karbon Untuk Pencapaian Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Karbon dalam Pembangunan.

[6] Ditafsirkan dari Pasal 30 ayat (1) Draft Penyempurnaan 1, 19 November 2020, Rancangan Peraturan Presiden tentang Instrumen Nilai Ekonomi Karbon Untuk Pencapaian Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Karbon dalam Pembangunan.

Like this article? share it

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on telegram
Share on google
Share on whatsapp
Share on email
Share on facebook

More Post

Receive the latest news

Subscribe To Our Weekly Newsletter

Get notified about new articles