Jakarta – PT Pertamina Geothermal Energy Tbk (PGEO) menyoroti kekayaan cadangan panas bumi yang melimpah berpotensi membawa Indonesia menjadi pemain utama dalam bisnis hidrogen global.
Direktur Utama PGEO, Julfi Hadi, mengatakan penting bagi pemerintah untuk memberi dukungan ekstra untuk menggenjot pemanfaatan hidrogen, termasuk pengalihan alokasi subsidi dari energi fosil untuk fasilitasi produksi hidrogen hijau, keringanan pajak dan subsidi harga.
“Dengan mengoptimalkan potensi panas bumi di luar Jawa dan Sumatera, produksi hidrogen hijau bisa menjadi lebih ekonomis, terutama karena biaya transportasi listrik menjadi pertimbangan utama dalam pengembangan hidrogen,” ungkap Julfi dalam sesi webinar DETalk bertema Status and Trends of Hydrogen Economy: Indonesia Prespectives and Experience, awal April.
Selain itu, menurutnya dukungan dukungan regulasi, termasuk regulasi ekspor dan standar produksi juga penting.
Saat ini, PGE berada dalam tahap pilot project pengembangan hidrogen hijau. Perusahaan ini tengah menjajaki berbagai kerjasama untuk mencari pasar hidrogen. Dalam kolaborasi dengan beberapa perusahaan, termasuk Keppel, Chevron, dan Tepco Jepang, PGE berharap dapat menghasilkan hingga 320 ton hidrogen per hari atau setara dengan 110 ktpa (kiloton per tahun).
Target tersebut dapat dicapai PGE, dengan catatan kapasitas produksi panas bumi sebesar lebih dari 1,5 gigawatt (GW) dalam waktu 5-10 tahun mendatang. Saat ini kapasitas panas bumi PGE baru mencapai 672 megawatt (MW).
Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Chrisnawan Anditya, pemerintah telah menetapkan peta jalan khusus untuk mengembangkan pasar hidrogen dalam negeri.
Menurutnya, saat ini, penggunaan hidrogen di Indonesia masih didominasi oleh sektor industri, terutama sebagai bahan baku pupuk. Namun, pemerintah juga tengah merencanakan penggunaan hidrogen dalam sektor transportasi, termasuk bus, kendaraan angkutan berat, dan perkeretaapian. (Hartatik)
