Jakarta – Indonesia sebagai Ketua ASEAN pada 2023, dapat melibatkan peran masyarakat sipil dalam meningkatkan relevansi ASEAN di berbagai aspek yang selaras dengan tantangan pembangunan global, termasuk meningkatkan ambisi target iklim kawasan, pengembangan energi terbarukan dan pembangunan yang berkelanjutan, kata pegiat isu lingkungan.
“Tidak hanya itu, Indonesia juga bisa membangun upaya bersama bersama dalam memperkuat resiliensi menghadapi berbagai ancaman dan dampak perubahan iklim melalui pembangunan berkelanjutan,” ujar Direktur Eksekutif IESR, Fabby Tumiwa, pada diskusi publik “Making Energy Green and Low Carbon to Support Sustainable Growth: Advancing the Role of Civil Society in Southeast Asia Energy Transition During Indonesia ASEAN Chairmanship 2023”, minggu lalu.
Setelah purna dengan agenda transisi energi di G20, Indonesia mendorong kerja sama negara-negara ASEAN melakukan transisi energi yang selaras dengan target Persetujuan Paris. Tidak hanya itu, Indonesia juga bisa membangun upaya bersama dalam memperkuat resiliensi menghadapi berbagai ancaman dan dampak perubahan iklim melalui pembangunan berkelanjutan.
Menurut Fabby, Indonesia dapat memainkan peranannya sebagai Ketua ASEAN untuk memberi ruang kepada masyarakat sipil terlibat dalam proses agenda keketuaannya di tahun 2023, khususnya untuk isu energi dan iklim. ASEAN sendiri, lanjutnya, telah memiliki Kelompok Kerja ASEAN untuk Perubahan Iklim (ASEAN Working Group on Climate Change/AWGCC) and ASEAN Working Group on Forest and Climate Change (AWGFCC) serta ASEAN Energy Cooperation.
Namun untuk mencapai target mitigasi iklim dan pengembangan energi terbarukan dibutuhkan upaya ekstra dan kerja sama antara kelompok kerja, serta kolaborasi dengan organisasi masyarakat sipil dan komunitas lintas negara agar dapat meningkatkan kontribusi mereka di kawasan.
Sebagai salah satu organisasi regional yang diproyeksikan mengalami pertumbuhan ekonomi 4,7 persen di tahun 2023 di tengah permintaan global yang melemah, ASEAN menjadi kawasan yang menjanjikan untuk berinvestasi, khususnya di sektor energi terbarukan.
Pertumbuhan ekonomi di kawasan ASEAN perlu selaras dengan komitmen menurunkan emisi gas rumah kaca sesuai dengan Persetujuan Paris. ASEAN sendiri mempunyai target untuk mengejar 23 persen bauran energi terbarukan pada 2025.
Dalam kesempatan yang sama, Koordinator Proyek Diplomasi Iklim IESR, Arief Rosadi, menyampaikan bahwa hingga saat ini, ASEAN tidak memiliki jalur formal bagi masyarakat sipil untuk menyampaikan aspirasi, khususnya untuk isu iklim dan energi. Untuk itu, Indonesia perlu memimpin ASEAN agar menyediakan ruang dialog yang inklusif dan konstruktif bagi masyarakat sipil dalam proses pengambilan keputusan di regional.
“Langkah nyata yang dapat dilakukan sekarang adalah meningkatkan intensitas komunikasi antar masyarakat sipil di kawasan, untuk berbagi informasi serta perkembangan terbaru di masing-masing negara terkait isu energi dan iklim. Hal ini bertujuan untuk memperkokoh, solidaritas dan rasa kepemilikan terhadap ASEAN sebagai kawasan bersama,” ungkap Arief. (Hartatik)
