Jakarta – Pemerintah membentuk Komite Pelaksana Program Energi Nuklir (KP2EN) untuk memperkuat langkah strategis menuju penggunaan energi nuklir menurut Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional (DEN), Andi Nusa Putra.
Dikatakannya, komite ini akan menjadi pilar utama dalam memastikan target operasionalisasi Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) pada 2032 dapat tercapai, sekaligus mendukung transisi energi Indonesia menuju emisi nol bersih pada 2060.
“Pembentukan KP2EN ini menjadi bukti bahwa pemerintah serius menjadikan nuklir sebagai bagian dari bauran energi baru terbarukan (EBT). Komite ini akan berperan dalam mengoordinasikan implementasi PLTN mulai dari tahap perencanaan hingga operasional,” katanya dalam keterangan tertulis, Selasa, 3 Desember.
Pemerintah memandang energi nuklir sebagai solusi jangka panjang yang tidak hanya ramah lingkungan tetapi juga ekonomis. Pada tahap awal, pemerintah merencanakan pembangunan PLTN dengan kapasitas terpasang antara 250 hingga 500 megawatt (MW). Pembangkit ini akan berfungsi sebagai pilot project sebelum pengembangan kapasitas yang lebih besar di masa depan.
“Dengan menggunakan PLTN, biaya produksi listrik diharapkan lebih kompetitif dibandingkan dengan pembangkit berbasis fosil. Selain itu, ini sejalan dengan upaya kita mencapai bauran energi EBT sebesar 23 persen pada 2025,” kata Andi.
Untuk mendukung pelaksanaan program ini, DEN telah merancang draf Peraturan Presiden (Perpres) tentang KP2EN yang akan menjadi payung hukum pengembangan PLTN. Proses finalisasi regulasi ini diharapkan selesai dalam waktu dekat.
Kepala Sub-Direktorat Teknologi Energi, Rudi Santoso, mengatakan bahwa edukasi publik merupakan bagian penting dalam membangun kepercayaan terhadap teknologi nuklir. “Kami akan mengintensifkan sosialisasi melalui berbagai forum, baik di tingkat nasional maupun daerah. Kami ingin masyarakat memahami bahwa nuklir adalah teknologi yang aman dan telah terbukti di banyak negara maju,” ujar Rudi.
Pemerintah mempertimbangkan kerja sama dengan mitra internasional sebagai salah satu opsi untuk mengatasi tantangan dalam implementasi PLTN, terutama terkait teknologi dan pendanaan. “Kami sedang menjajaki kerja sama dengan negara-negara yang memiliki keunggulan di bidang energi nuklir, seperti Korea Selatan dan Jepang. Kolaborasi ini akan mencakup transfer teknologi dan investasi untuk mendukung pembangunan PLTN,” tambah Rudi. (Hartatik)
