Jakarta – Indonesia tengah menghadapi lonjakan dini dan tajam dalam kasus kebakaran hutan dan lahan, dengan puluhan ribu hektar lahan terbakar pada tiga bulan pertama tahun 2026, sehingga memicu kekhawatiran mengenai kemampuan negara ini untuk memenuhi komitmen iklimnya.
Kelompok lingkungan MADANI Berkelanjutan pada Rabu, 22 April, menginformasikan bahwa total luas area yang terbakar telah mencapai 71.000 hektar antara Januari dan Maret, meningkat tajam dari hanya 4.100 hektar pada periode yang sama tahun lalu. Sekitar 94% dari area yang terbakar merupakan lahan yang baru terdampak, yang menandakan dampak lingkungan yang semakin meluas.
Peningkatan ini terjadi menjelang musim kemarau, yang menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) berpotensi datang lebih awal, berlangsung lebih lama, dan diperparah oleh fenomena El Niño dengan intensitas lemah hingga sedang pada akhir tahun ini.
“Meningkatnya angka kebakaran di awal tahun ini sangat mengkhawatirkan,” kata Nadia Hadad, Direktur Eksekutif MADANI Berkelanjutan, sambil memperingatkan bahwa memburuknya kondisi iklim dapat semakin mempercepat terjadinya kebakaran.
Kalimantan Barat mencatat luas lahan terbakar terbesar, yaitu 23.850 hektar, disusul oleh Riau dengan 16.670 hektar, dengan peningkatan tajam yang terjadi pada bulan Maret.
Salah satu masalah utama adalah luasnya kebakaran di lahan gambut yang menyimpan cadangan karbon dalam jumlah besar. Analisis menunjukkan bahwa 65,1% dari luas area yang terbakar, atau setara dengan 43.900 hektar, terjadi di ekosistem gambut, yang berisiko memicu emisi karbon dalam skala besar. Hal ini secara langsung mengancam target Indonesia untuk mencapai status penyerap karbon bersih di sektor Hutan dan Penggunaan Lahan Lainnya (FOLU) pada tahun 2030.
Yang perlu diperhatikan, lebih dari separuh lahan yang terbakar—sekitar 36.000 hektar—terletak di dalam kawasan yang ditetapkan dalam rencana operasional FOLU Net Sink, yang mengindikasikan bahwa kerangka kerja iklim yang ada saat ini mungkin belum memberikan perlindungan yang memadai.
Laporan tersebut juga menyoroti tantangan tata kelola. Lebih dari 52% dari luas area yang terbakar tumpang tindih dengan kawasan konsesi berizin, dengan perkebunan kelapa sawit mencakup porsi terbesar, yaitu 19.000 hektar. Temuan tersebut menunjukkan bahwa praktik pengelolaan lahan di dalam kawasan konsesi tetap menjadi faktor utama yang memicu risiko kebakaran.
Sementara itu, hampir setengah dari luas lahan yang terbakar terletak di dalam zona moratorium hutan Indonesia, sehingga memunculkan pertanyaan mengenai efektivitas kebijakan tersebut. Kebakaran juga terdeteksi di kawasan-kawasan penting bagi keanekaragaman hayati, yang semakin mengancam ekosistem-ekosistem krusial.
Fadli Ahmad Naufal, seorang spesialis GIS di MADANI Berkelanjutan, mengatakan bahwa berulangnya kebakaran di kawasan lindung dan kawasan yang diatur seharusnya menjadi peringatan bagi pihak berwenang.
“Dengan ancaman kemarau panjang ke depan, peristiwa ini harus jadi alarm bagi Kemenhut selaku pemegang kelola atas area tersebut,” katanya.
Kelompok tersebut mendesak pemerintah untuk memperketat penegakan hukum terhadap perusahaan-perusahaan yang beroperasi di kawasan rawan kebakaran, memperketat penerapan moratorium hutan, serta mempercepat upaya restorasi lahan gambut.
“Karhutla di awal tahun ini menjadi alarm keras bagi kita semua. Jika Indonesia serius dengan komitmen iklimnya, pencegahan karhutla bukan lagi pilihan, melainkan keharusan yang tidak bisa ditunda,” kata Nadia. (nsh)
Foto banner: Pemadaman karhutla. Sumber: BRGM
