Jakarta — Kementerian Kehutanan kembali menegaskan komitmennya untuk memperluas upaya mitigasi perubahan iklim dan mengembangkan pasar karbon berintegritas tinggi selama Ecosperity Week 2026 dan GenZero Climate Summit di Singapura, di mana kementerian tersebut juga menandatangani perjanjian kerja sama REDD+ dengan Program Lingkungan PBB.
Kementerian Kehutanan menyatakan pada Jumat, 22 Mei, bahwa partisipasinya dalam forum-forum tersebut mencerminkan upaya untuk memperkuat kerja sama internasional di bidang investasi hijau dan pembiayaan karbon, seiring dengan berkumpulnya pemerintah, lembaga keuangan, dan pelaku usaha untuk mempercepat transisi menuju ekonomi berkelanjutan.
Di sela-sela acara, Indonesia dan UNEP menandatangani perjanjian pelaksanaan mengenai Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan (REDD+), sebagai tindak lanjut dari nota kesepahaman tahun 2024. Perjanjian ini diharapkan dapat mendukung pembiayaan berbasis hasil, kesiapan pasar karbon, serta implementasi Pasal 6 Perjanjian Paris.
Para pejabat menyatakan bahwa Indonesia sedang memasuki “babak baru” dalam pasar karbon, didukung oleh reformasi regulasi yang bertujuan menyederhanakan penerbitan kredit karbon dan memperkuat integritas. Peraturan kehutanan baru yang diterbitkan pada tahun 2026 dirancang untuk mempermudah proses sambil tetap mematuhi standar internasional, termasuk langkah-langkah perlindungan terhadap keanekaragaman hayati, partisipasi masyarakat, dan pelaporan emisi.
Pemerintah juga membuka peluang investasi yang lebih luas di sektor kehutanan, termasuk program restorasi skala besar dan pengurangan emisi, sebagai bagian dari komitmen iklimnya.
Kementerian Kehutanan menambahkan bahwa kerja sama yang lebih erat dengan mitra internasional akan menjadi kunci dalam mewujudkan target FOLU Net Sink 2030 dan Kontribusi yang Ditentukan Secara Nasional (NDC) Indonesia, sekaligus memastikan bahwa pasar karbon memberikan manfaat yang nyata bagi iklim dan masyarakat. (nsh)
Foto banner: Kementerian Kehutanan
