Indonesia tuan rumah G20 tahun 2022 dan kebijakan lingkungan

oleh Fadiyah Alaidrus

Dalam rangka menyambut The Group of Twenty (G20) Tahun 2022, Indonesia mulai mempersiapkan diri sebagai tuan rumah. Sejumlah persiapan telah dilakukan, mulai dari pembentukan panitia oleh Presiden Joko Widodo, pembagian tugas, hingga pembangunan kerjasama dengan sejumlah universitas. 

Terlepas dari semua persiapan teknis untuk acara tersebut, semua negara yang terlibat dalam G20, termasuk Indonesia, memiliki tanggungjawab yang lebih besar dari itu, yakni menjalankan komitmennya. Komitmen tersebut dideklarasikan dalam pertemuan G20 pada 21 November 2020, di Riyadh, Arab Saudi. Beberapa poin yang tertuang dalam deklarasi tersebut berkaitan dengan penanganan masalah lingkungan, seperti perubahan iklim, hilangnya keanekaragaman hayati, hingga menjalankan kewajiban setiap negara yang telah tertuang dalam Perjanjian Paris atau Paris Agreement. Indonesia telah meratifikasi Perjanjian Paris dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2016. 

Salah satu komitmen Pemerintah Indonesia adalah untuk mengurangi 29 persen dari emisi gas rumah kaca (GRK) pada tahun 2030 dengan usaha sendiri terdiri dari sektor kehutanan (17.2%), energi (11%), pertanian (0.32%), industri (0.10%), dan limbah (0.38%). Indonesia juga menjadi satu-satunya negara yang secara tegas menyampaikan tak mau untuk meningkatkan ambisi target pemotongan emisinya karena tak ingin “mengorbankan” ekonomi.

Namun, bagaimana ketercapaian Indonesia sejauh ini?

Indonesia masuk dalam daftar 10 besar negara yang berkontribusi emisi CO2 terbanyak di dunia pada 2018. Indonesia telah meningkatkan GRK sebanyak 140% sejak 1990 hingga 2017. Dengan itu, berdasarkan analisis dari Climate Transparency, target pemotongan Indonesia terhitung masih sangat rendah dan tak sejalan dengan target global untuk menurunkan suhu sebesar 1.5°C. 

Sejak tahun 2015, Indonesia memang mengalami penurunan emisi GRK. Angka penurunannya terus meningkat hingga 2020. Sementara di sisi lain, penurunan yang ada masih belum mampu mencapai target penurunan yang telah ditentukan. Hingga 2020, Indonesia baru mencapai penurunan emisi GRK sebesar 11,5 persen. Meskipun demikian, pemerintah tetap optimis untuk mencapai targetnya.

“Seluruh sektor harus makin meningkatkan penurunan emisi Gas Rumah Kaca menuju tahun 2050. Selain itu, diharapkan pada tahun 2050 dapat tercapai ketahanan iklim melalui jalur sektoral dan kewilayahan,” jelas Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya pada Rabu (24/3/2021).

Berdasarkan data KLHK, salah satu sektor yang berkontribusi besar untuk penurunan emisi GRK adalah sektor kehutanan. Angka deforestasi turun 75,03 persen pada tahun 2019-2020, yakni menjadi 115,46 ribu ha. Sementara, pada periode 2018-2019, angka deforestasi mencapai 462,46 ribu ha.

“Penurunan 75% laju deforestasi selama periode 2019/2020 ini merupakan bukti, bukan persepsi. Inilah hasil kerja keras kita bersama hingga laju deforestasi bisa diturunkan pada titik terendah sepanjang sejarah,” kata Plt. Direktur Jenderal PKTL Ruandha Agung Sugardiman pada Rabu (3/3/21).

Sektor energi, sebagai sektor penyumbang emisi GRK paling tinggi di Indonesia, juga berhasil menurunkan angkanya.  Sektor energi dan sektor lahan setidaknya menyumbang lebih dari 90 % dari total emisi yang ada di Indonesia. Mayoritas dari energi di Indonesia sendiri masih berasal dari bahan bakar minyak dan batu bara.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arifin Tasrif, yang juga Ketua Harian Dewan Energi Nasional (DEN), menyampaikan bahwa Indonesia tetap berambisi untuk mencapai target pengurangan emisi dari sektor energi. Hal tersebut ia sampaikan pasca Sidang Paripurna DEN di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (20/04/2021).

“Saat ini, terkait dengan target-target pengurangan emisi, maka Indonesia perlu mengantisipasinya untuk bisa mendorong pemanfaatan sumber-sumber energi baru terbarukan sebagai bauran energi nasional kita untuk mengurangi emisi,” ujar Arifin.

Arifin juga menyampaikan bahwa Indonesia telah memiliki sejumlah perkembangan kebijakan dalam rangka mendukung proyek-proyek hijau dan energi terbarukan. Salah satu rencana yang disiapkannya adalah peralihan dari pembangkit batubara, sebagai energi kotor, ke pembangkit yang lebih bersih.

“Indonesia juga secara aktif, responsif, dan inklusif mengembangkan kebijakan pembangunan rendah karbon dan ketahanan iklim selagi juga memulihkan ekonomi dari dampak pandemi global,” ujarnya.

Kebijakan yang Kontradiktif

Dalam Catatan ICEL Memperingati 5 Tahun Selepas Menerbitkan Paris Agreement: Refleksi Singkat Arah Kebijakan Perubahan Iklim Indonesia, Indonesia memang telah mengeluarkan sejumlah kebijakan untuk menekan angka emisi GRK. Untuk sektor kehutanan, salah satu praktik baik yang dilakukan adalah mendirikan Badan Restorasi Gambut (BRG) yang bertugas mengkoordinasikan dan memfasilitasi restorasi gambut pada 2016. 

Kemudian, terdapat penerbitan Peraturan Menteri No. P.83/2016 tentang Perhutanan Sosial. Tujuannya, untuk memberikan akses kelola hutan kepada masyarakat. Presiden juga menerbitkan Moratorium Sawit yang mana telah menunda penerbitan izin baru perkebunan sawit, serta memandatkan untuk mengevaluasi izin perusahaan sawit. 

“Sedangkan, upaya di sektor energi tidak terlalu ambisius melainkan paling banyak terjadi inkonsistensi dalam upaya kontribusi pelaksanaan NDC,” tertulis dalam catatan ICEL.

Di sisi lain, Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Indonesia juga menerbitkan sejumlah regulasi selama beberapa tahun ke belakang yang justru mendapatkan banyak kecaman karena dampak negatifnya terhadap lingkungan. Beberapa aturan di antaranya adalah revisi UU Minerba dan Omnibus Law yang ditolak dalam aksi terbesar selama dalam 20 tahun terakhir di Indonesia.

Omnibus Law merupakan salah satu aturan yang dibuat untuk mempermudah perizinan dan meningkatkan investasi di Indonesia. Terdapat beberapa poin aturan dari UU No. 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang dihapus dalam Omnibus Law, termasuk analisis dampak lingkungan (Amdal) yang saat ini hanya diperuntukkan bagi proyek berpotensi tinggi. Masyarakat juga tak lagi bisa mengajukan keberatan apabila terdapat Amdal yang diterbitkan.

Omnibus Law disahkan pada 2020. Greenpeace menilai bahwa Omnibus Law justru akan memperburuk krisis iklim yang ada. Pasalnya, Omnibus Law akan memberikan kemudahan bagi perusahaan batubara.  

“Akan sangat sulit bagi Indonesia untuk memenuhi komitmen terhadap Perjanjian Paris. Belum lagi menghitung bahwa investasi-investasi  tersebut diikuti dengan konflik ekonomi, sosial, dan lahan dengan masyarakat sekitar,” ungkap Jasmine Puteri, Juru Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia.

UU Minerba juga disahkan pada 2020. UU Minerba mengubah beberapa aturan, antara lain memindahkan kewenangan pemberian izin pertambangan ke pemerintah pusat, hingga menjamin perpanjangan izin tambang tanpa evaluasi
“Dengan sejumlah kebijakan yang ada saat ini, emisi diperkirakan akan terus naik hingga tahun 2030,” tertulis dalam Laporan Climate Transparency Tahun 2020 pada pembahasan mengenai Indonesia.

Like this article? share it

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on telegram
Share on google
Share on whatsapp
Share on email
Share on facebook

More Post

Receive the latest news

Subscribe To Our Weekly Newsletter

Get notified about new articles