Jakarta – Indonesia akan menjadi tuan rumah penyelenggaraan Asia Land Forum (ALF) atau Forum Agraria se-Asia pada 17-21 Februari 2025. Acara ini akan dihadiri lebih dari 500 peserta dari 14 negara Asia Tenggara, Asia Tengah, dan Asia Selatan, termasuk perwakilan pemerintah serta organisasi masyarakat sipil, menurut ALF dalam siaran pers Jumat, 14 Februari.
Terpilihnya Indonesia sebagai tuan rumah mencerminkan kepercayaan masyarakat Asia terhadap gerakan masyarakat sipil di negara ini. Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) berharap Indonesia dapat menjadi contoh dalam mempercepat reforma agraria, pembangunan desa, dan koperasi rakyat untuk mencapai kedaulatan pangan dan pengentasan kemiskinan.
Forum ini akan diawali dengan kunjungan komunitas ke tiga lokasi konflik agraria: Kasepuhan Jamrud di Lebak, Banten; Desa Gunung Anten, yang telah mengalami konflik agraria selama 32 tahun; dan Desa Sukaslamet, Indramayu, episentrum konflik agraria yang berhadapan dengan Perum Perhutani.
Sekretaris Jenderal KPA, Dewi Kartika, menyatakan bahwa ALF 2025 menjadi momentum penting bagi gerakan reforma agraria untuk menuntut komitmen politik dari pemerintahan baru guna mempercepat redistribusi tanah dan penyelesaian konflik agraria. Forum ini juga menyoroti perlunya reforma agraria berbasis inisiatif masyarakat (bottom-up process, people-led initiative) untuk memastikan hak rakyat atas tanah lebih terjamin.
Pemerintah Indonesia di bawah Presiden Prabowo telah menetapkan reforma agraria sebagai strategi utama dalam mewujudkan swasembada pangan, pemerataan ekonomi, pemberantasan kemiskinan, dan pembangunan pedesaan. Kebijakan ini juga mencakup peningkatan kesejahteraan petani serta perlindungan lingkungan melalui pendekatan tata kelola pertanahan yang lebih adil.
ALF 2025 menjadi wadah bagi gerakan agraria se-Asia untuk menegaskan komitmen politik dalam redistribusi tanah dan perlindungan hak atas tanah bagi kelompok rentan, termasuk perempuan dan masyarakat adat. Dengan tema “Menjamin Hak Atas Tanah untuk Masa Depan yang Adil dan Berkelanjutan,” forum ini akan membahas empat topik utama: reforma agraria, konflik agraria, perlindungan pembela hak atas tanah dan lingkungan, serta hak perempuan atas tanah dalam konteks perubahan iklim.
Koordinator International Land Coalition (ILC) Asia, Anu Verma, menekankan bahwa perburuan sumber daya di Asia, termasuk Indonesia, telah meningkatkan investasi tanah yang sering kali merugikan masyarakat lokal. Ia menyoroti bahwa perempuan di Asia hanya memiliki 10,7% tanah, jauh di bawah rata-rata global, sehingga forum ini juga menjadi ajang untuk memperjuangkan hak perempuan atas tanah.
Direktur Eksekutif Walhi, Zenzi Suhadi, menyatakan bahwa ALF 2025 juga menjadi ajang konsolidasi perjuangan ekonomi-politik negara-negara Asia dalam menghadapi geopolitik global. Sementara itu, Erasmus Cahyadi dari Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) menekankan pentingnya forum ini sebagai ruang diskusi antara masyarakat adat dan pemerintah untuk membahas hak atas tanah dan sumber daya alam.
Asia Land Forum 2025 diharapkan menjadi momentum penting dalam memperjuangkan hak atas tanah yang lebih adil dan berkelanjutan di Asia, sekaligus mempertegas posisi Indonesia sebagai pemimpin dalam upaya reforma agraria di tingkat regional. (nsh)
