oleh: Nabiha Shahab Setelah sekian lama tuntutan akan kerangka hukum yang lebih kuat untuk mengatasi ketimpangan tanah dan konflik agraria, Dewan Perwakilan Rakyat menyetujui Rancangan
oleh: Azam Hawari* Sejak 2024, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah memasukkan revisi Undang-Undang Kehutanan ke dalam Program Legislatif Nasional Prioritas 2024–2029. Panitia Kerja berencana menyelesaikan
Prinsip Panduan ASEAN untuk Kerangka Hukum Kehutanan Sosial yang Efektif (ASEAN Guiding Principles for Effective Social Forestry Legal Frameworks, atau AGP) menyajikan kerangka kerja regional
Jakarta – Institute for Essential Services Reform (IESR) menilai dokumen Second Nationally Determined Contribution (SNDC) yang baru saja diserahkan pemerintah ke UNFCCC masih menunda aksi
Jakarta — Pada peringatan ke-80 Hari Kemerdekaan Indonesia, koalisi organisasi masyarakat sipil dalam pernyataan pada Minggu, 17 Agustus, mendesak parlemen untuk merevisi Undang-Undang Kehutanan Tahun
Jakarta – Indonesia akan menjadi tuan rumah penyelenggaraan Asia Land Forum (ALF) atau Forum Agraria se-Asia pada 17-21 Februari 2025. Acara ini akan dihadiri lebih
Semarang – Kota Semarang kembali menegaskan statusnya sebagai wilayah yang paling terdampak oleh penurunan muka tanah di Jawa Tengah. Data terbaru menunjukkan bahwa sejak 2015
JAKARTA – Di tengah ketidakpastian janji negara-negara maju untuk menyalurkan pembiayaan membantu negara berkembang menangani perubahan iklim, pemerintah Indonesia terus bergerak nyata memperkuat kebijakan pengendalian
oleh: Fadiyah Alaidrus Bumi yang kita huni tengah mengalami kenaikan suhu selama beberapa tahun terakhir. Kenaikan suhu ini berdampak pada aspek yang luas secara global,
TanahAir.net adalah blog berita independen tentang isu-isu lingkungan, perubahan iklim dan transisi energi.
TanahAir.net memantau perjalanan menuju dunia net-zero.
Get notified about new articles