Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyoroti laporan iklim Bank Dunia yang menyebutkan bahwa upaya Indonesia untuk meningkatkan pendapatan per kapita, juga menyebabkan peningkatan emisi gas rumah kaca per kapita, dalam sebuah acara baru-baru ini.
“Emisi per kapita meningkat dua kali lipat sementara pendapatan per kapita meningkat empat kali lipat,” ujar Sri Mulyani dalam sebuah acara yang diselenggarakan oleh Bank Dunia dan Think Policy, yang bertajuk “Perubahan Iklim dan Masa Depan Indonesia: Sebuah Dialog Antargenerasi – Diskusi tentang Laporan Iklim dan Pembangunan Indonesia”, di Jakarta.
Awal tahun ini, Bank Dunia telah menerbitkan Laporan Iklim dan Pembangunan Negara (Country Climate and Development Report/CCDR) untuk Indonesia. Bank Dunia menyusun CCDR untuk 25 negara di mana Bank Dunia beroperasi.
Temuan-temuan utama dari laporan tersebut antara lain “pertumbuhan Indonesia yang kuat dan pengurangan kemiskinan selama 20 tahun terakhir berjalan paralel dengan peningkatan emisi gas rumah kaca, sesuai dengan tahap perkembangannya” dan “lingkungan yang kondusif bagi investasi hijau oleh sektor swasta sangatlah penting.”
Sri Mulyani mengakui adanya keseimbangan yang sulit yang harus dicapai oleh Indonesia antara kemakmuran ekonomi dan pengelolaan lingkungan hidup. Meskipun Indonesia merupakan salah satu negara dengan tingkat emisi per kapita terendah di antara negara-negara G20, Menteri Keuangan menekankan bahwa hal ini tidak berarti kurangnya kepedulian terhadap lingkungan. Sebaliknya, fokusnya adalah merancang proses pembangunan yang melindungi lingkungan.
“Tantangan kita,” katanya, “adalah meningkatkan kemakmuran tanpa membuat bumi kita tidak dapat ditinggali karena perubahan iklim.” Menkeu menggarisbawahi bahwa perubahan iklim bukanlah satu-satunya tantangan yang dihadapi Indonesia, dengan menunjuk pada tantangan-tantangan lain seperti tingkat suku bunga yang lebih tinggi, ketegangan geopolitik, dan digitalisasi.
Menteri Keuangan merujuk pada pergeseran tantangan global seperti yang disoroti oleh World Economic Forum, yang memprediksi bahwa isu-isu terkait iklim akan menjadi lebih menonjol dalam dekade mendatang. Beliau menekankan perlunya kolaborasi, terutama antar generasi, karena lebih dari 50% penduduk Indonesia berusia di bawah 30 tahun dan akan menanggung dampak dari keputusan-keputusan yang diambil hari ini.
Menteri Indrawati menekankan peran penting pembiayaan dalam mengatasi perubahan iklim, dengan menyatakan, “Agenda iklim tanpa pembiayaan hanya akan menjadi agenda, hanya akan menjadi mimpi.” Beliau mengungkapkan bahwa Indonesia baru-baru ini meluncurkan pasar karbon di pasar modal nasional untuk meningkatkan transparansi dan mengatasi emisi.
Indonesia telah mengambil peran utama dalam inisiatif iklim global, dengan mengetuai Koalisi Menteri Keuangan untuk Aksi Iklim selama lebih dari empat tahun. Koalisi ini, yang dimulai dengan kurang dari 50 negara, kini beranggotakan lebih dari 90 negara. Menteri Sri Mulyani menyoroti keberhasilan Indonesia dalam mengintegrasikan pertimbangan iklim ke dalam bahasa para menteri keuangan, dengan mendiskusikan topik-topik seperti mekanisme transisi dan penetapan harga karbon.
Meskipun mengakui kompleksitas dalam menangani perubahan iklim, Menteri Indrawati menegaskan bahwa perubahan iklim tidak hanya menyangkut energi terbarukan. Beliau menekankan pentingnya infrastruktur, termasuk transmisi dan distribusi, serta menyinggung isu-isu yang belum banyak dijelajahi seperti pengelolaan hutan, penggunaan lahan, transportasi massal, pengelolaan limbah, dan industri.
Menteri Sri Mulyani menegaskan kembali komitmen Indonesia terhadap aksi iklim, dengan menyatakan bahwa Indonesia sedang berada pada tahap awal dalam mempersiapkan dan mengimplementasikan berbagai transaksi untuk menciptakan ekosistem pembiayaan. Tujuannya adalah untuk mencapai keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan, memastikan masa depan yang sejahtera bagi Indonesia dan bumi. (nsh)
