Jakarta – Para analis mengatakan bahwa sinyal-sinyal kebijakan Indonesia belakangan ini mencerminkan kesadaran yang semakin meningkat bahwa keamanan energi dan transisi energi kini semakin saling terkait. Indonesia tengah menempatkan diri di garis depan upaya energi bersih di Asia Tenggara sebagai respons terhadap krisis energi global yang sedang berlangsung, sementara para pembuat kebijakan di seluruh ASEAN menghadapi tekanan yang semakin besar untuk mengatasi fluktuasi harga bahan bakar dan ketergantungan yang telah lama berlangsung pada bahan bakar fosil impor.
Dalam konferensi pers regional yang digelar menjelang KTT ASEAN ke-48 di Filipina, Putra Adhiguna, Direktur Eksekutif Energy Shift Institute, mengatakan: “Produksi minyak terus menurun sementara produksi batu bara terus meningkat,” ujarnya, sambil menekankan tantangan struktural yang membentuk jalur transisi Indonesia.
Elektrifikasi, terutama di sektor transportasi, akan menjadi “bagian yang sangat penting” dalam upaya mengurangi ketergantungan pada impor, tambahnya.
Dalam beberapa pekan terakhir, Indonesia telah meningkatkan upayanya, termasuk rencana program perluasan pembangkit listrik tenaga surya berskala besar dan insentif baru untuk kendaraan listrik (EV), serta pembentukan satuan tugas khusus untuk mempercepat transisi tersebut.
Perkembangan ini terjadi di tengah tantangan bersama yang dihadapi negara-negara ASEAN: sistem energi yang bergantung pada bahan bakar fosil dan sangat rentan terhadap guncangan geopolitik. Menurut Rex Amancio dari Global Renewables Alliance, krisis yang dipicu oleh ketegangan di Timur Tengah telah memperjelas bagaimana gangguan pasokan dan lonjakan harga dapat berdampak luas di seluruh kawasan.
“Ini bukan sekadar gangguan jangka pendek—ini adalah masalah struktural,” kata Amancio, sambil mencatat bahwa pemerintah semakin sering menggabungkan langkah-langkah darurat seperti subsidi dengan kebijakan jangka panjang yang bertujuan untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil.
“Peralihan ke energi terbarukan yang diproduksi sendiri pada dasarnya berkaitan dengan kemandirian dan ketahanan,” kata Amancio.
Di seluruh Asia Tenggara, tanda-tanda awal dari respons dua jalur mulai terlihat. Meskipun banyak pemerintah telah memberlakukan langkah-langkah perlindungan jangka pendek bagi konsumen, beberapa di antaranya juga mempercepat penerapan energi terbarukan, peningkatan jaringan listrik, dan integrasi sistem penyimpanan energi guna membangun ketahanan.
Strategi Indonesia mencerminkan pergeseran ini. Selain memperluas pemanfaatan tenaga surya, pemerintah juga sedang menggalakkan program penggantian bahan bakar diesel dengan tenaga surya di daerah-daerah terpencil serta memperkuat kemitraan internasional, termasuk melalui Just Energy Transition Partnership (JETP).
Namun, implementasi tetap menjadi tantangan utama. Putra mengingatkan bahwa meskipun ambisi semakin tinggi, upaya untuk mewujudkannya ternyata sulit. “Ujian sesungguhnya akan terjadi dalam tahap uji coba,” katanya, merujuk pada upaya untuk memperluas proyek-proyek di bawah JETP dan inisiatif lainnya.
Secara umum, kawasan ASEAN juga menunjukkan ketegangan serupa antara ambisi dan pelaksanaannya. Di Filipina, permintaan akan panel surya atap telah melonjak tajam seiring upaya rumah tangga dan pelaku usaha untuk melindungi diri dari kenaikan biaya energi.
“Kami tidak kesulitan meyakinkan orang untuk beralih ke tenaga surya—kami justru kesulitan memenuhi permintaan saat ini,” kata Brenda Valerio dari New Energy Nexus. Jumlah pertanyaan dari pelanggan setiap minggunya telah meningkat lima kali lipat sejak krisis, namun kapasitas pemasangan tertinggal akibat kendala rantai pasokan, kekurangan tenaga kerja, dan keterbatasan pembiayaan.
Para analis mengatakan bahwa ketidakseimbangan antara permintaan dan pasokan ini semakin menjadi ciri khas transisi energi di kawasan ini. Meskipun penurunan biaya energi terbarukan dan kenaikan harga bahan bakar fosil mendorong adopsi energi terbarukan, kebijakan dan infrastruktur masih kesulitan untuk mengimbangi perkembangan tersebut.
Pelacak kebijakan energi global yang baru diluncurkan dan diperkenalkan dalam sesi pengarahan tersebut menunjukkan bahwa berbagai negara semakin beralih dari respons krisis ke transformasi struktural—dengan fokus pada perluasan energi terbarukan, elektrifikasi sektor pengguna akhir, dan penguatan jaringan listrik.
Bagi ASEAN, kerja sama regional diperkirakan akan memainkan peran yang sangat penting. Peningkatan interkoneksi sistem tenaga listrik serta investasi terkoordinasi dalam infrastruktur penyimpanan dan jaringan listrik dapat membantu mengurangi kerentanan terhadap guncangan eksternal sekaligus mendukung upaya dekarbonisasi jangka panjang.
Namun, perbedaan konteks nasional—mulai dari subsidi bahan bakar di Indonesia hingga permintaan yang didorong oleh pasar di Filipina—berarti bahwa langkah-langkah yang diambil akan sangat bervariasi di seluruh kawasan.
“Keamanan energi mungkin memiliki arti yang berbeda-beda bagi setiap negara,” kata Putra, sambil mencatat bahwa beberapa pemerintah juga beralih ke bahan bakar nabati sebagai solusi jangka pendek, yang memunculkan pertanyaan mengenai kompromi dalam hal keberlanjutan jangka panjang.
Saat para pemimpin ASEAN berkumpul dalam KTT ini, tantangan utamanya tetaplah bagaimana mengubah momentum yang semakin kuat ini menjadi kerangka kebijakan yang berkelanjutan, yang mampu mewujudkan baik keamanan energi maupun tujuan iklim. KTT ASEAN ke-48 dan pertemuan-pertemuan terkait diselenggarakan di Cebu, Filipina, pada tanggal 6–8 Mei 2026. (nsh)
Foto banner: shutterstock.com
