Jakarta – Forum Indonesia Energy Transition Dialogue (IETD) 2024 yang rampung Rabu 6 November menyampaikan rekomendasi untuk pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka bahwa percepatan transisi energi dapat menjadi kunci untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan menjaga suhu bumi agar tidak meningkat lebih dari 1,5 derajat Celsius.
Acara yang diselenggarakan oleh Indonesia Clean Energy Forum (ICEF) dan Institute for Essential Services Reform (IESR) merekomendasikan lima langkah strategis jangka pendek yang disebut “quick win” untuk membantu Indonesia mencapai target transisi energi. Langkah pertama adalah menetapkan target energi terbarukan yang lebih ambisius dalam Kebijakan Energi Nasional, khususnya dengan mengembalikan target bauran energi terbarukan sebesar 23 persen pada tahun 2025 dan menetapkan target baru yang lebih signifikan pada tahun 2030.
Fabby Tumiwa, Direktur Eksekutif ICEF dan IESR, menyatakan bahwa Indonesia memerlukan pendekatan yang menyeluruh dalam upaya mencapai target transisi energi yang adil dan merata. “Transisi energi bukan hanya soal mengganti energi fosil dengan energi terbarukan, tetapi juga soal bagaimana kita bisa menciptakan ekosistem yang mendukung dan menjaga keberlanjutan lingkungan sekaligus kesejahteraan masyarakat,” ujar Fabby, dalam keterangan resmi.
“Pemerintah perlu menyusun peta jalan yang jelas, transparan, dan efisien dari segi biaya, agar mencapai target transisi energi yang optimal. Dengan pendekatan ini, kebijakan transisi energi akan lebih bisa diimplementasikan dengan efektif,” kata Fabby.
Selain itu, pemerintah diminta segera menuntaskan regulasi dan kebijakan yang terkait dengan transisi energi. Beberapa regulasi penting yang perlu segera diselesaikan mencakup Kebijakan Energi Nasional (KEN), Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN), serta peta jalan untuk penghentian operasional PLTU batubara secara bertahap.
ICEF dan IESR juga mengusulkan agar pemerintah segera melakukan reformasi subsidi energi, dengan mengalihkannya ke dukungan sosial langsung untuk masyarakat rentan.
Fabby menggarisbawahi pentingnya reformasi sektor ketenagalistrikan, terutama dalam mendukung program Just Energy Transition Partnership (JETP). Reformasi ini diharapkan akan membuka jalan bagi penyesuaian regulasi serta memungkinkan PLN dan perusahaan energi lainnya untuk lebih fleksibel dalam menghadapi tantangan energi bersih.
Salah satu langkah penting yang diharapkan bisa memberikan dampak positif adalah dedieselisasi 5.400 unit pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) yang total kapasitasnya mencapai 3,5 GW. Program dedieselisasi ini dipandang perlu segera diakselerasi untuk mengurangi ketergantungan pada diesel impor, sekaligus menurunkan biaya pembangkitan listrik di daerah terpencil.
“Ini adalah salah satu program yang memiliki potensi dampak signifikan untuk peningkatan akses listrik di daerah, sekaligus mengurangi emisi,” jelas Fabby.
Selain rekomendasi cepat, ICEF dan IESR juga menyusun empat rekomendasi jangka panjang yang dianggap penting untuk membangun fondasi transisi energi yang lebih kuat dan berkelanjutan. Pertama, Indonesia diharapkan dapat memperkuat diplomasi energi untuk menarik investasi dan transfer teknologi melalui kerjasama internasional, terutama dalam konteks kerja sama Selatan-Selatan.
Selain itu, ICEF dan IESR merekomendasikan agar pemerintah menciptakan lingkungan pendukung (enabling environment) yang mendorong transformasi model bisnis BUMN dan perusahaan swasta menuju bisnis energi bersih. Menurut Fabby, transformasi ini tak hanya akan meningkatkan ketahanan energi, tetapi juga memperkuat posisi Indonesia sebagai pemimpin dalam transisi energi di kawasan Asia Tenggara.
ICEF dan IESR menekankan pentingnya transparansi dan partisipasi publik dalam kebijakan transisi energi. Proses penyusunan kebijakan yang melibatkan aktor dari berbagai kalangan seperti masyarakat adat, akademisi, media, dan pelaku industri akan membantu menciptakan pemahaman bersama tentang pentingnya transisi energi. “Dengan melibatkan lebih banyak aktor, kita dapat memastikan bahwa kebijakan transisi energi yang diambil juga mencerminkan kebutuhan dan harapan masyarakat luas,” jelas Fabby. (Hartatik)
