IESR: Pembentukan satgas transisi energi harus perkuat implementasi JETP dan ETM

Jakarta – Pembentukan Satuan Tugas Transisi Energi dan Ekonomi Hijau (Satgas TEH) merupakan langkah strategis yang disambut positif oleh Institute for Essential Services Reform (IESR). Menurut Direktur Eksekutif IESR, Fabby Tumiwa, Satgas ini harus segera mengoptimalkan implementasi Just Energy Transition Partnership (JETP) dan Energy Transition Mechanism (ETM) untuk mengatasi hambatan investasi energi terbarukan di Indonesia.

“Pembentukan Satgas TEH menunjukkan komitmen pemerintah, namun untuk mencapai target transisi energi yang sesungguhnya, kita harus memperkuat peran JETP dan ETM. Ini bukan hanya tentang pencapaian target emisi, melainkan juga tentang memastikan aliran pendanaan yang tepat sasaran untuk proyek-proyek energi bersih,” kata Fabby dalam keterangannya, Jumat, 21 Maret.

Fabby mengungkapkan bahwa di tengah tantangan investasi yang masih jauh dari target – pada 2024, investasi hanya mencapai USD 1,8 miliar dibandingkan target USD 2,6 miliar – Satgas TEH harus mampu menjembatani perbedaan antara visi transisi energi dan realitas di lapangan. Ia menambahkan,

“Data dari studi Unlocking Indonesia’s Renewable Future menunjukkan potensi proyek energi terbarukan mencapai 333 GW dari 632 lokasi. Data ini seharusnya menjadi acuan bagi Satgas untuk menyusun daftar prioritas proyek yang layak dibiayai melalui JETP dan ETM.”

Fabby juga menyoroti bahwa implementasi kebijakan transisi energi harus sejalan dengan komitmen internasional, seperti Persetujuan Paris dan Bali Energy Transitions Roadmap. “Eropa akan segera menerapkan pajak karbon yang lebih ketat. Indonesia harus mempersiapkan industrinya agar tetap berdaya saing. Di sinilah peran penting Satgas TEH dalam mengintegrasikan JETP dan ETM agar transisi energi bisa berjalan cepat dan efektif,” tambahnya.

Ia menegaskan bahwa Satgas TEH hendaknya menjadi wadah koordinasi lintas sektor, tidak hanya antara kementerian, tetapi juga melibatkan organisasi masyarakat sipil dan sektor swasta. “Komunikasi yang inklusif dan transparan menjadi kunci untuk mengatasi hambatan investasi dan mengoptimalkan aliran dana menuju energi terbarukan,” pungkas Fabby.

Dengan langkah tersebut, IESR berharap pemerintah dapat mengakselerasi transisi energi, mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil, serta memastikan Indonesia dapat memenuhi target pengurangan emisi dan pencapaian net zero di masa depan. (Hartatik)

Foto banner: Narcisa Aciko/pexels.com

Like this article? share it

More Post

Receive the latest news

Subscribe To Our Weekly Newsletter

Get notified about new articles