Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto mengatakan bahwa pengawasan dan distribusi gas LPG 3kg masih mengalami kekacauan dan perlu dibangun sistem distribusi tertutup yang lebih terkontrol.
Menurutnya, pemerintah sebaiknya segera memperbaiki sistem, seperti mempercepat registrasi pengguna gas melon 3 kg agar data yang akurat dapat diperoleh. Kacaunya distribusi tercermin dari berbagai kejadian, termasuk viralnya informasi bahwa kalangan artis dengan penghasilan tinggi pun turut mendapatkannya secara tidak tepat.
“Data ini penting sebagai basis evaluasi untuk menyusun kriteria sistem distribusi LPG secara tertutup dan menetapkan mereka yang berhak menggunakan gas melon 3 kg bersubsidi,” ujar Mulyanto dalam keterangan resmi, Selasa, 16 April.
Lebih lanjut, Mulyanto menjelaskan bahwa DPR telah lama meminta Pemerintah untuk menyusun data mengenai masyarakat yang memenuhi syarat untuk menerima subsidi LPG. Namun, hingga saat ini data tersebut masih belum tersedia. Padahal data itu sangat krusial untuk mengukur besaran konsumsi LPG bersubsidi secara akurat.
“Gas LPG 3 kg itu untuk masyarakat miskin dan usaha mikro yang tidak mampu. Jangan sampai mereka yang mampu, apalagi artis, bebas membeli gas melon bersubsidi. Ini kan pemborosan uang negara,” tegas Mulyanto.
Masalah ini menyoroti perlunya kontrol yang lebih ketat dalam distribusi gas melon bersubsidi. Pasalnya, dalam sistem terbuka yang berlaku saat ini, pengawasan yang lemah telah menyebabkan berbagai penyimpangan dalam distribusi, sehingga mengakibatkan subsidi tidak tepat sasaran.
Upaya untuk memperbaiki sistem distribusi LPG menjadi agenda yang mendesak, terutama dalam rangka menghindari pemborosan anggaran negara dan memastikan bahwa bantuan subsidi tepat sasaran kepada mereka yang membutuhkannya. (Hartatik)
Foto banner: shutterstock.com
