Jakarta – Para pemimpin dunia dan negosiator iklim sedang berkumpul di Antalya untuk Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa ke-31 (COP31), di tengah tekanan yang semakin besar agar komitmen iklim diwujudkan menjadi tindakan konkret terkait transisi dari bahan bakar fosil, pendanaan adaptasi, dan perlindungan masyarakat rentan terhadap dampak perubahan iklim.
Konferensi yang berlangsung pada 9–20 November ini diselenggarakan di tengah meningkatnya ketidakpastian pasokan energi dan dampak perubahan iklim yang semakin parah, di mana negara-negara berkembang menuntut dukungan keuangan yang lebih besar untuk mengatasi banjir, kekeringan, gelombang panas, dan bencana terkait iklim lainnya yang semakin parah.
Harapan sangat tinggi di kalangan negara-negara Afrika, negara-negara kepulauan Pasifik, dan negara-negara lain yang rentan terhadap perubahan iklim, yang menginginkan COP31 dapat menyediakan pendanaan yang lebih terjangkau, target pengurangan emisi yang lebih ketat, serta langkah-langkah praktis untuk mempercepat transisi ke energi bersih.
Konferensi ini akan dipimpin bersama oleh Türkiye dan Australia, dengan Australia memimpin proses negosiasi dan Türkiye mengelola Agenda Aksi. Kemampuan kedua negara dalam mengoordinasikan kedua jalur tersebut akan menjadi sorotan, seiring upaya berbagai negara untuk mencapai kesepakatan mengenai isu-isu iklim yang kontroversial.
Sesi tingkat tinggi pada 11–12 November diperkirakan akan menampilkan pidato dari Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva, Sekretaris Jenderal PBB António Guterres, Perdana Menteri Australia Anthony Albanese, dan Presiden Turki Recep Tayyip Erdoğan.
Transisi dari bahan bakar fosil jadi sorotan utama
Salah satu ujian terbesar bagi COP31 adalah apakah negara-negara dapat membangun momentum untuk mewujudkan komitmen transisi menjauhi bahan bakar fosil yang telah disepakati pada COP28.
Masalah ini kembali menjadi sangat mendesak setelah setahun dilanda ketidakpastian pasokan energi, yang menyoroti kerentanan negara-negara yang bergantung pada pasokan bahan bakar fosil serta perlunya memperkuat ketahanan energi.
Brasil, yang memimpin COP30, telah merilis sebuah laporan yang menguraikan langkah-langkah bagi negara-negara untuk mempercepat transisi baik dari sisi pasokan maupun permintaan. Perhatian kini akan tertuju pada bagaimana kepemimpinan bersama Turki dan Australia menerjemahkan rekomendasi-rekomendasi tersebut menjadi tindakan internasional.
Serangkaian pengumuman dan diskusi diperkirakan akan berlangsung selama minggu pertama, termasuk inisiatif dari Powering Past Coal Alliance dan Beyond Oil and Gas Alliance pada 10 November. Dialog tingkat tinggi mengenai transisi bahan bakar fosil akan digelar pada 11 November, sementara pertemuan tingkat menteri di Santa Marta dijadwalkan pada 18 November.
Negara-negara juga mungkin mengumumkan rencana untuk menyusun peta jalan transisi bahan bakar fosil tingkat nasional.
Afrika tuntut penyaluran dana adaptasi
Bagi negara-negara Afrika, pendanaan iklim tetap menjadi prioritas utama.
Kelompok Negosiator Afrika (AGN) telah mengusulkan poin-poin agenda baru yang mencakup pelaksanaan komitmen untuk setidaknya melipatgandakan pendanaan adaptasi hingga tiga kali lipat pada tahun 2035, Dana Iklim Hijau, serta isu-isu perdagangan yang berkaitan dengan iklim.
Nana Dr. Antwi-Boasiako Amoah, ketua baru AGN, mengatakan bahwa Afrika ingin COP31 tidak hanya sekadar janji-janji, melainkan menetapkan peta jalan yang jelas untuk penyaluran pendanaan adaptasi.
“Pada COP31, prioritas Afrika sangat jelas: mengubah komitmen COP30 untuk setidaknya melipatgandakan pendanaan adaptasi hingga tiga kali lipat pada tahun 2035 menjadi peta jalan pelaksanaan yang jelas,” katanya, seraya menyerukan kejelasan mengenai garis dasar, tanggung jawab negara-negara maju, dan pengaturan pendanaan.
“Bagi Afrika, pendanaan adaptasi bukan sekadar soal angka. Ini tentang melindungi nyawa dan mata pencaharian kita, membangun ketahanan komunitas kita, serta memastikan pembangunan berkelanjutan bagi semua orang di seluruh benua ini.”
Sementara itu, Uni Eropa memasuki proses negosiasi dengan tujuan mempertahankan Perjanjian Paris dan mempersiapkan Penilaian Global berikutnya.
Uni Eropa dan 27 negara anggotanya menyediakan dana publik untuk iklim sebesar 32,3 miliar euro pada tahun 2025 dan berhasil menggalang dana swasta tambahan sebesar 9,3 miliar euro. Namun, blok tersebut telah menolak untuk memberikan komitmen keuangan baru pada COP31, dan lebih memfokuskan upaya pada kerja sama praktis serta investasi di bidang energi bersih, jaringan listrik, dan transisi dari bahan bakar fosil.
Bencana Nepal soroti urgensi penanganan kerugian dan kerusakan
Runtuhnya gletser yang dahsyat di Nepal diperkirakan akan kembali menarik perhatian terhadap meningkatnya dampak bencana yang terkait dengan perubahan iklim, terutama di wilayah pegunungan.
Bencana tersebut dilaporkan telah menewaskan lebih dari 1.500 orang dan menyebabkan lebih dari 5.600 orang hilang, dengan kebutuhan rekonstruksi yang diperkirakan mencapai 5 miliar dolar AS, setara dengan sekitar sepersepuluh dari produk domestik bruto Nepal.
Menteri Luar Negeri Shishir Khanal akan memimpin delegasi Nepal ke Antalya, di mana negara tersebut diperkirakan akan mendesak agar pendanaan untuk kerugian dan kerusakan disalurkan dengan lebih cepat dan lebih mudah diakses.
Dana Kerugian dan Kerusakan telah mengalokasikan 20 juta dolar AS untuk Nepal, ditambah 1,6 juta dolar AS untuk biaya pengawasan administratif. Bencana ini kemungkinan akan semakin memicu pertanyaan mengenai apakah skema pendanaan yang ada saat ini mampu merespons secara memadai skala dan urgensi dampak perubahan iklim.
Bagi negara-negara kepulauan kecil, prioritas-prioritas tersebut sama mendesaknya.
Duta Besar Ilana Seid, Ketua Aliansi Negara-Negara Pulau Kecil, mengatakan bahwa negara-negara perlu melakukan pengurangan emisi yang akan meminimalkan tingkat dan lamanya setiap pelampauan ambang batas suhu 1,5°C, di samping ketersediaan pendanaan iklim yang terjangkau untuk adaptasi serta kerugian dan kerusakan.
Dia juga menyerukan penambahan pendanaan untuk solusi kelautan, termasuk pelayaran ramah lingkungan dan perlindungan pesisir, dengan alasan bahwa laut seharusnya mendapat pengakuan yang sama dalam kebijakan iklim seperti halnya hutan.
Elektrifikasi menawarkan titik temu
Elektrifikasi berpotensi menjadi titik temu antara kedua tuan rumah COP31, yang sedang mengupayakan target global elektrifikasi sebesar 35% pada tahun 2035 dalam kerangka komitmen “35-by-35”.
Kepresidenan Turki diperkirakan akan mengumumkan negara-negara, perusahaan, dan organisasi masyarakat sipil tambahan yang bergabung dalam inisiatif tersebut. Paket Pelaksanaan Elektrifikasi yang menguraikan langkah-langkah untuk tahun mendatang juga diperkirakan akan diumumkan.
Mantan Menteri Luar Negeri AS John Kerry mengatakan bahwa elektrifikasi menawarkan peluang untuk menyatukan berbagai negara di sekitar agenda transisi energi yang sama.
“Elektrifikasi adalah satu-satunya hal yang hampir disepakati oleh semua negara yang berkumpul di Antalya, dan itu merupakan peluang yang nyata,” katanya.
Namun, ia memperingatkan bahwa elektrifikasi yang didukung oleh bahan bakar fosil akan memperpanjang masalah polusi serta memperparah pemanasan dan pengasaman laut.
“Melakukan elektrifikasi dengan benar berarti berkomitmen pada energi terbarukan yang melimpah, termasuk energi terbarukan lepas pantai yang masih perlu dimanfaatkan oleh dunia,” kata Kerry.
Wangari Muchiri, pendiri dan kepala eksekutif RE.Think Energy, mengatakan bahwa komitmen COP28 untuk melipatgandakan kapasitas energi terbarukan harus didukung oleh investasi, terutama di Afrika.
Dia menekankan bahwa untuk mencapai target elektrifikasi, diperlukan pembiayaan tidak hanya untuk proyek-proyek energi terbarukan, tetapi juga untuk kapasitas pembangkit listrik dan rantai pasok lokal guna memastikan akses terhadap energi dan ketahanan ekonomi.
Prioritas terkait samudra dan Pasifik
Perlindungan laut merupakan prioritas utama lainnya, di mana sebuah koalisi yang terdiri dari lebih dari 100 negara berupaya mengintegrasikan komitmen terkait laut ke dalam Perjanjian Paris melalui pengakuan yang lebih kuat terhadap ketahanan laut, pendanaan, dan upaya mitigasi.
Turki sedang menyusun Deklarasi Laut Antalya serta sebuah usulan “paket biru” yang mencakup energi terbarukan lepas pantai, pelayaran ramah lingkungan, dan ketahanan laut. Australia juga mendukung pembentukan satuan tugas global baru.
Kesenjangan investasi publik tahunan untuk perlindungan laut dan pembangunan berkelanjutan diperkirakan mencapai 540 miliar dolar AS.
Karlijn Steinbusch, direktur Med Sea Alliance, mendesak Türkiye untuk menjadikan perlindungan laut sebagai prioritas utama selama masa kepresidenannya. Hanya 9% wilayah Laut Mediterania yang ditetapkan sebagai kawasan lindung, sementara hanya 0,07% yang berada di bawah perlindungan ketat.
“Antalya merupakan kesempatan bagi Türkiye untuk menunjukkan kepada dunia bahwa diplomasi masih dapat membawa perubahan dan membantu negara-negara memenuhi komitmen mereka terkait laut,” katanya.
Negara-negara kepulauan Pasifik diperkirakan akan mendesak dilakukannya perlindungan laut yang lebih kuat, pendanaan iklim yang terjangkau, serta dukungan bagi Fasilitas Ketahanan Pasifik dan transisi kawasan tersebut menuju 100% energi terbarukan. Mereka juga ingin agar hasil konferensi tersebut mengakui Pendapat Penasihat Mahkamah Internasional yang bersejarah mengenai Perubahan Iklim (International Court of Justice Advisory Opinion on Climate Change).
Kredibilitas kepresidenan menjadi sorotan
Sistem presidensi ganda ini akan dihadapkan pada pertanyaan-pertanyaan mengenai kepemimpinannya dalam isu iklim serta kredibilitas kebijakan energi dalam negerinya.
Australia mendapat kecaman atas rencananya untuk memperpanjang izin penambangan batu bara, sementara Türkiye telah memperluas eksplorasi bahan bakar fosil di Afrika. Lebih dari 500 akademisi Australia telah memperingatkan Perdana Menteri Albanese bahwa kebijakan bahan bakar fosil negara tersebut berisiko merusak kredibilitasnya sebagai tuan rumah COP31.
Kelompok-kelompok masyarakat sipil juga mempertanyakan keterlibatan perusahaan-perusahaan besar di sektor minyak, batu bara, dan pertambangan sebagai sponsor konferensi. Organisasi-organisasi lingkungan hidup Turki telah menyuarakan kekhawatiran terkait pembatasan terhadap aksi protes dan kebebasan pers.
Sementara itu, kedua pihak yang memimpin konferensi tersebut telah menyatakan niat mereka untuk memulai negosiasi terkait keputusan kerangka politik pada awal konferensi. Unsur-unsur yang mungkin dibahas meliputi ketentuan mengenai kenaikan suhu yang melampaui batas, keamanan energi, elektrifikasi, emisi metana, sistem peringatan dini, perlindungan laut, dan pendanaan iklim.
Namun, bagi negara-negara berkembang, keberhasilan COP31 pada akhirnya akan bergantung pada apakah pembahasan-pembahasan ini benar-benar berbuah dalam bentuk sumber daya keuangan dan tindakan nyata.
Sebagaimana diungkapkan oleh Ketua AGN, Amoah, “Antalya harus dinilai berdasarkan hasil yang dicapai, bukan sekadar siklus janji-janji yang tak terpenuhi lagi.” (nsh)
Foto banner: © UN Climate Change – Kiara Worth
