Jakarta – Indonesia harus mempercepat langkah-langkah penanggulangan perubahan iklim di dalam negeri, terutama di sektor energi dan industri, guna mempertahankan kredibilitasnya di kancah internasional saat para pemimpin dunia berkumpul dalam KTT Iklim COP31 di Türkiye, demikian disampaikan Institute for Essential Services Reform (IESR) .
Lembaga think tank ini pada Rabu, 4 November, menyatakan bahwa memperbarui target iklim saja tidak akan cukup kecuali pemerintah mewujudkan komitmennya menjadi kebijakan konkret dan pengurangan emisi yang dapat diukur.
Upaya aksi iklim Indonesia masih “Critically Insufficient” atau sangat tidak memadai untuk mencapai target Perjanjian Paris dalam membatasi pemanasan global hingga 1,5 derajat Celsius, menurut Climate Action Tracker, sebuah inisiatif independen yang menilai kebijakan iklim.
Meskipun Indonesia telah mencatat kemajuan dalam mengelola emisi dari sektor kehutanan dan penggunaan lahan, emisi dari sektor-sektor lain, terutama sektor energi dan industri berat, diproyeksikan akan terus meningkat hingga tahun 2030, demikian menurut IESR.
Target pengurangan emisi negara tersebut untuk tahun 2035, termasuk yang bergantung pada dukungan keuangan internasional, juga masih jauh dari tingkat pengurangan yang diperlukan agar selaras dengan tujuan iklim global.
Menurut IESR, Indonesia tidak dapat mempertahankan kredibilitas internasional hanya dengan menyajikan target iklim yang diperbarui.
Lembaga think tank tersebut menyerukan agar Indonesia melipatgandakan kapasitas pembangkit energi terbarukan hingga tiga kali lipat pada tahun 2030, menggandakan laju peningkatan efisiensi energi setiap tahun, serta mengurangi emisi metana dan gas rumah kaca non-karbon dioksida lainnya sebesar 30% selama periode yang sama.
Laporan tersebut juga mendesak pemerintah untuk mempercepat penerapan tenaga surya guna mencapai kapasitas terpasang sebesar 100 gigawatt-peak (GWp), melalui proyek-proyek skala utilitas, instalasi atap pada bangunan komersial dan industri, serta pasokan listrik terbarukan khusus untuk pusat data dan kawasan industri.
Untuk mencapai target tersebut, diperlukan regulasi yang konsisten, jaringan listrik yang modern, serta proyek-proyek yang siap investasi dan mampu menarik modal swasta, demikian disebutkan dalam laporan tersebut.
Keamanan energi
IESR juga menyerukan penyusunan peta jalan untuk elektrifikasi sektor transportasi, rumah tangga, dan proses industri, dengan menyatakan bahwa peralihan tersebut dapat mengurangi ketergantungan Indonesia pada harga minyak global yang fluktuatif serta gangguan pada pasokan bahan bakar impor.
Agus Praditya Tampubolon, Direktur Program Iklim dan Transisi Energi Berkeadilan di IESR, mengatakan bahwa elektrifikasi dapat memperkuat ketahanan ekonomi jika permintaan listrik tambahan dipenuhi dengan energi terbarukan.
“Peralihan bertahap ke listrik pada sektor transportasi, rumah tangga, dan industri dapat membantu mengurangi tekanan ketika terjadi gangguan pasokan BBM, asalkan tambahan kebutuhan listrik dipenuhi dari sumber energi terbarukan,” katanya.
Agus mendesak pemerintah untuk mengidentifikasi sektor-sektor yang dapat melakukan transisi dengan cepat sambil memastikan ketersediaan infrastruktur jaringan listrik yang memadai dan pasokan listrik bersih.
IESR juga mengusulkan target untuk memenuhi 35% dari konsumsi energi akhir melalui elektrifikasi pada tahun 2035.
Mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil impor juga dapat membantu melindungi keuangan negara dari guncangan harga internasional, terutama ketika pemerintah menggunakan subsidi untuk melindungi konsumen dari kenaikan biaya energi, demikian menurut lembaga think tank tersebut.
Perlindungan hutan
Selain sektor energi, Indonesia harus memperkuat perlindungan hutan dan keanekaragaman hayati sebagai bagian dari strategi iklimnya, demikian disampaikan oleh IESR dan mitra-mitra masyarakat sipil.
Decmonth Nuel Pasaribu, seorang peneliti bidang kehutanan dan keanekaragaman hayati di Pusat Hukum Lingkungan Indonesia (ICEL), mengatakan bahwa kenaikan suhu, kekeringan, dan deforestasi mengancam ekosistem yang berfungsi sebagai penyerap karbon alami.
Hutan utuh, lahan gambut, dan hutan mangrove menyimpan karbon dalam jumlah yang signifikan sekaligus memberikan perlindungan terhadap dampak perubahan iklim bagi masyarakat setempat, kata ICEL.
Kebijakan pengelolaan kebakaran hutan di Indonesia juga harus tidak hanya berfokus pada penanggulangan darurat, melainkan juga memprioritaskan pencegahan, pemantauan lingkungan, penegakan hukum, serta pelacakan emisi dari penggunaan lahan yang lebih komprehensif.
Prioritas COP31
IESR menguraikan beberapa prioritas bagi delegasi Indonesia pada COP31, yang akan berlangsung pada 9–20 November di Antalya, Türkiye.
Hal-hal tersebut antara lain menyusun peta jalan elektrifikasi tahun 2035, menetapkan target yang mengikat untuk mengurangi emisi metana sebesar 30% pada tahun 2030, serta mempersiapkan proyek-proyek energi bersih yang siap diinvestasikan guna mengakses pendanaan iklim internasional.
Lembaga think tank tersebut juga mendesak Indonesia untuk mempercepat negosiasi mengenai mekanisme transisi yang adil dalam kerangka proses iklim PBB guna melindungi para pekerja dan komunitas rentan yang terdampak oleh peralihan dari bahan bakar fosil.
IESR mendesak pemerintah untuk memanfaatkan proses Global Stocktake yang kedua guna mengevaluasi kesenjangan dalam implementasi kebijakan iklim di tingkat nasional serta sebagai dasar untuk menyusun kontribusi yang ditentukan secara nasional (NDC) yang lebih kuat di masa depan.
Penilaian Global pertama, yang diselesaikan pada COP28 di Dubai pada tahun 2023, menunjukkan bahwa upaya global untuk mengatasi perubahan iklim masih belum memadai untuk mencapai target suhu yang ditetapkan dalam Perjanjian Paris.
IESR menyatakan bahwa peran Indonesia dalam COP31 seharusnya tidak diukur dari komitmen yang diumumkannya, melainkan dari kemajuan nyata dalam menerapkannya di dalam negeri. (nsh)
Foto banner: © UN Climate Change – Kiara Worth
