Singapura – Pemerintah Indonesia memaparkan strategi infrastruktur komprehensif dengan tujuan untuk menjamin ketersediaan layanan dasar pada Asia Infrastructure Forum 2026 di Singapura pada Selasa, 16 Juni, sekaligus menanggapi ancaman mendasar yang ditimbulkan oleh perubahan iklim terhadap pusat ekonomi negara.
Rachmat Kaimuddin, Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar di Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Kemenko IPK), mengatakan bahwa fokus investasi saat ini berakar pada upaya untuk “menjamin tersedianya layanan dasar yang memadai.” Menurut Kaimuddin, misi utamanya adalah melindungi dan meningkatkan infrastruktur yang mendukung produksi dan distribusi pangan, dengan fokus khusus pada irigasi dan jalan desa. Selain ketahanan pangan, kementerian juga memprioritaskan infrastruktur air dan sanitasi guna memastikan warga memiliki akses terhadap air bersih dan lingkungan hidup yang sehat.
Kaimuddin juga menekankan pentingnya mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia melalui energi yang lebih bersih dan peningkatan ketahanan energi. Namun, ia mengakui bahwa Indonesia menghadapi “lingkungan yang penuh tantangan” yang membutuhkan intervensi berskala besar, dengan secara khusus menyebut perlindungan pesisir dan pengelolaan sampah modern sebagai pilar-pilar utama. Ia mencatat bahwa proyek “Tembok Laut Raksasa” yang diusulkan, yang membentang sepanjang sekitar 1.000 kilometer, tidak hanya berfungsi sebagai penghalang pelindung, tetapi juga menawarkan peluang besar bagi investasi properti.
Menyoroti urgensi teknis dan ekonomi dari proyek-proyek ini, Mohammad Irfan Saleh, Deputi III Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa (BOPPJ), menggambarkan koridor pantai utara Jawa (Pantura) sebagai hal yang sangat penting bagi kepentingan nasional. Saleh menyoroti bahwa Pantura menyumbang sekitar 40% dari PDB Indonesia, sementara ibu kota, Jakarta, berperan sebagai “jantung perekonomian (Indonesia)” dan penyumbang sekitar 60% dari total wilayah tersebut.
Tantangan yang dihadapi kawasan ini sangat berat, termasuk penurunan permukaan tanah, kenaikan permukaan laut, dan cuaca ekstrem. Untuk mengatasi hal ini, organisasi Saleh sedang mempersiapkan “proyek-proyek besar dan kompleks” yang melampaui konstruksi konvensional. “Ini bukan sekadar tembok… tetapi juga menggabungkan infrastruktur hijau,” jelas Saleh, sambil mencatat bahwa rencana tersebut mengintegrasikan solusi berbasis alam seperti restorasi hutan mangrove dan pembiayaan karbon dengan “grey infrastructure” seperti pelabuhan dan pulau buatan.
Khususnya di Jakarta, rencana tersebut mencakup pembangunan Tembok Laut Raksasa yang dipadukan dengan pulau-pulau buatan yang dirancang untuk meningkatkan konektivitas melalui jalan-jalan dan sistem transportasi baru. Saleh juga mengusulkan komponen energi yang inovatif: memanfaatkan danau penampungan seluas 12.000 hektar yang terbentuk akibat pembangunan tembok tersebut untuk menempatkan panel surya terapung. Ia memperkirakan bahwa bahkan dengan hanya memanfaatkan 2% atau 3% dari kapasitas danau penampungan tersebut, hasilnya akan menghasilkan pasokan energi yang “sangat besar”.
Keduanya menutup pidato mereka dengan mengajak para investor sektor swasta dan bank pembangunan multilateral untuk turut serta dalam inisiatif-inisiatif ini. Seiring dengan upaya Indonesia untuk meninggalkan praktik-praktik tradisional seperti tempat pembuangan sampah konvensional dan garis pantai yang tidak terlindungi, pemerintah secara aktif mencari skema investasi baru guna mendanai infrastruktur berkelanjutan dan tangguh generasi berikutnya. (nsh)
Foto banner: Rahmad Kaimuddin, Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar di Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Kemenko IPK) presentasi ada Asia Infrastructure Forum 2026 di Singapura, 16 Juni 2026.
