Jakarta – Sebuah perusahaan produsen nikel Indonesia telah menghapus informasi penting mengenai operasinya yang menggunakan tenaga batu bara dari situs webnya tak lama setelah pengaduan resmi diajukan ke Bursa Efek Singapura (SGX) terkait pembiayaan aktivitasnya, sehingga memicu kekhawatiran di kalangan aktivis iklim mengenai transparansi di sektor tersebut.
Kelompok keuangan lingkungan Market Forces mengatakan pada Senin, 16 Maret, bahwa laporan keterbukaan informasi dari Harita Nickel Group telah dihapus setelah organisasi tersebut mengajukan pengaduan terhadap bank Singapura Oversea-Chinese Banking Corporation (OCBC) terkait dugaan praktik menyesatkan yang berkaitan dengan pembiayaan operasi pengolahan nikel berbahan bakar batu bara di Indonesia. Dalam pengaduannya, Market Forces berpendapat bahwa laporan keterbukaan informasi keberlanjutan OCBC mungkin tidak sepenuhnya mencerminkan keterlibatannya dalam pembangkit listrik tenaga batu bara industri yang digunakan untuk mengoperasikan pabrik peleburan nikel.
“Sangat memprihatinkan bahwa setelah kami mengajukan keluhan kepada Bursa Efek Singapura terkait dugaan praktik menyesatkan yang dilakukan OCBC sehubungan dengan pendanaan untuk Harita Nickel Group, perusahaan Indonesia tersebut menghapus pengungkapan publik mengenai operasi pembangkit listrik tenaga batubaranya,” kata Binbin Mariana, Pengkampanye Keuangan Energi Asia di Market Forces.
Dia mengatakan bahwa angka-angka spesifik yang sebelumnya tersedia di situs web perusahaan telah menghilang. “Angka-angka spesifik yang merinci kapasitas total sebesar 1.670 MW, yang sebelumnya masih dapat diakses di situs web mereka hingga Februari 2026, telah dihapus dan diganti dengan pernyataan yang bersifat umum,” katanya.
“Penurunan transparansi yang tiba-tiba ini merupakan tanda bahaya, dan otoritas pengawas Singapura perlu menyelidiki mengapa data tersebut dihapus tak lama setelah dikutip dalam pengaduan resmi,” kata Binbin.
Pengaduan yang diajukan oleh Market Forces berfokus pada pembiayaan yang diberikan OCBC kepada perusahaan-perusahaan yang terkait dengan kompleks nikel Harita di Pulau Obi, Indonesia, yang sangat bergantung pada pembangkit listrik tenaga batu bara milik sendiri untuk menjalankan operasi peleburan yang sangat boros energi. Saat ini, perusahaan tersebut mengoperasikan pembangkit listrik tenaga batu bara dengan kapasitas sekitar 910 megawatt (MW) dan berencana untuk memperluasnya menjadi sekitar 1.670 MW guna mendukung peningkatan produksi nikel.
Market Forces berpendapat bahwa ungkapan publik semacam itu dapat bertentangan dengan Kerangka Kerja Pembiayaan Bertanggung Jawab OCBC, yang berkomitmen untuk tidak membiayai proyek pembangkit listrik tenaga batu bara baru dan menetapkan batas-batas yang membatasi eksposur terkait batu bara bagi nasabah korporat.
Selain OCBC, Binbin juga mendesak agar dilakukan pengawasan yang lebih luas terhadap bank-bank yang mendukung ekspansi industri nikel berbahan bakar batu bara di Indonesia. “Perilaku korporasi yang mengkhawatirkan ini menunjukkan bahwa OCBC, DBS, dan UOB harus segera mengevaluasi kembali hubungan mereka dengan Harita serta emisi berbahaya yang ditimbulkan oleh industri nikel berbahan bakar batu bara miliknya,” ujarnya.
Lembaga keuangan yang berbasis di Singapura menghadapi tekanan yang semakin besar dari kelompok-kelompok aktivis terkait apa yang mereka sebut sebagai “celah” dalam kebijakan pengecualian batu bara: meskipun bank-bank telah berjanji untuk menghentikan pembiayaan pembangkit listrik tenaga batu bara baru, perusahaan-perusahaan yang membangun pembangkit listrik tenaga batu bara untuk memasok fasilitas industri seperti pabrik peleburan nikel sering kali masih memenuhi syarat untuk mendapatkan pembiayaan.
Kasus ini menyoroti meningkatnya pengawasan terhadap pengungkapan informasi terkait iklim oleh lembaga keuangan dan perusahaan-perusahaan yang mereka danai, terutama seiring meningkatnya permintaan global terhadap nikel akibat perannya dalam baterai kendaraan listrik dan transisi energi. (nsh)
Foto banner: Tangkapan layar situs Harita Nickel
