Jakarta – PLN mengusung strategi pembangunan smart grid dan inter-island grid selama satu dekade ke depan sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk memastikan bahwa mayoritas dari 71 gigawatt (GW) tambahan kapasitas listrik hingga 2034 bersumber dari Energi Baru Terbarukan (EBT).
Menteri BUMN Erick Thohir menegaskan bahwa langkah besar ini merupakan komitmen pemerintah dalam mewujudkan sistem kelistrikan yang ramah lingkungan untuk generasi mendatang.
“Peningkatan kapasitas listrik yang didominasi oleh EBT ini adalah bentuk nyata komitmen kami untuk transisi energi. Tujuannya tidak hanya soal keberlanjutan, tetapi juga menciptakan dampak positif bagi lingkungan dan masa depan yang lebih baik,” ujar Erick, Selasa, 14 Januari, saat rapat untuk membahas Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT PLN (Persero) 2025-2034.
PLN berencana mengintegrasikan kapasitas listrik dari sumber EBT di berbagai pulau melalui pembangunan inter-island grid. Langkah ini memungkinkan wilayah seperti Sumatera dan Kalimantan, yang kaya akan potensi energi hijau, untuk menyuplai kebutuhan listrik ke pulau Jawa yang merupakan pusat konsumsi energi terbesar di Indonesia.
Sementara itu, Menteri BUMN, Kartika Wirjoatmodjo, menyebut bahwa strategi ini akan didukung oleh teknologi smart grid, sebuah sistem yang memungkinkan distribusi energi secara efisien dan terintegrasi.
“Melalui smart grid, kami memastikan pasokan energi bersumber dari EBT lebih stabil dan bisa diakses secara merata oleh masyarakat. Interkoneksi antar pulau seperti Sumatera-Jawa dan Kalimantan-Jawa akan menjadi tulang punggung distribusi energi ini,” jelas pria yang akrab disapa Tiko ini.
Menurut Tiko, penambahan kapasitas listrik sebesar 71 GW selama sepuluh tahun mendatang akan menjadi tonggak penting dalam rencana PLN untuk menggeser ketergantungan energi dari fosil ke energi terbarukan.
“Dari total 71 GW yang akan ditambahkan, lebih dari 70 persen di antaranya akan berasal dari EBT. Ini adalah langkah besar untuk memastikan ketahanan energi sekaligus keberlanjutan lingkungan,” tambahnya.
PLN juga memastikan pembangunan jaringan baru ini berjalan seiring dengan kemampuan finansial yang sehat.
“Kami ingin memastikan PLN tetap sehat secara finansial, sehingga mampu mendukung pembangunan kapasitas EBT dan mendistribusikan listrik secara berkelanjutan,” ungkap Kartika.
Untuk mendukung langkah ini, pemerintah tengah menyelesaikan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2034, yang diharapkan menjadi cetak biru pembangunan sektor energi selama dekade mendatang.
“RUPTL ini akan menjadi panduan utama dalam mewujudkan target transisi energi. Finalisasinya sedang kami bahas dengan Menteri ESDM dan Menteri Keuangan, dan rencananya rampung bulan ini,” ujar Tiko. (Hartatik)