Sektor industri swasta minta dukungan pengembangan EBT

Hadir sebagai pembicara (kiri-kanan) M Yusrizki (Ketua Net Zero Hub Kadin Indonesia), Karyanto Wibowo (Direktur Sustainable Development Danone Indonesia) dan Rheza Adhihusada (Founder dan CEO Suryanesia) pada acara CEO Breakfast Forum yang bertemakan ‘Memulihkan dan Meningkatkan Penghijauan: Transisi Energi Tanpa Batas untuk Sektor Manufaktur Indonesia’. (Foto: Dok. Kadin)

Jakarta – Beban sektor industri swasta menjadi ganda dalam masa transisi energi dari energi fosil ke energi baru terbarukan (EBT). Pasalnya, di tengah upaya dekarbonisasi sektor kelistrikan, pelaku usaha industri juga harus mendorong dekarbonisasi dari sisi penggunaan bahan bakar fosil secara langsung.

“Apalagi sekitar 76% sektor industri masih menggunakan energi dari batubara dan petroleum. Sisanya mengkonsumsi energi dari listrik. Kita percaya sektor swasta juga punya tanggung jawab yang sama untuk target Net Zero Emission (NZE) pada 2060,” ungkap Ketua Net Zero Hub Kadin Indonesia M Yusrizki dalam keterangan tertulis pada acara CEO Breakfast Forum yang bertemakan ‘Memulihkan dan Meningkatkan Penghijauan: Transisi Energi Tanpa Batas untuk Sektor Manufaktur Indonesia’, Jumat (29/7).

Yusrizki menjelaskan, sektor industri tidak bisa menunggu langkah dekarbonisasi yang tengah dilakukan pemerintah dan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) untuk sektor kelistrikan. Hal ini mengingat masih tingginya juga penggunaan energi fosil di sektor industri. Lebih lanjut, ia menilai kehadiran regulasi pendukung diharapkan dapat difasilitasi oleh pemerintah.

Sebagai langkah inisiatif, saat ini sejumlah perusahaan swasta disebut sudah mulai mengambil inisiatif untuk dekarbonisasi. Salah satunya lewat pemanfaatan biomassa untuk kegiatan operasional.

Selain itu, Yusrizki berharap sektor swasta turut diberikan kesempatan mendorong pengembangan dan pemanfaatan EBT.

“Setidaknya sektor swasta punya opsi lah untuk membeli renewable energi. Apakah itu power wheeling, apa kita bisa direct investment, apa kita punya green tariff,” imbuhnya.

Demi mencapai target tersebut, ia mengakui dibutuhkan regulasi untuk bisa memfasilitasi keinginan pelaku usaha swasta. Pihaknya menilai saat ini keinginan tersebut masih belum terwadahi dalam regulasi yang ada. (Hartatik)

Like this article? share it

More Post

Receive the latest news

Subscribe To Our Weekly Newsletter

Get notified about new articles