Jakarta — Indonesia perlu melakukan perombakan besar-besaran terhadap kebijakan subsidi energinya sekaligus mempercepat transisi ke energi terbarukan, karena menyempitnya ruang fiskal memaksa pemerintah untuk mengambil keputusan yang sulit, demikian disampaikan para pembicara dalam sebuah diskusi publik.
Mempertahankan subsidi energi berisiko menambah beban pada anggaran negara, sementara pemotongan subsidi tersebut dapat melemahkan daya beli, terutama di kalangan rumah tangga berpenghasilan rendah dan menengah, menurut diskusi yang diselenggarakan oleh Yayasan Kesejahteraan Berkelanjutan Indonesia (SUSTAIN) dan LaporIklim pada Kamis, 20 Agustus.
Telisa Aulia Falianty, seorang profesor di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, mengatakan bahwa kebijakan energi seharusnya tidak hanya dipandang dari sudut pandang penghematan fiskal jangka pendek, melainkan sebagai bagian dari strategi jangka panjang untuk memperkuat ketahanan energi dan memastikan transisi yang adil.
“Transisi energi di Indonesia tidak lagi sekadar dipandang sebagai upaya untuk mengurangi beban fiskal jangka pendek, melainkan sebagai strategi jangka panjang untuk mewujudkan ketahanan energi yang adil,” kata Telisa.
Dia mengatakan bahwa ketidakpastian geopolitik semakin memperkuat kebutuhan pemerintah untuk menggunakan anggaran negara sebagai “penyerap guncangan” terhadap guncangan eksternal, sekaligus memastikan ketersediaan energi bagi konsumen.
“Oleh karena itu, mendiversifikasi bauran energi ke arah energi terbarukan merupakan langkah yang sangat berorientasi pada solusi untuk kebutuhan saat ini,” katanya.
Telisa menekankan bahwa transisi tersebut harus dilakukan secara bertahap, inklusif, dan partisipatif, didukung oleh komunikasi publik yang efektif serta keterlibatan masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya.
Dia juga menyerukan pemberian subsidi yang ditargetkan berdasarkan data sosial-ekonomi terpadu, termasuk Sistem Data Sosial-Ekonomi Nasional Terpadu (DTSEN), guna memastikan bantuan tersebut sampai ke rumah tangga yang paling membutuhkannya.
“Pendekatan ini penting agar kebijakan transisi tidak mengorbankan kondisi sosial-ekonomi masyarakat yang sebenarnya. Kelompok miskin dan rentan harus mendapatkan perlindungan yang memadai, sementara daya beli kelas menengah harus tetap terjaga di tengah tekanan ekonomi yang sedang berlangsung,” kata Telisa.
Dampak pemotongan subsidi terhadap para pekerja disoroti oleh Nining Elitos dari PP FSBB KASBI/DBN KASBI.
“Pengurangan subsidi energi berdampak signifikan terhadap penurunan pendapatan riil para pekerja, sementara pengeluaran untuk kebutuhan pokok tidak berkurang dan bahkan cenderung meningkat,” kata Nining.
Dia mengatakan bahwa kenaikan biaya energi dapat memaksa para pekerja untuk semakin memangkas pengeluaran, meningkatkan utang rumah tangga, dan mengurangi kemampuan mereka untuk memenuhi kebutuhan dasar. Pengurangan subsidi juga dapat menyebabkan kelangkaan barang dan antrean panjang, yang menghabiskan waktu dan tenaga para pekerja yang seharusnya dapat digunakan untuk kegiatan produktif.
Di tengah kondisi ekonomi yang sudah sulit, ia memperingatkan bahwa tekanan-tekanan ini dapat meningkatkan risiko terjadinya kerusuhan sosial.
Nining menyerukan agar masyarakat yang terdampak diberi peran yang berarti dalam proses pembuatan kebijakan dan mendesak pemerintah untuk menetapkan tahapan pelaksanaan yang jelas dan konsisten, sekaligus memperkuat data sosial-ekonomi yang digunakan untuk menentukan penerima subsidi.
“Masyarakat juga perlu dilindungi dari dampak lingkungan, konflik pengelolaan sumber daya, dan praktik pembangunan yang mengorbankan tempat tinggal mereka,” katanya.
Diskusi tersebut juga membahas kemungkinan peralihan dari subsidi barang, seperti bahan bakar dan LPG, ke bantuan langsung kepada rumah tangga. Tata Mustasya mengingatkan bahwa penggunaan desil kesejahteraan untuk menentukan penerima manfaat berpotensi mengesampingkan kelompok-kelompok rentan di kalangan kelas menengah.
Ia mengusulkan agar rumah tangga yang termasuk dalam desil 5 hingga 8 dilibatkan dalam reformasi subsidi, dengan alasan bahwa kenaikan biaya hidup telah membuat kelas menengah semakin rentan terjerumus ke dalam kategori kesejahteraan yang lebih rendah.
Tata juga mengusulkan subsidi penuh untuk instalasi panel surya atap bagi rumah tangga di desil ke-5 dan ke-6, dengan menyatakan bahwa langkah tersebut dapat mengurangi biaya subsidi energi sekaligus meningkatkan kesejahteraan rumah tangga. Dalam jangka panjang, ia menyerukan dilakukannya reformasi struktural, termasuk elektrifikasi sektor transportasi dan rumah tangga serta percepatan penerapan energi terbarukan, terutama dalam rangka mewujudkan target 100 gigawatt tenaga surya Indonesia.
Ahmad Ashov Birry, direktur program di Trend Asia, mengatakan bahwa perdebatan mengenai subsidi dan transisi energi perlu dipertimbangkan dalam jangka waktu yang lebih panjang.
Ketergantungan Indonesia pada bahan bakar fosil membuat negara ini rentan terhadap fluktuasi harga global dan dapat memperparah tekanan ekonomi saat terjadi krisis, katanya. Di sisi lain, kebijakan iklim tidak boleh hanya berfokus pada pencapaian target dekarbonisasi tanpa mempertimbangkan siapa yang menanggung biayanya.
Masyarakat miskin, termasuk yang tinggal di daerah perkotaan, menghadapi dampak perubahan iklim sekaligus tekanan ekonomi, kata Ashov.
“Transisi energi dan perubahan dalam kebijakan fiskal tidak dapat dihindari. Namun, masyarakat tidak boleh sekali lagi menjadi pihak yang menanggung beban tersebut, mulai dari biaya energi dan kerusakan lingkungan hingga dampak sosial yang menyertainya,” katanya.
Ashov menekankan pentingnya transparansi data dan diskusi publik untuk membangun kepercayaan serta memastikan kebijakan energi di masa depan disusun secara adil.
“Jika kita membicarakan jangka panjang, kita harus memikirkan cara mencegah kemiskinan yang semakin parah di masyarakat dari satu siklus krisis ke siklus berikutnya. Dan ruang fiskal dapat diperluas dengan mengenakan pajak pada industri ekstraktif,” katanya.
Para pembicara secara umum sepakat bahwa reformasi subsidi energi dan percepatan penerapan energi terbarukan harus berjalan beriringan, disertai dengan langkah-langkah pengamanan untuk mencegah agar beban biaya transisi tidak ditanggung secara tidak proporsional oleh rumah tangga dan pekerja yang rentan. (nsh)
Foto banner: metamorworks/shutterstock.com
