Realisasi penyerapan tak capai target, pemerintah tetap perpanjang harga gas bumi tertentu

Jakarta – Pemerintah Indonesia bersikeras untuk melanjutkan kebijakan harga gas bumi tertentu (HGBT) sebesar USD 6 per MMBTU untuk tujuh sektor industri, meskipun realisasi konsumsi gas yang sudah dialokasikan sering tidak mencapai target yang ditentukan.

Koordinator Penyiapan Program Migas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Rizal Fajar Muttaqien menjelaskan bahwa evaluasi terhadap pengguna HGBT masih berlangsung. Kementerian ESDM tidak bekerja sendirian dalam hal ini, melainkan berkoordinasi dengan Kementerian Perindustrian.

“Kami harapkan ada evaluasi dari masing-masing pengguna gas bumi,” ujar Rizal dalam webinar ‘Menelisik Kesiapan Pasokan Gas untuk Sektor Industri dan Pembangkit Listrik’, Rabu, 28 Februari.

Rizal menegaskan bahwa jika industri penerima HGBT tidak mematuhi komitmen awal, pemerintah tidak akan ragu untuk mengurangi atau bahkan menghentikan keberlanjutan dari kebijakan HGBT tersebut.

“Tentunya ada evaluasi dari teman-teman dari Kemenperin (Kementerian Perindustrian) untuk bisa melanjutkan ataupun mengurangi pasokannya atau menghentikan kebijakan HGBT,” tambahnya.

Kebijakan HGBT sendiri, yang diatur dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 134 Tahun 2020, dijadwalkan akan berakhir pada tahun 2024. Meskipun demikian, Kementerian Perindustrian telah mengusulkan untuk melanjutkan kebijakan tersebut.

“Hanya memang kami dari ESDM masih menunggu evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan HGBT yang sudah berjalan selama ini dan tentunya ketika HGBT itu diputuskan untuk diteruskan tentunya juga memperhatikan ketersediaan bagian negara yang digunakan untuk penyesuaian harga gas,” ungkap Rizal.

Keputusan pemerintah untuk melanjutkan kebijakan harga gas ini diambil dengan mempertimbangkan kerugian negara akibat penurunan penerimaan negara dari sektor hulu migas.

Menurut catatan SKK Migas pada tahun 2023, penerimaan negara dari sektor hulu migas turun lebih dari USD 1 miliar penerapan kebijakan harga gas tersebut.

Pemerintah saat ini juga sedang mengevaluasi dampak multipel yang dihasilkan dari kebijakan harga gas tersebut, dengan tujuan untuk memastikan bahwa kebijakan ini memberikan manfaat yang optimal bagi negara. (Hartatik)

Like this article? share it

More Post

Receive the latest news

Subscribe To Our Weekly Newsletter

Get notified about new articles