Jakarta – Konsumsi LPG nasional diproyeksikan terus meningkat, dengan jumlah impor yang juga diperkirakan mencapai lebih dari 70 persen dari total kebutuhan. Tren ini menimbulkan kekhawatiran akan beban subsidi tahunan yang semakin berat serta ketergantungan Indonesia pada pasokan energi dari luar negeri.
Direktur Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Kementerian ESDM, Laode Sulaeman, mengungkapkan bahwa konsumsi LPG nasional pada tahun 2023 mencapai 8,05 juta metrik ton (MT) dan diproyeksikan sedikit menurun menjadi 8,03 juta MT pada tahun 2024. Namun, pada tahun 2025, konsumsi diprediksi kembali meningkat menjadi 8,17 juta MT.
“Peningkatan konsumsi ini akan menambah beban subsidi LPG tahunan dan mengharuskan kita untuk lebih banyak mengimpor LPG,” ujar Laode dalam keterangannya, Kamis, 8 Agustus. Menghadapi situasi ini, Laode menekankan pentingnya upaya pengendalian konsumsi LPG, terutama melalui pengalihan penggunaan LPG ke jaringan gas (jargas).
“Penggunaan gas melalui jargas terbukti dapat mengurangi konsumsi LPG bersubsidi dan juga mengontrol beban impor LPG,” katanya.
Kementerian ESDM bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri untuk mendukung kebijakan pembangunan jargas di berbagai daerah, serta dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk mengintegrasikan pembangunan jargas dengan proyek perumahan. Selain itu, koordinasi juga dilakukan dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian BUMN terkait mekanisme subsidi jargas.
PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) sebagai Subholding Gas Pertamina, memiliki peran penting dalam pengembangan jargas. Saat ini, PGN mengelola 820.614 sambungan rumah (SR) yang tersebar di 18 provinsi dan 74 kabupaten/kota, yang kontribusinya setara dengan penurunan subsidi LPG sebesar Rp 1,7 triliun.
Direktur Komersial PGN, Ratih Esti Prihatini, menyatakan bahwa pengembangan jargas adalah proyek strategis jangka panjang PGN yang akan dilakukan secara berkelanjutan.
“PGN tahun ini menargetkan 117 ribu SR, dan kami optimis target ini dapat tercapai dengan dukungan berbagai inisiatif serta partner strategis,” jelasnya.
Namun, pengembangan jargas tidak tanpa tantangan. PGN menghadapi isu keekonomian, konstruksi, minat pelanggan, dan peningkatan pemakaian. Ratih menegaskan bahwa PGN harus mampu menjawab tantangan tersebut dan menyelaraskan upaya peningkatan pemanfaatan gas bumi dengan tanggung jawab sebagai badan usaha.
“PGN menginginkan pembangunan jargas untuk kepentingan masyarakat sekaligus mendukung keberlanjutan bisnis perusahaan. Kami percaya bahwa dengan masifnya pembangunan jargas, akan berdampak pada pertumbuhan bisnis inti kami,” tambahnya.
Ratih menambahkan, pembangunan jargas tidak hanya memberikan nilai tambah bagi masyarakat tetapi juga memberikan dampak positif bagi perusahaan dalam jangka panjang. Dengan pendekatan yang tepat, risiko dan keberlanjutan bisnis tetap terjaga. (Hartatik)
