Jakarta – Pemerintah Indonesia seharusnya sudah menyampaikan target iklim Kontribusi Nasional yang Diniatkan (NDC) kedua pada awal Februari tahun ini, seperti yang telah disampaikan oleh para pejabat pemerintah pada COP29 di Baku, Azerbaijan, pada bulan November 2024 lalu. Namun, hingga saat ini, pemerintah belum menyampaikan target NDC kedua sambil menunggu persetujuan dari Presiden Prabowo Subianto.
NDC merupakan komitmen negara-negara yang telah meratifikasi Perjanjian Paris. NDC merupakan alat utama yang digunakan negara-negara tersebut untuk mengatasi perubahan iklim secara kolektif.
Dokumen NDC berisi komitmen, target, dan upaya iklim suatu negara yang diungkapkan dan diserahkan setiap lima tahun sekali sebagai bagian dari upaya pengurangan emisi global. NDC pertama disampaikan pada tahun 2016. Pada tahun 2022, Pemerintah Indonesia meningkatkan ambisinya untuk menurunkan GRK dari 29% menjadi 31,89% dengan upaya sendiri dan menjadi 43,2% dari 41% dengan dukungan masyarakat internasional.
Kepala Biro Humas KLH/BPLH Sasmita Nugroho mengatakan baru-baru ini (13/02) bahwa Menteri Lingkungan Hidup (KLH) Hanif Faisol Nurofiq telah menyerahkan draf NDC Kedua kepada Presiden untuk mendapatkan persetujuan.
“Posisi akhir (SNDC) sudah kami serahkan kepada Presiden. Mudah-mudahan akan disetujui secepatnya,” kata Sasmita seperti dikutip oleh kantor berita Antara.
Ia mengatakan bahwa draf NDC Kedua ini mencakup target-target gas rumah kaca (GRK) nasional dari sektor kelautan dan subsektor hulu migas.
Sebelumnya, Pemerintah Indonesia telah menetapkan target penurunan emisi GRK sebesar 31,89% secara mandiri dan 43,20% dengan dukungan internasional pada tahun 2030.
Dalam dokumen SNDC yang disempurnakan, beberapa sektor telah menetapkan target penurunan emisi GRK. Sektor-sektor tersebut adalah sektor energi, kehutanan, limbah, pertanian, dan industri proses dan penggunaan produk (IPPU).
Untuk mencapai target penurunan emisi tersebut, lanjutnya, pemerintah juga telah memulai perdagangan karbon internasional yang diluncurkan pada 20 Januari 2025. Target NDC Indonesia adalah sebagai berikut:
– Merestorasi 2 juta hektar lahan gambut
– Merehabilitasi 12 juta hektar lahan terdegradasi
– Meningkatkan ambisi adaptasi
– Mencapai puncak emisi gas rumah kaca nasional pada tahun 2030
– Mencapai pengurangan emisi dari sektor kehutanan dan penggunaan lahan sebesar 540 MtCO2e pada tahun 2050
– Mencapai nol emisi bersih pada tahun 2060 atau lebih cepat
Selain perdagangan karbon, Indonesia juga mendukung upaya pendanaan iklim dengan pembayaran berbasis kinerja.
Beberapa pengamat mengatakan bahwa mencapai target nol nol pemerintah pada tahun 2060 atau lebih cepat dari itu adalah hal yang mungkin dilakukan, namun membutuhkan upaya yang signifikan untuk menambah energi terbarukan dan menyeimbangkan solusi dalam skala besar dan di saat yang sama menghapus pembangkit listrik yang tidak fleksibel. Memperluas pembangkit energi terbarukan dengan cepat dalam jangka pendek juga sangat penting untuk mencapai tujuan iklim.
Program Lingkungan PBB (UNEP) menyatakan bahwa anggota G20 bertanggung jawab atas sebagian besar emisi total, yaitu 77% pada tahun 2023. Oleh karena itu, para anggotanya harus memimpin. Namun, kelompok ini masih berada di luar jalur untuk memenuhi NDC saat ini. Anggota penghasil emisi terbesar harus memimpin dengan meningkatkan aksi dan ambisi mereka secara dramatis saat ini dan dalam komitmen baru.
Dukungan internasional yang lebih kuat dan peningkatan pendanaan iklim akan sangat penting untuk memastikan bahwa tujuan iklim dan pembangunan dapat direalisasikan secara adil di seluruh anggota G20 dan secara global, demikian ungkap UNEP.
UNEP adalah suara global terkemuka di bidang lingkungan hidup. UNEP memberikan kepemimpinan dan mendorong kemitraan dalam merawat lingkungan dengan menginspirasi, menginformasikan, dan memungkinkan negara dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup mereka tanpa mengorbankan kualitas hidup generasi mendatang.
Masyarakat luas, baik nasional maupun internasional, kini tengah menantikan langkah pemerintah Indonesia yang baru di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo. (Roffie Kurniawan)
