Jakarta – Pemerintah mengumumkan rencana strategis untuk membuka 20 juta hektare hutan cadangan sebagai upaya memperkuat ketahanan pangan, energi, dan air nasional. Langkah ini diharapkan mampu mendukung berbagai program pembangunan dan mengurangi ketergantungan Indonesia pada impor pangan dan bahan bakar.
Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni menjelaskan bahwa langkah ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memanfaatkan potensi sumber daya alam secara optimal. “Kami telah memetakan area seluas 20 juta hektare yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung ketahanan pangan, energi, dan air. Ini adalah langkah besar untuk memastikan kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi,” ujarnya dalam siaran pers, Kamis, 2 Januari.
Menurut Raja Juli, dari total lahan yang disiapkan, sekitar 1,1 juta hektare dapat ditanami padi gogo, varietas padi yang cocok untuk lahan kering.
“Jika dioptimalkan, lahan ini bisa menghasilkan hingga 3,5 juta ton beras per tahun, setara dengan jumlah impor beras Indonesia pada 2023,” katanya.
Selain itu, pemerintah juga akan memanfaatkan sebagian besar lahan untuk budidaya aren sebagai sumber bioetanol.
“Satu hektare tanaman aren dapat menghasilkan 24 ribu liter bioetanol per tahun. Dengan menanam aren di lahan 1,5 juta hektare, kita berpotensi memproduksi 24 juta kiloliter bioetanol, cukup untuk menggantikan impor bahan bakar minyak hingga 26 juta kiloliter,” jelasnya.
Program food estate dan lumbung pangan desa
Program ini juga akan memperluas konsep food estate yang telah dijalankan sebelumnya, dengan fokus tidak hanya pada skala besar tetapi juga pada lumbung pangan di tingkat lokal.
“Kami ingin program ini terasa hingga ke desa-desa. Konsepnya tidak hanya berskala besar, tetapi juga kecil dan adaptif terhadap kebutuhan lokal,” kata Raja Juli.
Rencana besar ini melibatkan kolaborasi erat antara Kementerian Kehutanan, Kementerian Pertanian, dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Raja Juli mengatakan bahwa Kementerian Kehutanan akan berperan sebagai penyedia lahan, sementara pengelolaan dan implementasi teknis berada di bawah tanggung jawab Kementerian Pertanian dan ESDM.
“Kami terus berdiskusi dengan Kementerian Pertanian untuk memastikan rencana ini sesuai dengan target swasembada pangan, serta dengan Kementerian ESDM untuk memastikan hasil bioetanol dapat masuk dalam sistem energi nasional,” tambahnya.
Presiden Prabowo Subianto menyambut baik rencana ini dan menegaskan pentingnya kerja sama lintas sektor untuk memastikan keberhasilannya. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono juga mendukung inisiatif ini, terutama untuk program budidaya padi gogo di lahan-lahan kering yang memiliki potensi besar.
Raja Juli optimistis bahwa program ini akan memberikan dampak signifikan dalam jangka panjang. “Ini bukan hanya tentang angka-angka produksi, tetapi juga memastikan ketahanan bangsa kita di tengah tantangan global. Kita harus bergerak bersama untuk masa depan yang lebih baik,” tutupnya.
Dengan rencana ini, pemerintah berharap tidak hanya memperkuat ketahanan pangan dan energi tetapi juga menciptakan lapangan kerja baru, mengurangi ketergantungan pada impor, dan mendorong keberlanjutan lingkungan. (Hartatik)
