Jakarta – Indonesia perlu menyiapkan paket pembiayaan transisi energi yang komprehensif. Apalagi perekonomian sejumlah provinsi di Indonesia masih bergantung dari kegiatan pertambangan batu bara, menurut Institute for Essential Services Reform (IESR).
“Beberapa provinsi perlu kita perhatikan seperti Kalimantan Timur yang memproduksi 40 persen batu bara Indonesia, dan Sumatera Selatan yang memproduksi 15 persen. Kita perlu membangun kapasitas lokal untuk menghasilkan pendapatan dari sektor selain batu bara,” ucap Direktur Eksekutif IESR Fabby Tumiwa dalam diskusi panel bertajuk ASEAN Sustainable Energy Finance, sebagaimana dilansir dari rilis IESR.
Menurut Fabby energi sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi telah menjadi faktor kunci dalam kegiatan ekonomi sejak awal penambangan mineral fosil. Adapun peralihan ke sistem energi yang lebih bersih membawa konsekuensi penurunan permintaan batu bara.
Perubahan ini menjadi ancaman serius bagi daerah yang perekonomiannya sangat bergantung pada batu bara. Oleh karenanya, pendanaan seharusnya mencakup tidak hanya biaya teknis untuk pensiunnya armada batu bara, pengembangan energi terbarukan, dan peremajaan jaringan. Akan tetapi, pendanaan juga mempersiapkan masyarakat, terutama mereka yang bekerja di industri pertambangan batu bara, untuk beradaptasi dengan pasar tenaga kerja baru.
Ini termasuk pelatihan ulang untuk menyelaraskan keterampilan mereka dengan kebutuhan pasar. “Pemerintah pusat harus memberikan bantuan khusus bagi daerah yang sangat bergantung pada ekonomi batu bara,” imbuhnya.
Pada KTT G7 di Jerman pada Juni 2022, kelompok tujuh negara maju tersebut menyatakan dukungan mereka untuk memperluas peluncuran pendanaan Just Energy Transition Partnership (JETP). Indonesia adalah negara kedua setelah Afrika Selatan yang meluncurkan inisiatif JETP selama acara sampingan G20 di Bali pada November 2022.
JETP di Indonesia akan memobilisasi 20 miliar USD selama 3-5 tahun ke depan yang terdiri dari 10 miliar USD pendanaan publik yang akan dimobilisasi oleh anggota International Partners Group (IPG) dan sebesar 10 miliar USD dari keuangan swasta yang akan dimobilisasi dan difasilitasi oleh Kelompok Kerja Glasgow Financial Alliance for Net Zero (GFANZ).
Saliem Fakir, Direktur Eksekutif African Climate Foundation (ACF), mengatakan perubahan struktur sistem energi suatu negara akan mempengaruhi perekonomian secara keseluruhan. Dengan demikian, JETP tidak dapat diukur hanya dengan pengurangan emisi.
“Transisi energi juga harus berkeadilan dan oleh karena itu sangat penting untuk menggali dan berbagi pembelajaran, tantangan, dan peluang untuk inovasi di semua fase perjalanan JETP suatu negara,” katanya. (Hartatik)
