Larangan pemanfaatan air tanah oleh industri masih sebatas imbauan

Jakarta – Kepala Pusat Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan (PATGTL) Kementerian ESDM, Ediar Usman mengatakan, pemerintah telah mengeluarkan regulasi terkait pengelolaan air tanah, yaitu Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengendalian Pemanfaatan Air Tanah. Namun,

Menurutnya, peraturan tersebut hanya bersifat imbauan, sehingga tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Hal ini terlihat dari masih banyaknya industri yang memanfaatkan air tanah tanpa izin.

Berdasarkan data Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), pada tahun 2023, terdapat 8.047 permohonan izin pengusahaan air tanah yang diajukan oleh industri. Dari jumlah tersebut, 7.910 izin telah diproses, 137 izin dalam proses, dan 2.707 izin ditolak.

“Pengaturan air tanah untuk melindungi masyarakat dari eksploitasi air tanah yang berlebihan, karena itu kita perlu kendalikan, kita harus betul-betul memperhatikan cadangan yang ada,” kata Ediar dalam keterangan resmi.

Untuk di wilayah yang cadangannya kritis, Ediar menyarankan agar industri besar tidak memanfaatkan air tanah, tapi memanfaatkan air permukaan, seperti air danau dan sungai agar kebutuhan masyarakat terlindungi.

“Cadangan air tanah yang terambil dari dalam akan memerlukan proses yang lama untuk terisi kembali bahkan bisa ratusan atau jutaan tahun. Jadi kalau diambil, tidak cepat itu pengisiannya, makanya sekarang ada regulasi untuk mengaturnya untuk mencegah defisitnya terlalu jauh,” imbuh, Ediar

Sementara itu, Kepala Badan Geologi Kementerian ESDM Muhammad Wafid menjelaskan, Badan Geologi telah melakukan penyelidikan air tanah, selain melakukan sosialiasi perizinan air tanah di 19 lokasi. Hasilnya melahirkan 27 rekomendasi serta melakukan pembangunan Jaringan Pemantauan Air Tanah pada 3 cekungan air tanah. (Hartatik)

Like this article? share it

More Post

Receive the latest news

Subscribe To Our Weekly Newsletter

Get notified about new articles