Mengurangi ketergantungan pada plastik mungkin merupakan cara yang lebih baik untuk menjamin pasokan serta memenuhi komitmen lingkungan dan iklim
oleh: Ahmad Pathoni*
Di sebuah supermarket di Jakarta, Diana Marsella memasukkan belanjaannya ke dalam tas kanvas.
“Dulu saya sering mengambil kantong plastik tanpa berpikir panjang,” kata pegawai kantoran berusia 39 tahun itu. “Sekarang saya selalu membawa tas belanja yang bisa dipakai ulang… Rasanya aneh kalau saya lupa membawanya.”
Setelah larangan penggunaan kantong plastik sekali pakai diberlakukan di Jakarta pada tahun 2020, penggunaan kantong plastik tersebut di kota ini turun sebesar 82% pada bulan-bulan berikutnya, kata seorang pejabat Dinas Lingkungan Hidup Jakarta.
Larangan serupa telah diberlakukan di berbagai kota dan kabupaten lain di seluruh negeri sejak tahun 2016. Namun, tahun ini sebuah laporan dari LSM Dietplastik Indonesia menemukan bahwa penegakan aturan tersebut masih longgar.
Di saat yang sama, Indonesia terus mengembangkan industri petrokimianya, seperti yang telah kita lihat pada bagian pertama dari seri ini.
Proyek-proyek berskala besar yang baru dan akan datang mencakup fasilitas pemecah (cracker) yang memanaskan nafta minyak bumi untuk menghasilkan etilena dan propilena, bahan baku dasar bagi plastik yang umum digunakan. Bahan-bahan tersebut kemudian diolah menjadi resin yang digunakan dalam produk-produk seperti kemasan makanan dan botol.
Perluasan industri ini bertujuan untuk meningkatkan produksi dalam negeri bahan bangunan tersebut, sehingga mengurangi ketergantungan pada impor. Namun, kelompok lingkungan dan para ahli menyatakan bahwa pertumbuhan ini semakin bertentangan dengan target pengurangan limbah dan komitmen iklim Indonesia.
Sebagian besar plastik dibuat dari minyak dan gas melalui proses industri yang membutuhkan banyak energi dan menghasilkan emisi pada tahap ekstraksi, pemurnian, dan produksi. Secara global, industri petrokimia semakin menjadi salah satu sumber permintaan minyak terbesar.
Menurut laporan Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) tahun 2025, plastik untuk penggunaan sehari-hari diperkirakan akan menjadi bagian terbesar dari permintaan hingga tahun 2050 di negara-negara Asia Tenggara serta Tiongkok, Jepang, dan Korea Selatan. Para pakar yang diwawancarai oleh Dialogue Earth menyatakan bahwa perlu ada upaya untuk menangani permintaan ini, alih-alih memandang plastik semata-mata sebagai masalah polusi dan limbah pascakonsumen.
“Setiap produk plastik sudah meninggalkan jejak karbon jauh sebelum dibuang,” kata Herlina Agustin, seorang dosen di Universitas Padjadjaran di Bandung yang meneliti komunikasi lingkungan. Namun, “kesadaran masyarakat masih berfokus pada plastik sebagai masalah kebersihan, bukan sebagai bagian dari sistem bahan bakar fosil dan karbon yang lebih luas”.
Dia mengatakan bahwa kesadaran yang lebih besar mengenai jejak karbon plastik dapat membantu mengurangi konsumsi, namun pengurangan yang berkelanjutan akan membutuhkan perubahan dalam kebijakan, infrastruktur, dan praktik bisnis.
“Dampak terbesar terjadi ketika perilaku individu, kebijakan publik, dan transformasi industri bergerak selaras,” katanya.
Meningkatnya ketergantungan serta alternatifnya
Permintaan plastik di Indonesia yang tumbuh pesat diproyeksikan akan mencapai 22 juta metrik ton pada tahun 2050, naik dari 8 juta pada tahun 2022, menurut laporan OECD tahun 2025.
Pertumbuhan ekonomi yang pesat diperkirakan akan mendorong peningkatan konsumsi, termasuk konsumsi plastik dan produk-produk yang banyak menggunakan plastik, demikian disebutkan dalam laporan tersebut. Jumlah penduduk Indonesia juga diproyeksikan akan terus meningkat, sementara perluasan wilayah perkotaan mengubah gaya hidup masyarakat ke arah konsumsi yang melibatkan penggunaan plastik sekali pakai, seperti kemasan.
Pada tahun 2050, perluasan sektor transportasi dan manufaktur diperkirakan akan menjadi penyumbang utama pertumbuhan permintaan plastik. Namun, plastik untuk keperluan sehari-hari kemungkinan besar akan tetap memainkan peran dominan dalam total permintaan plastik di seluruh Asia Tenggara serta Tiongkok, Korea Selatan, dan Jepang, yaitu sebesar 61%.
Menurut laporan tersebut, persentase untuk Indonesia diperkirakan tidak akan banyak berubah. Pada tahun 2022, angkanya mencapai hampir 60%, dengan rincian 31% untuk kemasan, 17% untuk tekstil sintetis, dan 11% untuk produk konsumen rumah tangga.
Bahan-bahan pengganti untuk membuat barang sekali pakai seperti kemasan dan peralatan makan sekali pakai telah digembar-gemborkan oleh sebagian pihak sebagai bagian dari solusi untuk mengatasi polusi plastik.
Franky Wibowo adalah kepala pemasaran di PT Bersaudara Inti Corpora, sebuah perusahaan Indonesia yang memasok bahan baku plastik untuk kemasan. Ia mengatakan bahwa bahan alternatif sering kali sulit memenuhi persyaratan keamanan pangan dan ketahanan dengan biaya yang terjangkau, sehingga banyak industri masih sangat bergantung pada plastik.
“Untuk produk yang membutuhkan lapisan pelindung yang kuat, terutama kemasan makanan, plastik masih lebih murah, lebih ringan, dan lebih tahan lama,” kata Wibowo kepada Dialogue Earth. “Kantong beras, misalnya, harus mampu menahan beban serta memenuhi [persyaratan] pengangkutan dan penyimpanan. Banyak alternatif yang dapat didaur ulang masih belum mampu memberikan kekuatan mekanis yang sama.”
Perusahaan asal Korea Selatan, CJ Biomaterials, memiliki fasilitas di Jawa Timur yang memproduksi polihidroksialkanoat—plastik biodegradable yang dihasilkan melalui fermentasi bakteri dari minyak, gula, atau limbah makanan. Perusahaan-perusahaan Indonesia juga telah memproduksi kemasan biodegradable yang terbuat dari batang tebu yang dihancurkan serta bahan berbahan dasar singkong.
Elis Nurhayati adalah direktur eksekutif dan salah satu pendiri Daya Data Komunitas, sebuah perusahaan rintisan teknologi yang berfokus pada pengelolaan sumber daya alam lokal oleh masyarakat. Ia memperingatkan bahwa mengganti plastik dengan bahan sekali pakai lainnya, seperti bioplastik berbahan dasar tanaman atau kertas, mungkin hanya akan mengalihkan beban lingkungan alih-alih menyelesaikan masalah yang mendasarinya.
“Produksi kertas dapat menambah tekanan terhadap hutan, sementara bioplastik mungkin bersaing dengan sistem pangan dan lahan pertanian,” kata Nurhayati. “Solusinya bukanlah mengganti satu produk sekali pakai dengan produk sekali pakai lainnya.”
Sebaliknya, negara ini dapat memperkuat sistem daur ulang yang sudah lama ada dan sudah tidak asing lagi bagi banyak warga Indonesia, kata Tiza Mafira, salah satu pendiri Dietplastik Indonesia dan direktur Climate Policy Initiative. Bagi Mafira, daur ulang adalah “alternatif yang paling realistis”.
Dia mencontohkan dispenser air isi ulang berukuran besar dan tabung gas elpiji yang dapat dikembalikan, yang telah beroperasi di Indonesia selama puluhan tahun. “Model yang sama itu dapat diperluas untuk produk rumah tangga dan bahan pokok,” kata Mafira. Di Jakarta dan kota-kota besar lainnya, toko isi ulang mendorong pelanggan untuk mengisi bahan pokok seperti minyak goreng, deterjen, dan produk rumah tangga menggunakan wadah mereka sendiri.
Sebuah studi tahun 2023 yang dilakukan oleh Program Lingkungan PBB (UNEP) menemukan bahwa sistem daur ulang dapat mengurangi polusi plastik sebesar 30% secara global pada tahun 2040.
Nurhayati menganjurkan penggunaan kembali dan mengatakan bahwa membatasi penggunaan plastik hanya untuk keperluan yang sangat penting bagi kelancaran kehidupan masyarakat akan mengurangi penggunaan yang tidak perlu.
“Jika pengurangan limbah terkait langsung dengan insentif ekonomi, orang-orang akan mengubah perilaku mereka jauh lebih cepat,” tambahnya. “Tekanan publik dari konsumen yang sadar akan lingkungan dan keuangan pada akhirnya dapat memaksa industri untuk mengurangi emisi karbon.”
Demi kemudahan
Konsumen terus mengandalkan kemasan plastik terutama karena harganya murah dan praktis, kata Hilaludin, salah satu pendiri Yayasan Rumah Pelangi, sebuah organisasi lingkungan berbasis masyarakat.
“Bahkan ketika konsumen menginginkan alternatif, seperti membungkus makanan dengan daun alih-alih plastik, pilihan-pilihan tersebut seringkali lebih sulit ditemukan dan harganya lebih mahal,” tambahnya.
Herlina Agustin dari Universitas Padjajaran mengatakan bahwa plastik konvensional harganya murah secara artifisial karena harga tersebut tidak memperhitungkan biaya lingkungan. “Pada akhirnya, masyarakatlah yang menanggung biayanya melalui polusi, limbah, dan kerusakan lingkungan,” katanya.
Tantangannya bukan hanya mengganti bahan-bahan, melainkan mengubah pola konsumsi, katanya. “Orang-orang mungkin menginginkan wadah yang dapat digunakan kembali, tetapi banyak tempat yang masih belum mendukung penggunaannya,” tambahnya.
Namun, banyak solusi yang dipromosikan di Indonesia, termasuk pemilahan sampah yang lebih baik, sistem daur ulang, dan bahan alternatif, hanya berfokus pada plastik setelah plastik tersebut diproduksi, kata Agustin.
Menurutnya, ambisi lingkungan Indonesia sulit diselaraskan dengan kebijakan-kebijakan yang terus memperluas produksi petrokimia.
“Selama kesuksesan diukur dari produksi yang terus meningkat dan ekspansi yang tak henti-hentinya, kita akan terus mencari cara agar sistem yang sama tampak lebih ramah lingkungan,” katanya. “Yang mungkin kita butuhkan bukan hanya teknologi baru, melainkan pandangan yang berbeda tentang apa yang disebut ‘cukup’.”
“Komunikasi lingkungan seharusnya tidak bertujuan untuk membuat kenyataan tampak lebih baik daripada yang sebenarnya. Komunikasi tersebut seharusnya membantu kita melakukan percakapan yang jujur mengenai masa depan.”
Masukan tambahan dari Ash Tan
Foto banner: Botol plastik bekas dan sampah lainnya menumpuk di Gili Trawangan, Indonesia (Foto: Ocet Timo / Alamy)
*Artikel ini pertama kali diterbitkan di Dialogue Earth dalam bahasa Inggris dengan judul: “Carbon crossroads: Can Indonesia cut plastic waste and grow its petrochemical industry?”
Catatan Editor
Ini adalah artikel kedua dari tiga artikel dalam seri “Carbon Crossroads”, yang mengkaji industri petrokimia Indonesia yang terus berkembang dan bersifat intensif karbon. Seri ini menyoroti perlunya mendekarbonisasi industri tersebut, sekaligus mengkaji solusi-solusi yang mungkin dapat diterapkan oleh pembuat kebijakan, pengembang proyek, dan konsumen. Seri ini juga mengulas pro dan kontra dari investasi besar-besaran Tiongkok di sektor petrokimia Indonesia.
Baca bagian pertama di sini.
