Jakarta – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta Kementerian Energi Norwegia telah memasukkan isu Carbon Capture Storage (CCS) sebagai salah satu poin dalam revisi UU Migas terbaru. Hal ini dibahas dalam Pertemuan The 10th Indonesia-Norway Bilateral Energy Consultations (INBEC) belum lama ini di Jakarta.
Indonesia berharap dapat belajar dari Norwegia, negara yang terdepan dalam penerapan CCS di industri migas. Direktur Pembinaan Program Migas, Mirza Mahendra menyatakan, bahwa pemerintah saat ini tengah mengembangkan bisnis serta menerbitkan peraturan dan perizinan usaha CCS.
“Norwegia telah mampu mengkolaborasikan litbang, peran aktif pemerintah, dan antusiasme sektor bisnis. Indonesia ingin menggali pengalaman tentang CCS dari Norwegia,” ujar Mirza dalam keterangan resmi, Rabu, 3 Juli.
Upaya implementasi CCS dan Carbon Capture Utilization and Storage (CCUS) di industri migas Indonesia berpotensi menunda revisi Undang-Undang Migas yang telah lama dinanti oleh pelaku usaha untuk mendapatkan kepastian hukum berinvestasi.
PT Pertamina (Persero) sebagai Badan Usaha Milik Negara yang terlibat dalam proyek CCS/CCUS, juga menghadapi berbagai tantangan. Pemerintah mendorong Pertamina untuk mengeksplorasi lebih banyak diskusi dengan delegasi Norwegia tentang aspek komersial CCS/CCUS.
Mirza menambahkan, keahlian dan teknologi yang dimiliki Norwegia dalam pengembangan migas lepas pantai dapat menjadi pelajaran bagi Indonesia.
Indonesia telah lebih dari 10 tahun tidak memiliki kepastian hukum di industri hulu migas lantaran UU Migas No. 22 Tahun 2001 yang dimiliki sudah sangat lemah kedudukannya karena banyak pasal yang dianulir oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Revisi UU Migas menjadi salah satu amanat keputusan MK yang hingga kini belum juga direalisasikan. (Hartatik)
