ESDM: Kebijakan BBM satu harga, langkah strategis atasi ketimpangan, cegah konflik antar daerah

Jakarta – Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) secara serentak meluncurkan 14 penyalur BBM di kawasan Maluku dan Papua, yang merupakan bagian dari 40 titik distribusi baru pada tahap pertama tahun 2024. Langkah ini bertujuan untuk mengatasi ketimpangan harga bahan bakar minyak (BBM) di seluruh Indonesia.

Kementerian ESDM menilai Kebijakan BBM Satu Harga sebagai langkah konkret untuk menciptakan keadilan dan pemerataan bagi masyarakat yang tinggal di daerah terluar, terpencil, dan tertinggal (3T). Wakil Menteri ESDM, Yuliot, menegaskan pentingnya kebijakan ini untuk menghapus disparitas harga antardaerah yang berpotensi menimbulkan ketidakadilan dan memicu konflik horizontal.

“Kami ingin memastikan bahwa seluruh masyarakat Indonesia, tidak terkecuali yang tinggal di pelosok, mendapatkan harga BBM yang sama dan terjangkau. Ini bagian dari perwujudan sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” kata Yuliot dalam keterangan resmi pada acara peresmian 14 Penyalur BBM Satu Harga untuk klaster Maluku yang terpusat di Ternate, Maluku Utara, Rabu, 30 Oktober.

Yuliot menyebutkan bahwa ketimpangan harga antara daerah satu dengan yang lain kerap kali menimbulkan kecemburuan sosial yang dapat mengganggu stabilitas nasional. Kebijakan BBM Satu Harga, lanjutnya, diharapkan mampu mengatasi persoalan ini, memberikan akses yang sama kepada masyarakat, dan menekan potensi konflik di wilayah-wilayah yang rentan.

Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), Erika Retnowati, yang juga hadir dalam peresmian, menegaskan bahwa BPH Migas berkomitmen penuh untuk mengawal kelancaran distribusi BBM Satu Harga. Menurutnya, program ini penting untuk memastikan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan merata hingga ke pelosok negeri.

“Kami akan terus mengawal kebijakan ini agar BBM Satu Harga dapat benar-benar dinikmati masyarakat di seluruh Indonesia. Ini menjadi salah satu upaya kita untuk mewujudkan visi Indonesia Emas dengan keadilan akses energi,” ujar Erika.

Erika menjelaskan bahwa tahun 2024 pemerintah menargetkan pembangunan 71 penyalur BBM Satu Harga, dan hingga September 2024, 40 di antaranya sudah rampung.

Sebagai penyedia energi utama di tanah air, PT Pertamina Patra Niaga juga terlibat langsung dalam pelaksanaan BBM Satu Harga. Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga, Riva Siahaan, menyatakan komitmen Pertamina untuk memastikan ketersediaan dan keterjangkauan energi di seluruh wilayah Indonesia, terutama di daerah 3T.

“Kami tidak hanya sekadar memastikan harga BBM yang terjangkau, tetapi juga memperhatikan aspek keberlanjutan dalam aksesibilitas energi,” jelas Riva.

Dikatakannya bahwa BBM Satu Harga adalah bagian dari misi pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memberikan dampak ekonomi positif di seluruh Indonesia. Dengan kebijakan ini, pemerintah berharap dapat menciptakan pemerataan yang lebih merata dan memperkuat rasa persatuan dan kesatuan di antara masyarakat dari berbagai daerah di Indonesia. (Hartatik)

Like this article? share it

More Post

Receive the latest news

Subscribe To Our Weekly Newsletter

Get notified about new articles