DPR: Subsidi kendaraan listrik berpotensi tidak tepat sasaran

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arifin Tasrif dan Direktur Pertamina, Nicke Widyawati meninjau motor listrik yang digunakan driver ojek online di Denpasar, Bali, baru-baru ini. (Foto: Hartatik)

Jakarta – Kebijakan pemerintah memberikan subsidi kendaraan listrik berpotensi tidak tepat sasaran dan bias kepentingan, menurut anggota parlemen. Apalagi diketahui salah satu pejabat pemerintah saat ini juga menjabat sebagai Ketua Asosiasi Produsen Kendaraan Listrik.

“Tanpa ditelisik lebih jauh masyarakat juga bisa merasakan adanya kepentingan pihak tertentu di balik kebijakan ini. Dengan begitu kebijakan pemberian subsidi pembelian kendaraan listrik bisa menimbulkan kecurigaan publik,” ungkap Mulyanto, Anggota Komisi VII DPR RI.

Lebih lanjut, menurutnya, insentif berupa subsidi yang diberikan pemerintah untuk kendaraan listrik sehingga harganya menjadi berkurang kini justru menjadi boomerang dan dikritik berbagai pihak. Pemberian subsidi ini juga tidak tepat. Karena yang mendapat subsidi adalah orang kaya. Mulyanto menilai kebijakan ini tentu akan menimbulkan kecemburuan sosial yang membahayakan. Apalagi jumlah subsidi yang akan diberikan cukup besar yaitu Rp 70 juta/unit untuk pembelian mobil listrik dan Rp 7 juta/unit untuk pembelian motor listrik.

“Kalau tujuan subsidi tersebut ingin meningkatkan penggunaan kendaraan listrik agar terjadi penurunan emisi karbon jelas salah. Karena faktanya sumber energi untuk kendaraan listrik masih diambil dari pembangkit listrik berbahan bakar batu bara,” katanya.

Dengan demikian, lanjutnya, tingkat emisi karbonnya masih tinggi sehingga penggunaan kendaraan listrik hanya sekedar memindahkan sumber polusi karbon dari kendaraan ke pembangkit listrik.

Menurutnya, subsidi sebaiknya diberikan untuk kendaraan listrik angkutan umum agar lebih banyak masyarakat yang dapat menikmatinya. Selain itu subsidi ini juga bisa mengurangi penggunaan kendaraan pribadi sehingga bisa berdampak pada berkurangnya tingkat kemacetan di beberapa ruas jalan.

Sejauh ini ada dua pabrikan mobil listrik yang mendapatkan subsidi yakni Hyundai dan Wuling. Namun pemerintah membuka peluang ada pabrikan lain yang bakal mendapatkan subsidi.

Saat ini ada 13 merk motor listrik yang setelah mendapat subsidi Rp 7 juta menjadi sebagai berikut: Gesits G1 harga jual Rp 21,7 juta, United T1800 dengan harga jual Rp23,5 juta, United TX3000 Rp42,9 juta, United TX1800 Rp26,9 juta, Smoot Elektrik Tempur Rp11,5 juta, dan Smoot Elektrik Zuzu Rp12,9 juta.

Selanjutnya Volta 401 dengan harga jual Rp9,95 juta, Selis E-MAX Rp9,9 juta, Selis Agats Rp18,9 juta, Viar New Q1 Rp 14 juta, Rakata X5 Rp15,1 juta, Rakata S9 Rp10 juta dan Polytron PEV 30M1 (Fox-R) dengan harga jual Rp13,5 juta. (Hartatik)

Foto banner: Direktur Utama Pertamina NRE, Dannif Danusaputro mendengarkan penjelasan dari seorang pengemudi ojek online tentang cara pengisian baterai motor listrik saat peluncuran swapping station di SPBU Green Energy Station Denpasar. (Foto: Hartatik)

Like this article? share it

More Post

Receive the latest news

Subscribe To Our Weekly Newsletter

Get notified about new articles