Jakarta – Potensi Indonesia sebagai produsen utama mineral kritis dunia terancam sia-sia akibat belum adanya payung hukum yang jelas mengatur pengelolaannya, menurut para pelaku usaha. Mereka mengeluhkan ketidakpastian ini dan mendesak pemerintah segera menerbitkan regulasi yang komprehensif.
Direktur Portofolio dan Pengembangan Usaha Mineral Industry Indonesia (MIND ID), Dilo Seno Widagdo mengungkapkan kekesalannya. “Ada 47 yang masuk ke dalam kriteria mineral strategis dan mineral kritis di Indonesia. Perlu ada aturan yang jelas. Karena kita harus mengontrol dan mengaturnya supaya optimum,” ujar Dilo dalam keterangan resmi, Kamis, 17 Oktober.
MIND ID, sebagai salah satu perusahaan pertambangan negara, telah mengelola enam jenis mineral kritis. Namun, Dilo mengakui bahwa pengelolaan yang optimal baru bisa terwujud jika ada aturan main yang jelas.
“Harus sudah mulai diatur nih produksinya berapa, kemudian nanti siapa saja yang harus memproduksi. Karena ini terkait dengan demand supply. Demand supply ini pada akhir-nya apa? Harga,” tegasnya.
Potensi pasar mineral kritis dunia sangat besar, terutama dengan semakin maraknya industri berbasis energi terbarakang seperti kendaraan listrik. Indonesia, dengan kekayaan mineralnya, berpeluang besar untuk menjadi pemain utama di pasar global.
“Kita bisa mengatur harga. Jadi kayak nikel kita tetapin harga, misalnya sekarang HPM-nya naik, naik, naik, naik. Ya harga pasar juga kecenderungannya ikut naik,” jelas Dilo.
Jika pemerintah terus menunda penerbitan regulasi yang jelas, maka sejumlah kerugian akan dialami Indonesia. Pertama, potensi pendapatan negara dari sektor pertambangan mineral kritis tidak akan termaksimalkan. Kedua, investor akan ragu untuk menanamkan modal karena ketidakpastian regulasi. Ketiga, Indonesia berpotensi kehilangan pangsa pasar global kepada negara lain yang lebih agresif dalam mengembangkan industrinya. (Hartatik)
