Jakarta – Alokasi subsidi energi untuk tahun ini turun dibanding tahun sebelumnya, menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada hari Selasa. Pemerintah mengalokasikan Rp 339,6 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk subsidi dan kompensasi Bahan Bakar Minyak (BBM).
“Tahun lalu, kita mengalokasikan subsidi dan kompensasi sebesar Rp 551 triliun. Tapi tahun ini Rp 339,6 triliun,” ujar Sri Mulyani Indrawati dalam Rakornas Kepala Daerah dan Forkopimda 2023 di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor.
Menurutnya, alokasi subsidi energi yang dibayarkan kepada Pertamina tersebut bertujuan untuk menahan lonjakan dan gejolak harga BBM dan LPG bersubsidi. Sebab pemerintah sempat menaikkan harga BBM bersubsidi sebesar 30 persen, September lalu.
Lebih lanjut, persentase kenaikan harga tersebut diklaim jauh lebih rendah dibanding kenaikan harga energi di negara-negara lain. “Perang Rusia – Ukraina menimbulkan disrupsi pangan dan energi. Harga minyak mentah, gas, batubara melonjak sangat tinggi,” imbuhnya.
Akibat kondisi tersebut, kata Sri Mulyani, negara-negara Eropa, Inggris, dan Amerika Serikat merasakan lonjakan harga energi yang luar biasa, bahkan hingga tiga kali lipat. Inflasi juga melonjak tinggi, sehingga daya beli rakyat menurun dan ekonomi melemah.
Adapun kucuran dana untuk Pertamina, lanjutnya, sudah dilakukan sejak 2009 hingga 2020. Dana tersebut diberikan dalam bentuk Penyertaan Modal Negara atau PMN nontunai dengan nilai total mencapai Rp 49,89 triliun.
“Pertamina mengelola dana subsidi dari APBN ratusan triliun, sehingga harus makin sehat kuat efisien, kompetitif dan akuntabel,” katanya. (Hartatik)
Foto banner: Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (Sumber: Kemenkeu)
