Indonesia sahkan UU Perampasan Aset, tuai kritik masyarakat sipil

Jakarta – Undang-undang perampasan aset yang baru saja disahkan di Indonesia menuai kritik karena cakupannya yang terbatas, kurangnya partisipasi publik yang berarti, serta terpusatnya kewenangan pada lembaga-lembaga yang dikendalikan oleh presiden, sehingga memunculkan pertanyaan apakah undang-undang tersebut akan efektif dalam memberantas kekayaan ilegal yang terkait dengan industri ekstraktif.

Firdaus Cahyadi, pendiri Indonesia Climate Justice Literacy (ICJL), pada Jumat, 20 November, mengatakan bahwa undang-undang tersebut disahkan secara mendadak, tanpa keterlibatan publik yang berarti, sehingga berpotensi memungkinkan para elit politik dan bisnis untuk memberikan pengaruh yang tidak proporsional terhadap ketentuan-ketentuannya.

Salah satu kekhawatiran utama, katanya, adalah bahwa kejahatan lingkungan, termasuk yang dilakukan di sektor kehutanan, perkebunan, dan pertambangan, tidak secara eksplisit diakui sebagai tindak pidana induk tersendiri dalam undang-undang baru tersebut.

“Persoalannya kemudian adalah sebagian besar elite politik memiliki bisnis ekstraktif, sehingga berpotensi membebaskan delik kejahatan yang ditimbulkan dari industri ekstraktif dari UU itu,” kata Firdaus.

Ia menyoroti ketentuan-ketentuan yang membatasi kategori tindak pidana yang diatur dalam undang-undang tersebut, yang mencakup korupsi dan enam kategori lainnya: narkotika dan zat psikotropika, terorisme dan pendanaan terorisme, penyelundupan manusia, penyelundupan senjata dan bahan berbahaya, perdagangan manusia, serta bentuk-bentuk tertentu penipuan atau penggelapan yang didukung teknologi.

Ia berpendapat bahwa pengecualian tindak pidana lingkungan hidup, kehutanan, perkebunan, dan pertambangan sebagai tindak pidana induk yang berdiri sendiri dapat membatasi kemampuan undang-undang tersebut untuk menyasar aset-aset yang dikumpulkan melalui perusakan lingkungan dan eksploitasi sumber daya alam.

Firdaus juga mempertanyakan struktur tata kelola yang ditetapkan berdasarkan undang-undang tersebut, khususnya ketentuan yang menempatkan Badan Pengelola Aset dan Badan Pengawas yang baru dibentuk di bawah kewenangan presiden.

Dia mengatakan bahwa pengaturan ini akan semakin memusatkan kekuasaan di tangan kepresidenan, menyusul pembentukan Badan Reformasi Agraria Nasional (BRAN) berdasarkan Undang-Undang Pengelolaan Reformasi Agraria (UU PRA) yang baru saja disahkan.

“Persoalannya, presiden dan orang-orang di lingkar presiden juga memiliki bisnis ekstraktif sehingga berpotensi terbebas dari penegakan hukum UU Perampasan Aset dan UU PRA,” katanya.

Parlemen sahkan undang-undang yang telah lama dinantikan

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengesahkan Undang-Undang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dalam sidang pleno di kompleks parlemen di Senayan, Jakarta, pada Kamis, 19 November.

Undang-undang tersebut disahkan setelah melalui proses selama 18 tahun, yang menandai langkah yang telah lama dinantikan untuk memperkuat kemampuan pemerintah dalam memulihkan aset yang berasal dari kegiatan pidana.

Berdasarkan Pasal 3, perampasan aset dapat dilakukan baik berdasarkan putusan pengadilan pidana yang bersifat final dan mengikat secara hukum maupun tanpa adanya putusan bersalah terhadap pelaku.

Namun, perampasan aset yang tidak didasarkan pada putusan bersalah tunduk pada syarat-syarat tertentu. Pasal 6 memungkinkan pihak berwenang untuk melakukan perampasan apabila tersangka atau terdakwa telah meninggal dunia, melarikan diri, menderita penyakit kronis, tidak dapat diidentifikasi, atau tidak dapat dilacak keberadaannya.

Ketentuan tersebut juga menetapkan nilai aset minimum sebesar Rp1 miliar untuk perampasan tanpa putusan pidana.

Yang penting, perampasan aset tanpa putusan bersalah dalam perkara pidana tidak menghapuskan pertanggungjawaban pidana pelaku, yang berarti proses pidana tetap dapat dilanjutkan jika memang berlaku.

Dua lembaga baru di bawah wewenang presiden

Undang-undang tersebut membentuk dua lembaga baru untuk mengawasi pengelolaan dan pengawasan aset yang disita.

Berdasarkan Pasal 53, pengelolaan aset akan dilakukan oleh suatu lembaga yang dibentuk oleh presiden. Demikian pula, Pasal 61 mengatur tentang lembaga pengawas, yang juga dibentuk oleh presiden, untuk mengawasi penyitaan dan pengelolaan aset.

Ketentuan-ketentuan ini telah menjadi sumber kekhawatiran bagi Firdaus, yang berpendapat bahwa menempatkan kedua lembaga tersebut di bawah kewenangan presiden dapat melemahkan pengawasan independen dan menimbulkan potensi konflik kepentingan.

Undang-undang tersebut juga menetapkan bahwa undang-undang tersebut tidak berlaku surut. Berdasarkan Pasal 72, penyitaan dan pengelolaan aset sesuai undang-undang tersebut hanya dapat diterapkan terhadap tindak pidana yang dilakukan setelah undang-undang tersebut mulai berlaku.

Pasal 74 mengatur bahwa undang-undang tersebut akan mulai berlaku 12 bulan setelah diundangkan dan setelah kedua lembaga tersebut dibentuk.

Meskipun disahkannya undang-undang tersebut menetapkan kerangka hukum baru untuk pemulihan aset hasil kejahatan, kekhawatiran yang diungkapkan oleh masyarakat sipil terkait cakupan undang-undang tersebut dan kemandirian kelembagaannya mengindikasikan adanya tantangan yang dapat memengaruhi pelaksanaannya. (nsh)

Foto banner: Gedung DPR. Rohani Budi Prihatin/shutterstock.com

Like this article? share it

More Post

Receive the latest news

Subscribe To Our Weekly Newsletter

Get notified about new articles