Jakarta – Pemerintah menghadapi pekerjaan berat menutup kekurangan penerimaan pajak sekitar Rp514 triliun hingga akhir 2026. Pada saat bersamaan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) telah mencatat defisit Rp379,3 triliun per 31 Oktober 2026 dan harus menanggung kebutuhan penanggulangan bencana yang mencapai Rp59,35 triliun.
Di tengah tekanan fiskal tersebut, 350 Indonesia, Jumat, 20 November, mempertanyakan belum diterapkannya sejumlah instrumen pungutan terhadap sektor ekstraktif, terutama batu bara dan nikel. Padahal, potensi penerimaan dari kebijakan bea keluar dan penyesuaian royalti kedua komoditas itu sebelumnya diperkirakan melampaui Rp200 triliun.
Sebaliknya, wacana perluasan basis pajak justru menyoroti aktivitas ekonomi masyarakat, termasuk jasa harian dan usaha kecil. Kondisi ini dinilai memperlihatkan ketimpangan prioritas pemerintah dalam menentukan sumber penerimaan negara.
Dalam konferensi pers APBN KiTa edisi November 2026, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyampaikan realisasi penerimaan pajak hingga 31 Oktober mencapai Rp1.796,8 triliun. Dengan demikian, pemerintah masih harus mengejar kekurangan sekitar Rp514 triliun hingga akhir tahun.
“Saya mohon dukungan dari seluruh masyarakat, seluruh media untuk kita bisa mengumpulkan penerimaan pajak karena itu akan digunakan untuk belanja negara juga,” kata Suahasil, 13 November 2026.
Namun, menurut Country Manager 350 Indonesia, Sisilia Nurmala Dewi, pemerintah seharusnya tidak hanya mengandalkan penerimaan dari masyarakat ketika masih terdapat potensi pendapatan besar dari industri yang memanfaatkan sumber daya alam.
Ia mencontohkan keputusan pemerintah pada 12 Mei 2026 yang menunda rencana penerapan bea keluar ekspor batu bara dan nikel serta penyesuaian royalti tambang. Kebijakan tersebut sebelumnya dibahas oleh Menteri Keuangan saat itu, Purbaya Yudhi Sadewa, bersama Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia.
Purbaya sempat menyebut potensi penerimaan dari kebijakan tersebut dapat melampaui Rp200 triliun. Namun, penerapannya ditunda dengan alasan pemerintah masih menyusun formulasi bersama pelaku usaha.
“Ketika APBN tertekan defisit dan harus menanggung hampir ratusan triliun biaya pemulihan bencana, pungutan batu bara dan nikel bernilai lebih dari Rp200 triliun justru ditunda demi menyesuaikan keinginan pelaku usaha,” ujar Sisilia.
Selain bea keluar dan royalti, 350 Indonesia menyoroti belum diterapkannya skema windfall tax atau pajak atas keuntungan berlebih komoditas. Instrumen tersebut sebelumnya telah masuk dalam dokumen perencanaan Kementerian PPN/Bappenas, tetapi belum dieksekusi untuk memperkuat penerimaan negara.
Beban pemulihan bencana
Tekanan terhadap APBN semakin besar karena pemerintah harus membiayai penanganan dan pemulihan bencana. Dari total alokasi Rp59,35 triliun pada 2026, sebesar Rp50,84 triliun dialokasikan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di wilayah Sumatera. Sementara itu, Rp5,11 triliun digunakan untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan.
Menurut Sisilia, biaya kerusakan ekologis dan pemulihan bencana tidak semestinya terus dibebankan kepada APBN yang sumber utamanya berasal dari pajak masyarakat luas. Industri ekstraktif, yang memperoleh keuntungan dari pemanfaatan sumber daya alam dan dinilai turut menimbulkan tekanan lingkungan, seharusnya ikut menanggung konsekuensi melalui instrumen fiskal.
Kritik 350 Indonesia juga diarahkan pada pernyataan Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo dalam Rapimnas Kadin Indonesia pada 29 Oktober 2026. Hashim menyoroti aktivitas ekonomi yang disebutnya sebagai grey market dengan nilai sekitar Rp10.000 triliun dan dinilai belum tercatat maupun dikenai pajak.
Dalam pidatonya, Hashim mencontohkan transaksi jasa sehari-hari, seperti tukang cukur panggilan, tukang pijat tanpa kuitansi, warung tegal, hingga salon kecantikan. Ia juga mendorong penerapan pajak digital melalui perbankan, perusahaan teknologi finansial, dan lokapasar.
350 Indonesia menilai arah perluasan pajak tersebut berisiko menambah tekanan terhadap daya beli masyarakat dan pelaku usaha kecil, terutama ketika pemerintah belum mengoptimalkan potensi penerimaan dari sektor ekstraktif.
Sorotan delegasi COP31
350 Indonesia mengaitkan persoalan fiskal tersebut dengan tata kelola diplomasi iklim Indonesia di COP31. Penunjukan Hashim Djojohadikusumo sebagai pemimpin delegasi Indonesia menuai sorotan karena posisinya sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi sekaligus Ketua Dewan Penasihat Kadin Indonesia.
Menurut Sisilia, latar belakang dan afiliasi bisnis di sektor energi fosil yang dikaitkan dengan Hashim menimbulkan risiko konflik kepentingan dalam perumusan maupun negosiasi kebijakan iklim. Kondisi tersebut dinilai dapat melemahkan kredibilitas komitmen Indonesia dalam mendorong transisi energi berkeadilan.
Kritik itu juga dikaitkan dengan peringatan Sekretaris Jenderal PBB António Guterres di COP31 mengenai perlunya perusahaan bahan bakar fosil dikenai pajak atas keuntungan berlebih. Guterres mengingatkan agar masa depan publik tidak ditentukan oleh pihak-pihak yang memperoleh keuntungan dari krisis iklim.
“Sulit meyakinkan publik maupun komunitas internasional bahwa Indonesia serius menjalankan transisi energi berkeadilan dan prinsip polluter pays, apabila pungutan sektor batu bara dan nikel ditunda, windfall tax jalan di tempat, dan kepemimpinan delegasi iklim COP31 berada di tangan tokoh yang beririsan dengan kepentingan bisnis energi fosil,” tegas Sisilia.
Atas kondisi tersebut, 350 Indonesia mendesak pemerintah dan DPR melakukan koreksi kebijakan fiskal dan tata kelola iklim. Organisasi itu meminta pemerintah segera menerapkan windfall tax, mengoptimalkan bea keluar dan royalti batu bara, nikel, serta migas, sekaligus menghindari kebijakan pajak yang menekan konsumsi rumah tangga dan usaha kecil.
Selain itu, pemerintah diminta memastikan anggaran penanggulangan bencana terserap secara transparan dan akuntabel. Organisasi tersebut juga mendorong penerapan protokol pencegahan konflik kepentingan bagi pejabat publik dan delegasi perundingan iklim agar kebijakan nasional berpihak pada keselamatan masyarakat dan percepatan transisi energi bersih. (Hartatik)
Foto banner: Kementerian Keuangan


