Lebih dari 20 negara tegaskan komitmen hentikan penggunaan bahan bakar fosil

Lebih dari 20 pemerintah dari Amerika Latin, Eropa, kawasan Pasifik, dan Asia telah menegaskan kembali komitmen mereka untuk beralih dari bahan bakar fosil, sekaligus menentang rancangan kesepakatan COP31 yang lemah dan tidak menyebut bahan bakar fosil.

Dalam konferensi pers pada Jumat, 20 November, para menteri dari negara-negara dengan kondisi ekonomi yang beragam menyatakan bahwa mereka akan terus mempercepat proses dekarbonisasi perekonomian masing-masing, dengan alasan bahwa transisi tersebut sangat penting untuk memperkuat ketahanan energi, melindungi sektor industri, dan menjaga masyarakat dari dampak perubahan iklim.

Tanda dukungan tersebut muncul pada hari terakhir COP31 di Antalya, saat negosiasi mengenai keputusan utama konferensi tersebut terus berlanjut tanpa tercapainya kesepakatan mengenai rumusan yang tegas mengenai transisi untuk meninggalkan bahan bakar fosil.

Sejak dimulainya COP31, enam negara tambahan — Denmark, Tuvalu, Finlandia, Portugal, Luksemburg, dan Spanyol — telah mengumumkan rencana untuk menyusun peta jalan nasional guna beralih dari bahan bakar fosil. Dengan demikian, jumlah total peta jalan yang telah diterbitkan atau sedang disusun kini mencapai 25.

Ana Toni, CEO Kepresidenan COP30 Brasil, yang meluncurkan inisiatif peta jalan internasional tahun lalu, mengatakan bahwa meningkatnya jumlah komitmen nasional menunjukkan bahwa gerakan tersebut semakin menguat.

“Atas nama Presidensi COP30, kami sangat senang melihat betapa banyaknya negara yang kini telah memiliki peta jalan nasional. Kami juga membawa peta jalan internasional untuk transisi menjauhi bahan bakar fosil. Ini adalah gerakan yang tidak akan berhenti,” katanya.

Inisiatif peta jalan ini bertujuan untuk membantu negara-negara menyusun langkah-langkah untuk beralih dari bahan bakar fosil secara adil, teratur, dan setara, sejalan dengan komitmen bersejarah yang diumumkan pada COP28 di Dubai pada tahun 2023.

Bagi pemerintah-pemerintah Eropa, transisi ini semakin dipandang sebagai prioritas dalam bidang ekonomi dan keamanan energi.

Menteri Kebijakan Iklim dan Pertumbuhan Hijau Belanda, Stientje van Veldhoven, mengatakan bahwa energi terbarukan menawarkan manfaat signifikan di luar pengurangan emisi, termasuk kemandirian energi yang lebih besar dan energi yang lebih terjangkau bagi konsumen.

“Peluang dan manfaat yang ditawarkan oleh sistem energi terbarukan sangatlah besar. Hal ini berarti kontrol yang lebih besar atas ketahanan energi kita. Artinya, ada lebih banyak pilihan dan fleksibilitas bagi rumah tangga kita. Dan hal ini juga berarti harga yang semakin terjangkau seiring dengan perluasan penerapan solusi energi terbarukan—serta, tentu saja, penurunan emisi yang drastis,” katanya.

Menteri Lingkungan Hidup Jerman, Carsten Schneider, menggambarkan peta jalan transisi negara tersebut sebagai deklarasi kemerdekaan, dengan alasan bahwa energi terbarukan akan memperkuat perekonomian negaranya sekaligus berkontribusi pada upaya global dalam menangani perubahan iklim.

“Peta jalan kami adalah deklarasi kemerdekaan kami. Energi terbarukan membuat kami mandiri. Hal ini baik bagi perekonomian kami dan juga baik bagi dunia,” katanya.

Menteri Iklim dan Lingkungan Hidup Norwegia, Sigrun Aasland, mengatakan bahwa negaranya telah menetapkan jadwal dan rencana untuk menghentikan penggunaan bahan bakar fosil secara bertahap di seluruh sektor perekonomiannya, dengan kemajuan yang dievaluasi setiap tahun.

“Di Dubai, kami sepakat untuk beralih dari bahan bakar fosil, dan di Norwegia kami memiliki jadwal serta rencana mengenai cara kami akan menghentikan penggunaan bahan bakar fosil di setiap sektor ekonomi kami, yang diperbarui setiap tahun,” katanya.

Aasland mendesak para negosiator untuk memastikan adanya ketentuan yang lebih tegas mengenai transisi energi dalam hasil COP31.

Anggota Dewan Federal Swiss Albert Rösti juga menyerukan agar keputusan utama konferensi tersebut secara eksplisit mencantumkan komitmen untuk beralih dari bahan bakar fosil serta peta jalan terkait. Ia mengatakan bahwa Swiss akan menyampaikan laporan komprehensif mengenai langkah-langkah yang telah diambil oleh pemerintah dan parlemennya serta disetujui oleh rakyat Swiss.

Menteri Transisi Ekologis Prancis, Monique Barbut, mengatakan bahwa memasukkan transisi tersebut ke dalam perencanaan nasional merupakan cara untuk melangkah lebih jauh dari sekadar pernyataan politik menuju tahap implementasi.

“Jelas bahwa dengan memasukkannya ke dalam agenda nasional kita, kita tidak lagi sekadar berpidato, melainkan mulai bertindak,” katanya, seraya mendesak negara-negara untuk meningkatkan upaya mereka agar ambisi ini tercermin dalam keputusan akhir mengenai cakupan.

Namun, bagi negara-negara yang rentan terhadap dampak perubahan iklim, masalah ini juga berkaitan dengan keadilan iklim dan kelangsungan hidup.

Menteri Lingkungan Hidup Guatemala, Edwin Castellanos, menyoroti beban yang tidak proporsional yang ditanggung oleh negara-negara Amerika Tengah, yang kontribusinya terhadap emisi global relatif kecil, namun harus menghadapi kekeringan, badai, dan cuaca ekstrem yang semakin parah.

“Negara-negara kecil di Amerika Tengah hampir tidak berkontribusi sama sekali terhadap masalah ini, namun kami menanggung porsi dampak yang sangat besar berupa kekeringan, badai, dan peristiwa cuaca ekstrem,” katanya.

Dia menyerukan agar terjadi peralihan dari konsumsi minyak, dengan alasan bahwa konsekuensi dari ketergantungan yang terus-menerus pada bahan bakar fosil telah merenggut nyawa banyak orang di seluruh kawasan tersebut.

Negara-negara Pasifik juga menyampaikan pesan yang tak kalah tegas. Menteri Adaptasi Perubahan Iklim Vanuatu, Ralph Regenvanu, mengumumkan bahwa kawasan Pasifik sedang menyusun peta jalan regional, dengan rencana untuk memaparkannya pada bulan Juli.

Wilayah tersebut tetap menjadi kawasan terbesar di dunia yang bebas dari kegiatan ekstraksi bahan bakar fosil, katanya, sambil menambahkan bahwa pemerintah-pemerintah di Pasifik ingin mempertahankan status tersebut.

“Kami masih merupakan wilayah terluas di dunia yang bebas dari kegiatan ekstraksi bahan bakar fosil—seluruh kawasan Pasifik Selatan. Kami berharap dapat mempertahankan status tersebut dan telah menyiapkan peta jalan yang akan kami paparkan pada bulan Juli,” kata Regenvanu.

Bagi Kepulauan Marshall, transisi ini tak terpisahkan dari kelangsungan hidup negara tersebut di tengah kenaikan permukaan laut dan ancaman iklim yang semakin parah.

“Bagi Kepulauan Marshall dan Kepulauan Pasifik, beralih dari bahan bakar fosil bukanlah sebuah pilihan politik. Ini adalah masalah kelangsungan hidup. Ini adalah masalah kelangsungan hidup,” kata Jess Gasper Jr., Menteri Pembantu Presiden dan Lingkungan Hidup.

Menteri Lingkungan Hidup Panama, Juan Carlos Navarro, menyerukan kepada semua negara yang berpartisipasi dalam COP31 untuk mendukung komitmen “35-by-35”, yang bertujuan untuk mempercepat peralihan dari bahan bakar fosil ke energi terbarukan.

“Kami menyerukan kepada setiap negara yang hadir dalam COP ini untuk bergabung dalam komitmen ’35-by-35′, guna melepaskan diri dari belenggu bahan bakar fosil dan menuju kebebasan energi terbarukan,” katanya.

Intervensi para menteri tersebut menambah tekanan pada kepengurusan COP31 agar memastikan bahwa kesepakatan politik akhir mencerminkan dukungan internasional yang semakin besar terhadap transisi dari bahan bakar fosil.

Seiring dengan semakin banyaknya dukungan terhadap peta jalan internasional yang disusun oleh Presidensi COP30 melalui berbagai inisiatif nasional dan regional, tantangan mendesak saat ini adalah mewujudkan komitmen-komitmen tersebut menjadi kerangka kerja multilateral yang lebih kokoh.

Apakah momentum tersebut akan tercermin dalam keputusan akhir COP31 tetap menjadi ujian utama bagi hasil KTT tersebut. (nsh)

Foto banner: © UN Climate Change – Kiara Worth

Like this article? share it

More Post

Receive the latest news

Subscribe To Our Weekly Newsletter

Get notified about new articles